Saracen, Soehartois dan Partai Komunis Indonesia

Saracen, Soehartois dan Partai Komunis Indonesia

Ilustrasi/Ist.

SHNet, JAKARTA – Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu, 23 Agustus 2017, membongkar jaringan atau sindikat penyebar konten negarif di media sosial kepada kelompok minoritas dan Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berupa ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan, fitnah dan berita bohong (hoax).

Nama sindikatnya: saracen. Sebuah istilah yang dalam sejarah lazim digunakan untuk menggambarkan para pejuang Islam di masa Perang Salib delapan abad lalu.

Saracen terdiri dari orang-orang bayaran yang memang berprofesi menyebarkan ujaran kebencian dan kebohongan. Untuk pekerjaannya itu mereka bisa dibayar puluhan juta rupiah. Anggotanya terlibat dalam sindikat dari ahli Informasi Teknologi (IT) sampai ibu rumah tangga.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jumat, 25 Agustus 2017, mendesak Polri segera membongkar jaringan saracen hingga ke akar-akarnya, karena patut diduga melibatkan tokoh senior.

Tokoh senior dimaksudkan TB. Hasanuddin, tidak menutup kemungkinan para oknum jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Karena T.B. Hasanuddin jabatan terakhirnya sebelum terjun ke bidang politik, sebagai Sekretaris Militer Kepresidenan Presiden Megawati Soekarnoputri, 2001 – 2004.

Anti 4 pilar kebangsaan

Apalagi kalau dikaitkan dengan pernyataan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyebut ada sebagian kecil purnawirawan TNI-Polri yang saat ini sudah terpapar paham radikal dan anti 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini diungkapkan Agum saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017. “Betul di kalangan purnawirawan pun ada yang terpengaruh paham radikal, ada 1-2, 10-20, mungkin,” kata Agum dalam jumpa pers, usai pertemuan yang dihadiri mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI), Agum Gumelar, menghimbau kepada seluruh purnawirawan yang terpapar paham radikal untuk kembali ke jalan yang benar. “Ayo kembali ke jalan Saptra Marga, Sumpah Prajurit dan Tribrata,” kata Agum.

Agum memastikan sebagian besar purnawirawan TNI-Polri mendukung langkah Presiden Jokowi membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) anti-Pancasila sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Ormas.

Dukungan yang diberikan kepada pemerintah bisa berbentuk sumbangan pemikiran. Namun, Agum Gumelar menegaskan para purnawirawan juga siap berkontribusi lebih apabila diminta.

“Kami sangat mendukung tindakan tegas pemerintah dalam membubarkan organsiasi yang menjadi predator Pancasila, yang berlawanan dengan pancasila,” kata dia.

“Kalau ada kekuatan dari manapun datangnya yang berupaya menjadi predator Pancasila berhadapan dengan kami,” tambah Agum.

Selain Agum, purnawirawan yang hadir, yakni Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno, Jenderal Pol (Purn) Awaloeddin Djamin, Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar, dan Laksamana TNI (Purn) Tanto Kuswanto.

Ada pula Lejten TNI (Purn) Kiki Sahnakri (Ketua Umun PPAD), Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono (Ketua Umum PPAL), Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Ketua Umum PPAU), Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri (Ketua Umum PP Polri), dan Marsda TNI (Purn) F. X. Soejitno (Sekjen LVRI).

Pemerintah sebelumnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila, lantaran sejak kongres internasional di Jakarta, 12 Agustus 2007, secara lantang mengharamkan demokrasi, dan secara terbuka ingin mengganti ideologi Pancasila ke dalam kekhilafahan.
Tuding Jokowi PKI

Jaringan kelompok saracen inilah yang patut diduga selalu secara getol menuding kelompok non Islam sebagai kafir, memfitnah PDIP sebagai sarang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena Presiden Jokowi sebagai kader PDIP, maka otomatis patut diduga dituding kelompok jaringan saracen yang tersebar di 800 ribu akun media sosial, sebagai kader PKI.

Gerah dituding PKI, membuat Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan, perdebatan masalah PKI dikaitkan dengan PDIP, sebetulnya sangat tidak relevan.

PDIP sendiri telah membuat surat ditujukan kepada segenap pengurus, kader dan simpatisan di seluruh Indonesia, berupa instruksi DPP PDIP, Nomor 2588/IN/DPP/II/2017.

Dalam instruksi, menurut Hasto ditegaskan, “PDI Perjuangan adalah partai politik yang berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya 1 Juni 1945 (Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Partai).dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKI.”

Terbongkarnya jaringan saracen, telah membuka mata publik, tentang begitu masifnya ujaran kebencian di media sosial. Itu yang diangkat, adalah tudingan tanpa bukti PKI bangkit lagi, hanya semata-mata lantaran semakin meningkatnya investasi dari Republik Rakyat China (RRC), sebuah negara berideologi sosialis di Indonesia.

