Yusril Tidak Percaya Diri Gugat Perppu Ormas

Yusril Tidak Percaya Diri Gugat Perppu Ormas

Yusril Ihza Mahendra (kiri). (Ist)

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai, Yusril Izha Mahendra, kuasa hukum jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusannto, tidak percaya diri menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Salah satu parameter tidak percaya diri dalam melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), menganjurkan masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa,” kata Petrus Selestinus, Kamis (24/8/2017).

Dikatakan Petrus Selestinus, meski aksi unjuk rasa memang benar tidak dilarang apalagi aksi demo itu adalah hak asasi manusia dan wujud berdemokrasi yang benar.

Sikap Yusril yang nampak aneh adalah mengajak masyarakat melakukan aksi demonstrasi, menolak Perppu dan sekaligus merapatkan barisan ramai-ramai menggugat Pemerintah untuk mempercepat proses dan mandapatkan hasil dari upaya hukum yang tengah dilakukan.

Menurut Petrus Selestinus, sebagai seorang advokat senior, Yusril seharusnya paham betul bahwa satu gugatan untuk uji materil undang-undang terhadap UUD 1945, kalaupun dikabulkan, hasilnya mengikat untuk semua pihak bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian ajakan Yursil agar masyarakat yang menolak Perppu ramai-ramai maju serentak melakukan langkah hukum berupa uji konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, memberi kesan betapa Yusril sedang tidak percaya diri secara kualitas .

“Sehingga memerlukan gerakan secara kuantitas untuk menghadapi permohonan uji konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, tentang Ormas melawan Pemerintah,” ujar Petrus Selestinus.

Melibatkan masyarakat banyak apalagi mendorong massa untuk melakukan aksi demonstrasi, maka Yusril sama sekali mengabaikan dampak sosial ekonomi dari efek demo karenanya tidak mempertimbangkan kerugian secara sosial dan ekonomi berupa jalan macet.

Ikut demonstrasi, masyarakat harus meninggalkan pekerjaan untuk sebuah upaya konstitusional yang sesungguhnya tidak memerlukan massa besar bahkan bisa saja dilakukan oleh hanya satu orang atau seorang kuasa hukum.

Sebagaimana Ismail Yusanto, jurubicara HTI sudah menunjuk Yusril untuk menguji secara gormil dan materiil konstotusional Perppu Nomor 2 Tahunn2017, dengan melibatkan massa besar.

Bisa dibayangkan kalau Yusril sudah menempuh langkah konstitusionalitas untuk membatalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, tentang Ormas dengan mengajak masyarakat yang menolak Perppu untuk bersama-sama menggugat.

Maka ini sudah langkah politis, gerakan politik pengerahan massa untuk sebuah upaya yang hanya cukup dilakukan oleh satu orang tanpa harus melibatkan banyak pihak.

“Panggung MK bukanlah tempat untuk menghimpun massa, tetapi tempat untuk rakyat datang memohon keadilan dan dapat dilakukan melalui perwakilan berupa kuasa kukum seperti halnya Yusril sudah lakukan dengan mendapat kuasa dari Ismail Yusanto, jurubicara HTI,” kata Petrus Selestinus. (Aju)