Mungkin Kami Bodoh, Tapi Tidak Idiot

Mungkin Kami Bodoh, Tapi Tidak Idiot

Ilustrasi / ist

JAKARTA – Rapat paripurna DPR akhirnya memperpanjang masa kerja Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan itu tetap diambil sekalipun empat Fraksi melakukan protes dan tidak setuju. Potret ini sama dengan pembentukan Pansus itu 60 hari lalu.

Empat Fraksi yang protes itu adalah Fraksi PKS, PAN, Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat. Mereka melakukan aksi keluar (walk out) karena pimpinan rapat Fahri Hamzah tidak mempedulikan intrupsi mereka.

Menyaksikan apa yang dilakukan anggota dan pimpinan Pansus KPK sejak awal sudah memuakkan. Pansusn tidak menggambarkan perilaku negarawan. Komunikasi minim dan penguasaan kata-kata terbatas dan kasar, tidak beretika, menurunkan kepercayaan masyarakat.

Perpanjangan ini memunculkan pertanyaan : mau ke mana Pansus KPK? Apakah benar memperkuat atau justru sebaliknya balas dendam? Memang DPR saat ini lagi dirundung malang. Ketuanya, Setya Novanto sedang sakit, serta statusnyapun sebagai tersangka e-KTP.

Oleh karena itu, hampir tidak terdengar berita baik dari DPR selain Pansus KPK dan sedikit-sedikit komentar sumbang atas kinerja Pemerintah atau terhadap Presiden Joko Widodo. Anehnya, yang paling getol mengritik dan menyerang KPK adalah partai pendukung Pemerintah dan pengusung Presiden Jokowi, seperti PDI-P, Nasdem dan Hanura.

Kalau Partai Golkar keras dan mati-matian ya harus dimaklumi, sebab “hidup-mati”-nya ada dalam proses hukum yang dijalankan KPK sebab Ketua Umumnya ikut sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Pertanyaan mendasar sekarang, mengapa anggota Pansus yang berasal dari Fraksi PDI-P yang paling vokal menyerang KPK?

Padahal, Presiden Jokowi mengandalkan KPK dalam mewujudkan janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia agar dana-dana pembangunan itu tidak dimakan koruptor.

Apa ada agenda tersendiri dari PDI-P khusus terhadap KPK atau memang sengaja untuk memperbaiki KPK? Kalau niat baik memperbaiki KPK mengapa sampai ada ancaman agar KPK dibekukan sementara?

Mengapa sampai Masinton Pasaribu membawa koper dan pakaian ke KPK dan menantang agar dijadikan tersangka sebagai reaksi terhadap pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa kepada Pansus KPK bisa dikenakan obstruction of justice (penghalangan terhadap penyidikan dan penyidangan perkara).

Apakah tindakan yang “memalukan” itu sebagai alasan Fraksi PDI-P mengganti Masinton sebagai Wakil Ketua Pansus KPK? Apa pula alasan penggantian Junimart Girsang dari Komisi III DPR dan apakah otomatis ganti dari Pansus KPK sebagai ex officio?

Dibandingkan dengan Fraksi-fraksi lain, yang paling getol dan keras serta kadang sumbang adalah komentar dari anggota PDI-P seperti Henry Yosodiningrat. Ia pernah menyarankan KPK dibekukan sementara. Yang terakhir adalah pernyataan Arteria Dahlan saat RDP Komisi III dengan Pimpinan KPK. Ia mengatakan “ Mungkin kami bodoh, tapi tak idiot”.

Ada apa sebenarnya yang terjadi antara Pemerintah dengan PDI-P? Contohnya ketika Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo (mantan Sekjen PDI-P) bersama Arteria Dahlan sebagai narasumber di TV-swasta.

Di satu pihak Mendagri mendukung KPK asal sesuai SOP melakukan OTT, sementara Arteria justru sebaliknya menyalahkan KPK yang gagal melakukan pencegahan korupsi dan OTT pekerjaan recehan. Apakah PDI-P tidak sadar telah “terjebak” permainan yang berakibat anti pati dari masyarakat karena mengobrak-abrik KPK?

Padahal para korban OTT itu terbukti melakukan perbuatan pidana. Apakah KPK membiarkannya, padahal tugasnya adalah memberantas korupsi? Apa para pejabat yang terkena OTT itu tidak tahu menerima suap sebagai tindak pidana dan apakah harus KPK yang bertanggung jawab mengingatkannya? Apa Arteria Dahlan tidak tahu bahwa para pejabat itu disumpah?

Karena semakin tidak terarahnya Pansus KPK maka ada yang menyarankan agar Presiden Jokowi bertindak menghentikan Pansus dengan mendekati partai pendukungnya. Tetapi Presiden tidak terpengaruh dan tetap pada prinsip lembaga negara, di mana Pansus adalah ranah DPR, sehingga eksekutif tidak etis mencampuri.

Alasan memperpanjang masa kerja Pansus adalah pekerjaan yang belum selesai dengan rekomendasi masih timpang, sebab temuan belum dikonfirmasi ke KPK, sebab pimpinan KPK tidak mau dipanggil Pansus Hak Angket.

Sementara KPK jelas menolak panggilan Pansus sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah Pansus berwenang memanggil KPK atau tidak, karena menurut KPK tugas Pansus adalah proses politik sementara bidang KPK adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Bagaimana ujung pertarungan KPK dengan Pansus Hak Angket DPR, akan tetap menjadi tontonan yang “dibuang sayang”, karena masyarakat merindukan satu pihak sementara yang lainnya sudah menjemukan. Yang jelas masyarakat tidak bodoh dan idiot. (BS)