Mengembalikan Kedaulatan Negara, Belajar Dari Kasus Freeport

Mengembalikan Kedaulatan Negara, Belajar Dari Kasus Freeport

ilustrasi / ist

JAKARTA – Banyak yang skeptis akan hasil negosiasi Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) , mengingat perusahaan raksasa yang berkantor pusat di AS itu seolah tak tersentuh, bahkan bagaikan negara dalam negara.

Ternyata itu hanya mitos aja. Semua usul Pemerintah telah disetujui PT FI meskipun pelaksanannya masih perlu diatur. Namun, secara prinsip perusahaan tambang terbesar di dunia itu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdiri sejak 1967, PT FI menggunakan Kontrak Karya (KK). Namun, kini telah berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur perusahaan tersebut bekerja di Indonesia atas dasar Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan divestasi 51 % bagi Indonesia. Padahal, sebelumnya dengan peraturan yang lama, Indonesia hanya kebagian 9,36 persen.

Selain itu, diharuskan pula pembangunan smelter di Papua, serta pemberian royalti dan pajak yang lebih tinggi. Jangka waktu IUPK diatur hanya 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun lagi.

Capaian tersebut mencengangkan banyak pihak, sebab sempat ada ancaman dari PT FI akan membawa persoalan itu ke Badan Arbitrase Internasional dengan berbagai spekulasi bahwa Indonesia lemah akibat ingkar janji dengan isi perjanjian yang ada dalam Kontrak Karya.

Kekhawatiran semakin menjadi-jadi, karena pemerintahan sebelumnya hampir tidak berani “menyinggung perasaan” perusahaan dari negara super power itu, di mana Pemerintah Paman Sam sangat protektif terhadap perusahan-perusahaannya termasuk PT FI.

Di era Pemerintahan Jokowi-JK, mitos tersebut hilang. Secara pelan-pelan berbagai permasalahan dan isu tentang PT FI termasuk kasus “papa minta saham” yang menghebohkan dengan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto itu dapat diselesaikan.

Tidak banyak yang tahu, bagaimana cara dan apa resep yang digunakan Pemerintah Jokowi-JK mendekati PT FI dengan induk perusahaannya Mc MoRan Cooper & Gold Inc sehingga mau mengubah pendiriannya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia.

Ada yang berpendapat bahwa Pemerintahan Jokowi-JK benar-benar bekerja dan berjuang untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, tidak ada kepentingan bisnis, apakah pengaruh unsur bisnis melemahkan posisi Indonesia tidak ada yang tahu.

Tetapi pengakuan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard Adkerson mengungkapkan, keputusan Freeport mau melepas 51 persen saham tak lepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu, dia juga mengakui sudah mendengarkan keinginan dan tujuan Presiden Joko Widodo yang disampaikan sejumlah menteri yang terkait dengan perundingan Freeport.

Dengan keyakinannya atas kepemimpinan Jokowi tersebutlah, katanya, maka persetujuan dengan pemerintah Indonesia akan bermanfaat bagi kelanjutan bisnis Freeport di Indonesia, serta berencana menggelontorkan investasi 20 miliar dollar AS untuk tambang bawah tanah dan bersedia membangun pabrik pengolahan atau smelter dalam tempo 5 tahun ke depan.

Apa keinginan dan tujuan Presiden Jokowi sebagaimana dikemukakan Adkerson tersebut yang dapat diterjemahkan para menterinya kepada PT FI, hanya mereka yang tahu, yang pasti ternyata kita bisa mengatur semua yang ada di negara kita.

Dalam rangka kedaulatan kita sebagai negara, maka dalam pengelolaan tambang di pegunungan Papua dengan saham 51 %, sudah waktunya Pemerintah Indonesia menyesuaikan penambangan itu dengan pertimbangan pelestarian lingkungan hidup.

Diakui atau tidak, PT FI sejak 1967 hanya terfokus pada keuntungan tanpa memperhitungkan kerusakan akibat tambang itu. Selain menggali gunung dan membuat lobang besar sebagaimana foto-foto yang diperlihatkan, demikian juga penumpukan dan pembuangan tailing selama ini yang secara sayup-sayup sudah dikeluhkan banyak pihak namun hanya keluhan saja sejak puluhan tahun lalu.

Dengan keberhasilan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT FI, maka keikut sertaan dan peranan Pemerintah sebaiknya dapat ditingkatkan dalam hal pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Penting pula penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat setempat yang langsung atau tidak langsung telah berkurang atau bahkan mungkin ada yang hilang. (BS)