LBH Itu Rumah Keadilan

LBH Itu Rumah Keadilan

Ilustrasi/SHNet

JAKARTA – Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang berada di Jalan Diponegoro No. 74 itu diserang massa karena diduga “menyebarkan” komunisme. Kabar ini tentu sangat mengagetkan, utamanya bagi mereka yang sudah lama mengetahui sepak terjang lembaga itu.

LBH didirikan sejak tahun 1970 atas dasar rekomendasi Kongres III Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) tahun 1969 dengan surat DPP Peradin 26 Oktober 1970. LBH semula berkantor di Jalan Kebun Binatang Cikini, kemudian pindah ke Jalan Diponegoro.

LBH dikenal orang sebagai rumah keadilan, karena didirikan untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya seperti korban penggusuran, yang terpinggirkan, korban PHK dan pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya serta orang-orang yang memperoleh perlakuan ketidakadilan.

Jadi kalau Kantor LBH dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) diserang, sungguh mengagetkan. Muncul pertanyaan, apakah orang-orang yang menyerang itu tidak tahu LBH memperjuangkan Hak-hak azasi manusia di Republik ini?

Sekelumit untuk diketahui kiprah LBH dengan jelas menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Pertama, LBH Jakarta akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada korban ketidakadilan khususnya warga DKI Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, & Karawang) dengan syarat-syarat tertentu.

Kedua, Yang dimaksud dengan gratis adalah, Klien tidak dibebani pembayaran honorarium bagi pekerja bantuan hukum. Permasalahan yang diajukan klien harus mempunyai dasar hukum.

Ketiga, menyangkut kepentingan golongan miskin, dan mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan  kepentingan masyarakat banyak dan atau berdampak luas terhadap nilai nilai keadilan.

Jadi berapa banyak masyarakat yang dibela dan didampingi LBH Jakarta dan YLBHI dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya tidak terkira jumlahnya. Memang, kini kiprah LBH dan YLBHI tidak lagi secemerlang tahun 1970-1980, di mana LBH setelah 10 tahun berdiri kemudian dibentuk YLBHI tahun 1980 untuk menaungi LBH-LBH seluruh Indonesia.

Kemudian LBH dan YLBHI berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi. Pejuang yang memperjuangkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia tidak lagi hanya di Jabodetabek dan Krawang, Banten tetapi menjangkau seluruh Indonesia.

Pelayaan dan perjalanan panjang LBH/YLBHI itulah menjadi dasar pertanyaan, ada apa yang terjadi pada bangsa ini, kok badan seperti LBH sampai diserang? Karena sejak dulu, massa-lah yang berlindung dan meminta perlindungan ke LBH Jakarta. “Musuh utama” LBH di tahun 1970-an adalah Pemerintah DKI Jakarta di mana gubernurnya adalah Letjen KKO Ali Sadikin.

Tetapi selama kepemimpinan Ali Sadikinlah, LBH mendapat subsidi dari Pemda DKI dan saat itu pulalah LBH menjalankan fungsinya melawan ketidakadilan yang dilakukan Pemda DKI.

Sebab, di era Ali Sadikin-lah mulai muncul geliat pembangungan dan penertiban di DKI dari kampung kumuh menuju kota modern. Ali Sadikin pasti marah kalau ada yang tidak mendukung tugas LBH.

Oleh karena itu, jika saat ini ada yang memiliki informasi bahwa ada pertemuan organisasi terlarang atau pertemuan yang melanggar hukum, sebaiknya dilaporkan ke aparat penegak hukum dan aparat keamanan, tidak bertindak menghakimi sendiri.

Secara hukum sudah jelas bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia, sehinggga untuk kemunculannya pasti sulit, mendirikan partai yang berasaskan Pancasila saja syaratnya ketat, apalagi yang sudah secara hukum dilarang.

Kalau ada kekhawatiran bahwa faham komunisme akan muncul, satu-satunya cara untuk melawannya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dari Sabang sampai Merauke.

Mewujudkan itu, marilah kita saling mendukung dalam membangun bangsa dengan meningkatkan saling percaya sekaligus mengurangi saling curiga apalagi saling melayukan satu terhadap yang lain. (BS)