KPK Semakin Menawan

KPK Semakin Menawan

JAKARTA – Serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin meni ngkat dari hari ke hari dari berbagai pihak. Namun, badan anti rasuah itu tetap bersemangat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Peningkatan serangan itu semakin terlihat sejak kasus kasus e-KTP ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan KPK menetapkan para tersangka. Perlawanan dimulai saat Miryam S. Haryani mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di pengadilan saat ia diperiksa untuk pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiarto.

Dua pejabat itu telah divonis bersalah oleh pengadilan. Keterangan Miryam dalam BAP itu menyangkut nama-nama yang mendapat bagian dana, sekaligus para pihak yang menekannya supaya mencabut keterangan dalam BAP.

Di persidangan Miryam mengaku, pihak-pihak yang menekan dia adalah penyidik, bukan anggota DPR sebagaimana yang ia kemukakan dalam BAP. Majelis Hakim yang tidak yakin atas keterangan itu memerintahkan JPU menghadirkan penyidik Novel Baswedan dkk. Para penyidik itu menerangkan apa yang ada dalam BAP Miryam benar dan tidak ada tekanan, ada rekaman CCTV saat pemeriksaan.

Pemeriksaan e-KTP berlanjut. Anggota DPR dari Partai Golkar Setya Novanto dengan Andi Narogong diduga berperan sejak awal sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Kasus e-KTP semakin “ribut” setelah DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket tentang kinerja KPK. Tindakan DPR itu menambah semerbaknya harum mewangi kinerja KPK.

Apakah ada hubungannya dengan Novel Baswedan disiram air keras atau tidak kita belum tahu. Tapi, seorang saksi kunci e-KTP Johannes Marliem meninggal di AS. Katanya, meninggal karena bunuh diri. Ini menambah aroma tidak sedap dalam kasus mega-korup e-KTP.

Miryam sendiri menjadi tersangka kasus Keterangan Palsu dan Markus karena menghalang-halangai penyidikan tipikor. Andi Narogong terus disidik dan Setya Novanto baru akan diperiksa sebagai Tersangka Senin minggu depan.

Pansus terus mencari fakta sekitar ketidaktaatan KPK terhadap hukum dalam melaksanakan tugas memberantas korupsi, mendatangi Lapas Sukamiskin, dan mendengar saksi-saksi yang pernah bergaul dengan KPK juga terhukum koruptor.

Yang sangat menghebohkan adalah kehadiran Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman di sidang Pansus karena namanya disebut-sebut di persidangan. Di sana ia menguraikan hal-hal yang tidak baik di KPK. Padahal, katanya tidak ada izin dari pimpinan KPK. Aris juga melaporkan Novel ke Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Menurut Majalah Tempo terbitan dua minggu lalu, Brigjen Aris tidak setuju Setya Novanto dijadikan tersangka. Dia juga telah mewawancarai Johannes Marliem di Singapura dan sempat pergi ke Amerika bertemu dengannya. Tetapi, Johannes Marliem tidak mau diwawancara sebelum ada jaminan akan mendapat pembayaran atas tagihannya yang tertunggak sesuai kontrak e-KTP.

Masalah hubungan KPK, Pansus, dan kasus e-KTP semakin menghangat dan menarik adalah kehadiran Setya Novanto dalam pemeriksaan pertama sebagai tersangka Senin di KPK. Kemudian sidang perdana gugatan Praperadilan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan yang dalam seminggu harus putus.

Sidang praperadilan ini akan dimulai Selasa minggu depan. Menariknya perkara Praperadilan ini dikaitkan dengan “pertemuan” Setya Novando dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali saat keduanya sebagai Tim Penguji promosi Doktor di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya beberapa waktu lalu.

Hal lain yang juga menarik adalah Ketua KPK Agus Rahardjo dilaporkan juga ke Kejaksaan Agung atas dugaan peranannya sebagai Ketua LKKP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebelum menjadi Ketua KPK diduga banyak tahu proses e-KTP.

Di tengah terpaan badai dari delapan penjuru angin yang menghantam KPK saat ini timbul pertanyaan, apakah badai semakin menggila atau berlalu? Yang jelas masa tugas Pansus berakhir tanggal 28 September, masih belum tahu apakah akan diperpanjang atau tidak? Apa hasilnya dan apakah hasil itu dapat diimplementasikan masih menjadi tanda tanya.

Yang jelas, penegak hukum akan repot dengan proses hukum yang saling lapor antar pihak. Apalagi kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan sampai sekarang belum ada titik terang.

Mungkin ada baiknya sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mau mencampuri proses hukum e-KTP serta kewenangan DPR dengan Hak Angketnya terhadap KPK. Agar hukum itu berwibawa apapun risikonya serta bagaimanapun pahitnya. Sebab penyelesaian politik yang serba kompromistis sering serba abu-abu dan buntutnya juga bagaikan api dalam sekam tidak akan selesai.

Mengikuti proses pengungkapan kasus korupsi pengadaan e-KTP menjadi pelajaran bersama, dan semua pihak perlu mengingat bahwa sejarah akan mencatat siapa-siapa yang berbuat salah dan kejahatan terhadap negara, bangsa dan negara ini. (BS)