Hebat! Kades Pelosokan Jember Pidato di PBB

Hebat! Kades Pelosokan Jember Pidato di PBB

Penampakan ruangan di markas PBB, Jenewa, Swiss. (Ist)

SHNet, JAKARTA — Keberhasilan Kepala Desa (Kades) Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur Miftahul Munir menangani warganya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) membawanya ke markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss untuk mewakili Indonesia dalam acara “Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers”.

Miftahul, sebagai wakil Indonesia, berbicara tentang cara dan bentuk perlindungannya sebagai kepala desa terhadap TKI kepada 27 negara peserta konferensi yang tergabung dalam UN 27 Commite On Migran, sebuah federasi yang dibentuk oleh PBB yang fokus terhadap buruh migran.

Dalam acara tersebut, dipresentasikan pencapaian perlindungan buruh migran di masing-masing negara anggota atas pemberlakukan peraturan perlindungan buruh migran Internasional yang telah diberlakukan sejak 2012 lalu.

Kiprah Miftahul sebenarnya baru terdengar tahun 2016 setelah kinerjanya melindungi warganya dari penyalur TKI ilegal dan nakal membuahkan hasil. Dia terjun langsung dalam setiap pengajuan izin berangkat calon TKI dari warga desanya sehingga para penyalur sampai makelar dan calo tak mampu berbuat macam-macam.

Perlindungan maksimal pun dia upayakan. Salah satunya meluncurkan program Desbumi alias Gerakan Desa untuk Perlindungan Buruh Migran. Dalam melaksanakan program ini Miftahul menggandeng LSM Migrant Care yang memang memiliki visi melindungi hak-hak buruh migran.

Perlindungan bagi keluarga TKI juga diberikan, terutama kepada anak-anak TKI yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya yang tinggal di luar negeri.

“Untuk urusan pendampingan terhadap anak-anak mantan TKI, kita bekerjasama dengan LSM Migrant Care, mulai simulasi psikologis, simulasi permainan untuk mendidik, dan mendekatkan lagi  anak anak itu kepada orang tuanya, dan diskusi intens agar hubungan orang tua dan anak kembali berjalan normal,” katanya seperti yang dikutip dari wartajember.co.id.

Pendampingan juga diberikan kepada TKI saat mereka kembali ke kampung halaman. “Mereka itu harus kita damping agar terus berdaya secara ekonomi karena rata-rata mereka bekerja tidak menemukan pekerjaan jika sudah pulang kampung. Kita damping bagaimana cara mengelola keuangan hasil kerja di luar negeri selama bertahun-tahun itu,” katanya.

Ternyata, seluruh kegiatan pendampingan buruh migran ini sudah terakumulasi dengan baik dalam Peraturan Desa (Perdes) dan didukung dengan alokasi anggaran yang memadahi untuk tahap awal ini.

“Di tahun 2017 ini kita alokasikan khusus untuk pendampingan buruh migrant sebesar Rp 40 juta lebih, dan di tahun mendatang akan kita rancang lebih baik lagi, khususnya untuk pencapaian sistem informasi tentang TKI sehingga nantinya kita akan tahu keberadaan mereka, kondisi, masa tugasnya dan lain sebagainya,” ujarnya. (DM)