Yusril Makin Ngawur Tanggapi Perppu Ormas

Yusril Makin Ngawur Tanggapi Perppu Ormas

Yusril Ihza Mahendra / ist

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai, advocat yang mentan Mentri Sekretaris Negara dan mantan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi, Yusril Ihza Mahendera, sudah semakin ngawur menanggapi keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), semakin ngawur.

“Di satu sisi Yusril menilai Perppu Ormas adalah sah, tapi saat bersamaan diklaim bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini membingungkan Mahkamah Konstitusi yang tengah meladeni gugatan Yusril. Yusril bersikap ambigu, mendua,” kata Petrus Selestinus, Selasa (15/8/2017).

Dikatakan Petrus Selestinus, sebagai seorang tokoh dengan segala kapasitas yang ada atau yang pernah ada, maka pilihan strategi Yusril patut dipertanyakan.

Siapakah yang hendak dibela Yusril dari upayanya menguji konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017? Apakah untuk membela kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto.

Diungkapkan Petrus, pertanyaan ini mengemuka karena ternyata legal standing Yusril dalam Permohonan Uji konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, adalah mewakili kepentingan seorang Ismail Yusanto, sementara HTI sebagai Badan Hukum tidak mengajukan Permohonan Uji Formil dan Materiil.

Selain daripada itu, ujar Petrus Selestinus, terdapat dalil Yusril yang tidak mengandung kebenaran yaitu bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah meniadakan fungsi Badan Peradilan dalam “due process of law” untuk membubarkan Ormas Radikal. Pada hal realitasnya tidaklah demikian.

“Toh pihak Omas dapat saja menggugat Pemerintah baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun melalui gugatan Badan Peradilan Umum, sementara oknum Ormas yang menyimpang dari larangan pasal 59 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dapat diproses (due process of law) secara pidana dengan ancaman pidana penjara maksimum 20 tahun, bahkan termasuk upaya Yusril ke MK bagian dari due process of law,” ungkap Petrus Selestinus.

Yusril seharusnya tidak mengkumulasikan Permohonan uji frmil dan materiil dalam satu permohonan uji konstitusionalitas atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, karena ketika Yusril mengajukan gugatan, maka dianggap menerima keabsahan “Proses Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

“Namun ketika ternyata pada saat yang sama Yusril juga meyakini ketidakabsahan Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dengan mengajukan Uji Formil ke MK, maka bagaimana dengan nasib Uji Materiilnya. Itulah sikap “ambiguitas” dan “inkonsistensi” Yusril Ihza Mahendra,” ujar Petrus Selestinus. (Aju)