Kelompok Soehartois

Bicara PKI di era globalisasi, sudah tidak relevan, karena hanya jadi bahan tertawaan banyak pihak. Karena hanya meniru era pemerintahan diktator Presiden Soeharto (1 Juli 1966 – 21 Mei 1998) yang dikenal Soehartois.

Apalagi kalau masih diklaim PKI memberontak dalam insiden Gerakan 30 September (G30S) 1965, sudah seratus persen dipatahkan dalam dokumen ilmiah yang menyebutkan, merupakan pemberontakan Jenderal Soeharto, memanfaatkan konfik internal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dengan mendapat dukungan logistik Central Inteligence Agency (CIA) Amerika Serikat (AS).

G30S 1965 dalam disertasi John Roosa, dan analisis mantan diplomat AS, Peter Dale Scott, 1998, menyebutnya tidak lebih dari upaya AS mendongkel Presiden Soekarno, karena menolak Indonesia bergabung dalam ideologi liberalis.

Roy Murtado, 2015, mengingatkan kita, rezim Soeharto telah tumbang. Tetapi, secara de facto kaum Soehartois, yaitu segerombolan orang atau golongan yang berpikir dan berpolitik gaya Soeharto, masih sangat kuat di negeri ini (atau bisa jadi paling kuat). Jaringan saracen, patut diduga contohnya.

Para Soehartois ini kenyataan sangat membenci Soeharto, karena kediktatorannya. Tapi dalam praktik keseharian kelompok jaringan saracen patut diduga seratus persen para Soehartois, karena materi ujaran kebencian, berita bohong, fitnah yang dilakukan lewat media sosial mencakup 800 ribu akun, seratus persen meniru pola dan gaya kepemimpinan Presiden Soeharto yang diktator (1 Juli 1966 – 21 Mei 1998).

Tujuan utama mereka adalah mengembalikan Indonesia pada situasi ketakutan, dan melalui ketakutan tersebut sebuah rezim ganas penuh kebencian hendak memancangkan kembali tonggak-tonggaknya.

Sebuah rezim otoriter yang akan menghamba pada kepentingan ekonomi global di mana Indonesia dan rakyat di dalamnya dijadikan bahan bakarnya.

Secara telanjang, kaum Soehartois yang ada di dalamnya patut diduga ada di jaringan saracen menyelenggarakan halaqah-halaqah “Bahaya Laten PKI”, memakai preman untuk menyerang dan menggagalkan terselenggaranya pemutaran film Jagal dan Senyap.

Pertemuan-pertemuan keluarga korban G30S 1965, hingga larangan diskusi peristiwa 1965 di kampus-kampus. Semua ini menjadi simptom jika kaum Orbais masih ingin mencengkeramkan kuku-kukunya di negeri ini.
Perdebatan ilmiah

Bagi mereka, PKI tak ada benarnya. Tidak setitik pun. Tentu saja PKI bukan berarti tak ada salahnya. Namun mempersalahkannya secara brutal jauh tak ada benarnya ketimbang apapun juga.

Seolah-olah semua kejahatan di dunia ini ulah kaum komunis, ulah negara penganut ideologi sosialis. Bagi kaum Soehartois dan termasuk patut diduga jaringan saracen di dalamnya yang boleh ada di dunia ini adalah cara pandang mereka terhadap dunia saja. Marxisme tidak, karena marxisme baginya sama-sama berbahayanya dengan narkoba.

Pendeknya, segala hal yang dianggap buruk, menjijikkan, ngawur, bejat, anti-tuhan, merusak tatanan, mengalalkan segala cara sama dengan PKI.

Argumen yang sering direplikasi kaum Soehartois untuk membuktikan kekeliruan marxisme adalah bangkrutnya Uni Soviet, totalitarianisme Stalin dan Polpot di Kamboja.

Namun kelemahan argumen tersebut, menurut Roy Murtadho (2015) adalah: pertama, meletakkan Marxisme bukan sebagai ilmu pengetahuan, melainkan hanya sebagai ideologi jumud (statis) yang kebal kritik, tapi implikasinya menciptakan politisi tukang fitnah dan ujaran kebencian.

Kedua, melihat marxisme tidak pada nosi (makna) utama marxisme yang mengandaikan dirinya sebagai sosialisme yang ilmiah.

Ketiga, menempatkan kekeliruan Marxisme pada figur semacam Stalin dan Polpot maka sama juga dengan menempatkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Yazid bin Muawiyah sebagai representasi Islam (Roy Murtadho).

Bagaimana rezim Orba dan kaum Soehartois, patut diduga jaringan saracen di dalamnya, melihat komunisme dalam konteks sejarah Indonesia secara ilmiah?

Pertama, mereka menganggap komunisme atau PKI sebagai ajaran anti Tuhan dan anti agama. Namun tidak ada satu teks tertulis sekalipun dalam semua dokumen PKI yang mensyaratkan dan menganjurkan anggotanya untuk menjadi ateis dan anti agama.

