Ratusan massa desak DPR Papua dorong penyelesaian kasus Deiyai

Ratusan massa desak DPR Papua dorong penyelesaian kasus Deiyai

Massa aksi damai di halaman kantor DPR Papua, Selasa, 8 Agustus 2017 / SHNet-YL

SHNet, JAYAPURA – Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakat-Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP), melakukan aksi damai di halaman kantor wakil rakyat Papua di Jayapura, Selasa (8/8) kemarin siang.

Mereka mendesak para wakil rakyat itu memperjuangkan penuntasan kasus penembakan, yang dilakukan oknum Brimob Polda Papua, yang menewaskan warga sipil Yulianus Pigai serta melukai 16 orang lainnya, di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017.

“DPR Papua harus memperjuangkan agar pelaku diusut dan diproses hukum. Delapan butir selongsong peluru tajam membuktikan kalau yang ditembakkan aparat Brimob dan kepolisian bukan peluru karet,” seru Koordinator aksi, Norberd Bobii.

Selanjutnya, dalam orasi Ketua BEM Uncen, Paskalis Boma mengatakan, pihaknya tidak ingin orang asli Papua bernasib seperti suku Aborigin di Australia dan Indian di Amerika, yang tersingkir di negerinya sendiri dan menjadi minoritas.

“Indonesia tidak mampu dan gagal mensejahterakan orang asli Papua. Berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua belum terungkap selama ini,” ujar Boma.

Orator lainnnya, Arnold Kobogau, dalam orasinya mengatakan, meminta agar tuntutan massa dimasukan dalam agenda sidang paripurna DPR Papua dan ditindaklanjuti.

“Kami diam, kami mati. Kami bicara, kami mati. Kami mati, kalian diam. Tolong jangan menipu kami. Kasus Paniai belum selesai baru kasus Deiyai ini muncul lagi… setelah ini kejadian di mana lagi. Tolong ini dimasukkan dalam rekomendasi sidang paripurna DPRP. Kalau tidak bisa pakai proses hukum, pakai sistem adat,” pintanya.

Kobogau berpendapat, lembaga negara Komnas HAM sudah “masuk angina” sehingga tidak dapat dipercaya lagi. Hal itu terlihat dengan sejumlah kasus di Papua yang tidak kunjung tuntas penyelesaiannya.

“Jadi kami minta Bapak-Bapak ini buat tim dari DPR Papua untuk turun. Kami tidak percaya Komnas HAM lagi. Terlalu banyak intervensi negara,” ujarnya.

“Kami anggap DPRP yang bisa turun karena kami tahu di sini honai kami, kunume (rumah) kami. Hanya di sini kami percaya nyawa kami bisa diperjuangkan.”

Beberapa poin pernyataan sikap massa aksi yaitu pelaku penembakan harus diadili; Kapolsek Tigi harus dicopot dari jabatannya dan Polsek Tigi serta anggota Brimob angkat kaki dari Deiyai; Bupati Deiyai dan pimpinan SKPD terkait harus segera mencabut izin usaha PT. Putra Dewa Paniai; PT. Putra Dewa Paniai harus angkat kaki dari Deiyai dan wilayah Meepago; Kapolda Papua harus mengevaluasi kinerja aparat kepolisian di seluruh tanah Papua; Gubernur Papua dan DPR Papua segera membuka ruang dialog penyelesaian kasus HAM di Papua Agustus 2017.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Agustus ini, massa mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dan menurunkan demonstran lebih banyak lagi.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, yang didampingi sejumlah anggota dewan, mengatakan, pihaknya akan melanjutkan aspirasi massa kepada semua fraksi di DPR Papua dan mengambil sikap politik untuk selanjutnya dibahas dalam paripurna DPR Papua yang akan dimulai pada Rabu (9/8/2017).

Terkait tuntutan pencabutan izin operasi PT Putra Dewa Paniai, “Kami akan menyurat ke Pemprov Papua agar menghentikan semua pekerjaan perusahaan itu kalau memang mengerjakan proyek APBD provinsi. Kalau APBD kabupaten, itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemkab,” kata Wonda.

Wonda juga menyatakan akan menyurati pihak Polda Papua untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Papua atas kasus tersebut.

“Kami DPR Papua turut berduka. Kami akan menyurat resmi kepada kapolda dan lembaga lainnya. Namun untuk mencopot dan mengganti itu bukan kewenangan kami, kami hanya dapat menyurat kepada pihak terkait,” jelasnya.

Usai menyerahkan aspirasinya kepada DPR Papua, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. (YL)