Victor Laiskodat Tak Perlu Minta Maaf

Victor Laiskodat Tak Perlu Minta Maaf

Ist

SHNet, JAKARTA – Tuntutan politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, agar politikus Partai Nasdem, Victor B. Laiskodat, meminta maaf kepada Partai Demokrat, terkait pernyataannya agar masyarakat tidak memilih atau mendukung Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu legislatif (pileg), tidak memiliki dasar hukum, alasan dan dasar pembenaran.

Hal itu ditegaskan Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Advokat Peradi di Jakarta, Kamis (10/8). “Mengapa, karena permintaan Victor B Laiskodat agar masyarakat NTT tidak memilih atau tidak mendukung keempat partai politik dimaksud dalam pilkada, pileg dan pilpres didasarkan pada pertimbangan “demi menjaga keutuhan NKRI dan ideologi negara yaitu Pancasila serta demi kepentingan umum yang lebih besar,” tegas Petrus.

Ia menjelaskan, apabila bandingkan substansi, kepentingan, konteks dan urgensi dari pernyataan Victor dengan substansi tuntutan Benny Kabur Harman, akan secara nyata perbedaannya.

Karena itu, tuntutan permintaan maaf sama sekali tidak bertujuan untuk NKRI, Pancasila dan melindungi kepentingan umum yang lebih besar, melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan kepuasan pribadi dan kepentingan politik praktis Partai Demokrat. “Oleh karena itu, masyarakat (khususnya NTT) harus memahami substansi pidato Victor B Laiskodat di Kupang secara utuh, dengan mencermati kepentingan Benny Kabur Harman dan sikap politik keempat partai itu, yang secara terbuka menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pembubaran HTI,” tegasnya.

Menurut Petrus, dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa ormas yang dalam aktivitas kemasyarakatannya melakukan tindakan yang menyimpang dari asas-asas ormasnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, dikategorikan sebagai “melakukan perbuatan tercela”. Selain dari, pemerintahpun dalam konsiderans Perppunya telah men-declare sudah memiliki bukti-bukti yang menjadi dasar dikeluarkannya Perppu, yaitu bukti-bukti tentang adanya kegentingan yang memaksa dan adanya aktivitas ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Pernyataan Victor, dalam pandangan Petrus Selestinus, sangat bernilai strategis dilihat dari urgensi, konteks dan relevansinya dengan kondisi kegentingan memaksa dan kepentingan umum yang melahirkan Perppu No. 2 Tahun 2017 itu sendiri.

“Partai Demokrat yang seharusnya menyadari dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena selama Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden yang memimpin selama 10 tahun, ormas-ormas radikal di Indonesia seolah-olah mendapat karpet merah, bahkan dibiarkan dalam sikap dan tindakannya mengambil alih wewenang penegak hukum dan menempatkan diri sebagai polisi swasta, tanpa ada penindakan dan proses hukum yang adil,” katanya.

Publik justru menduga keras bahwa pembentukan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, terdapat agenda tersembunyi yang bertujuan untuk melindungi ormas-ormas radikal itu, karena muatan-pasal pasal di dalam UU No. 17 Tahun 2013 telah menempatkan posisi pemerintah atau negara dalam posisi tidak berdaya ketika harus bertindak untuk menyelamatkan negara. Bahkan, kata Petrus, negara dipersulit kehadirannya karena mekanisme yang berbelit-belit yang diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2013. (IJ)