Dalam dokumen-dokumen resmi PKI atau dalam hampir semua pikiran tokoh-tokoh PKI, yang menggema hanya anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti feodalisme.

Selebihnya tidak. Maka kampanye kaum Soehartois yang mengatakan bahwa PKI dengan sendirinya ateis terang keliru dan menyesatkan.

Kedua, PKI dituduh sebagai anti Pancasila. Tuduhan anti Pancasila merupakan turunan dari tuduhan anti Tuhan. PKI harus dibumihanguskan karena oleh Soehartois dianggap mengajarkan anti Tuhan dan dengan demikian anti Pancasila (sila pertama).

Tuduhan tidak berdasar

Tuduhan ini jelas tidak berdasar karena sejak semula PKI menerima Pancasila dan menjadi partai yang konsisten mengambil jalan revolusioner melawan Belanda. Namun sayangnya, sedikit dari pelajar dan pemuda di negeri ini, jaringan saracen yang memahaminya karena nama PKI telah dihapus dari lembaran sejarah bangsa dan ingatan kita.

Sebagai contoh. Seorang Amir Syarifudin, yang merupakan otak Sumpah Pemuda 1928, mantan Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri di era revolusi kemerdekaan yang nantinya hidupnya berakhir secara tragis ditembus timah panas tentara di masa Kabinet Hatta.

Nama Amir Syarifuddin, pengorbanannya untuk Indonesia, dihapus dari Sejarah Indonesia. Figur lain seperti Soemarsono, pemimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dicoret dari sejarah Bangsa Indonesia.

Ketiga, melihat komunisme sebagai paham yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bagi kaum Soehartois, perjuangan kelas dan jalan revolusioner marxisme dianggap sebagai sikap semau-maunya, brutal, dan tak tahu aturan. Pekikan Marx, “This bursts asunder. The knell of capitalist private property sounds.”

The expropriators are expropriaded” (dekam akan meledak bertebaran. Lonceng kematian hak milik pribadi kaum kapitalis telah berbunyi.Tukang rampok sekarang dirampok), dianggap oleh mereka sebagai landasan pembenaran Marx dan marxisme brutal.

Padahal membincangkan parameter kekerasan akan menggiring siapapun pada medan perdebatan yang tak ada sudahnya. Karena hampir semua ideologi di dunia ini memiliki dimensi kekerasannya sendiri.

AS penganut ideologi liberalis, merupakan aktor penting kekerasan di Timur Tengah, dengan menyulut Perang Irak, 2003 – 20011, sehingga negara ini bangkrut sejak tahun 2008.

AS pula sebagai aktor kekerasan di Afganistan, 1994 – 1996 dengan mendidik jihadis-jihadis Islam radikal untuk mengusir Soviet. Merasa di atas angin di Afganistan, maka jihadis-jihadis didikan AS kemudian melahirkan kelompok teroris selevel Al-Qaida, The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Timur Tengah dan di Philipina Selatan.

Bahkan, kalau boleh jujur, agama apapun di dunia ini yang mengajarkan keluhuran dan kebajikan, tak ada yang tidak pernah bersimbah darah selama rentang perjalanan sejarahnya.

Maka menghakimi marxisme, leninisme, maxisme sebagai satu-satunya ideologi penganjur kekerasan sama saja dengan menuding diri sendiri.
Konstalasi politik dunia

Paling kasat mata sekarang, berubahnya konstalasi pertumbuhan ekonomi dunia dari AS ke Republik Rakyat Cina (RRC) sejak tahun 2005. Dulu, mata ajar di sekolah, dalam ranah psikologis peserta didik, ideologi sosialis itu menakutkan, karena identik dengan komunis, identik dengan PKI.

Sosialis menjadi hantu menakutkan, karena simbol kemiskinan, keterbelakangan dan ketidaktatoran. Tapi sejak tahun 2005, RRC, sebuah negara komunis, penganut ideologi sosialis, dinyatakan sebagai negara paling kaya di dunia yang sangat sulit ditandingi keperkasaannya untuk beberapa dekade mendatang.

Malah Jeff Willerstein, sfat pengajar Penn State University, AS, mengklaim, kemajuan signifikan RRC di bidang ekonomi, politik dan pertahanan dalam 25 tahun terakhir sejak 2005, mengalahkan perjuangan AS yang diperoleh dengan susah payah selama dua abad.

Dalam kondisi perkembangan ekonomi, politik dan pertahanan global yang sangat dinamis, dimana kepongahan AS sudah dikalahkan RRC, maka isu PKI dan atau menuduh pihak lain PKI sebagaimana diperankan kelompok yang patut diduga salah satunya berasal jaringan saracen yang Soehartois, hanya akan jadi bahan tertawaan banyak pihak, sehingga harus diberantas. (Aju)