Rakyat Miskin Bertransaksi Lebih Mudah Dengan E-Warong

Rakyat Miskin Bertransaksi Lebih Mudah Dengan E-Warong

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (Ist)

Banyak jalan menuju Roma! Kalimat tersebut bukan hanya kiasan belaka. Hal ini juga yang coba diimplementasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan.

Berbagai program dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di bawah Kementerian Sosial.

PKH dikenal sebagai Conditonal Cash Transfer (CCT). Syarat kondisional, seperti keluarga tidak mampu memiliki anak usia sekolah SD, SMP, SMA atau si ibu sedang hamil ataupun mempunyai balita.

Anak-anak usia sekolah dari kalangan keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan uang sekolah lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain KIP, juga ada yang nama Kartu Indonesia Sehat (KIS) termasuk untuk ibu hamil dan balita.

Penerima PKH akan menerima Rp 1 juta yang dicairkan 4 kali dalam setahun. Bila keluarga tersebut memiliki anak usia sekolah, maka akan memperoleh bantuan Rp 450.000 untuk SD, Rp 750.000 untuk SMP dan Rp 1 juta untuk SMA.

“ Perlu dicatat semuanya bisa dicarikan 4 kali dalam setahun, ” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Pada 2016, orang dengan kecacatan berat (ODKB) dan lansia dari kalangan keluarga kurang mampu juga memperoleh bantuan.

Awalnya penyaluran bantuan tersebut lewat kantor pos. Terkadang para penerima PKH harus mengantri di kantor pos. Tak jarang, bantuan untuk mereka “disunat” dengan berbagai alasan oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab. Ada juga yang tidak tepat sasaran. Dan masih banyak kendala yang terjadi di lapangan.

Baru tahun lalu, pemerintah lewat Kemensos menyalurkan bantuan non tunai melalui elektronik warung gotong royong (e-warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH. Selain e-warong, Kementerian Sosial juga membuat Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan ini diluncurkan bulan Februari 2017.

Untuk menyalurkan bantuan non tunai, Kemensos menggandeng empat bank negara yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BNI 46, Mandiri, BRI dan BTN. Keempat bank inilah yang mencetak kartu kombo untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Ini merupakan CSR HIMBARA sehingga zero APBN. Untuk pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ditanggung oleh HIMBARA lewat CSR-nya,” kata Mensos.

E-warong bukan milik perseorangan, melainkan milik KUBE dan juga merupakan agen bank HIMBARA. KPM dapat menggunakan kartu kombo di e- warong maupun ATM dari empat bank negara tersebut. Layaknya kartu ATM, pemegang kartu kombo juga memilik pin.

Para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini sudah tidak perlu khawatir bila dana mereka masih tersisa di rekening tabungannya. Sebab, dana yang mengendap di rekening tersebut tidak akan hilang. Bahkan mereka akan memperoleh bunga dari bank yang dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai.

E-Warong KUBE PKHBank HIMBARA mendukung penyaluran bantuan sosial non tunai agar penyaluran tersebut tepat jumlah, tepat sasaran, efektif dan efisien. Di tahun yang sama, pemerintah juga mencoba menkonversikan subsidi beras sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan Beras sejahtera (rastra) dari subsidi menjadi bantuan pangan. Penerima PKH dan rastra bisa bertransaksi di e-warong dengan badan hukum Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS).

Soal harga, jelas masih di bawah harga toko atau warung pada umumnya. Kalau dulu orang sering mengeluhkan rastra kualitasnya jelek, kini di e-warong, KPM dapat memilih beras berkualitas medium, premium dan super.

Untuk rastra setiap bulan akan di-topup Rp 110 ribu dan hanya bisa ditransaksikan di e-warong. Pasalnya, di e-warong sudah digunakan sistem aplikasi yang bisa yang dimonitor secara real time oleh semua pihak terkait.

Pada 2016, e-warong ada di 45 kota dan 6 kabupaten di Indonesia serta telah menyasar 1,2 juta penerima PKH non tunai dan 1,4 juta penerima bantuan pangan. Sukses dengan program e-warong pada 2016 untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai dan bantuan pangan, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali memperluas jangkauan e-warong dan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Pada 2017, e-warong akan menjangkau 3 juta KPM di 98 kota dan 200 kabupaten di Indonesia,”kata Mensos. Hingga saat ini, sudah banyak pemerintah kabupaten dan kota yang mengajukan proposal ke Kementerian Sosial untuk e-warong. (AD)