Puluhan Advokat Siap Tantang HTI di MK

Puluhan Advokat Siap Tantang HTI di MK

Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) berfoto bersama usai mendaftar permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara gugatan Perpu No 2 Tahun 2017 oleh HTI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/8/2017). (SHNet)

SHNet, JAKARTA – Puluhan advokat yang bergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendaftar permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review atas Perpu No 2 Tahun 2017 antara bekas pengurus HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dengan pemerintah di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (8/8).

Pendaftaran sebagai pihak terkait dilakukan karena profesi advokat bakal hilang jika NKRI tidak lagi berideologi Pancasila. Sumpah avokat adalah setia kepada Pancasila, NKRI dan UUD 1945. I Wayan Sudirta, salah satu anggota FAPP menegaskan, advokat tidak boleh diam jika ada pihak yang mau mengganti Pancasila dan merusak NKRI.

“Kalau NKRI, Pancasila diganti, profesi advokat yang ada sekarang hilang. Kita harus setia pada sumpah advokat, sumpah profesi kita,” tegas wayan Sudirta.

Ia menejelaskan saat ini ada 9 persen warga negara Indonesia yang melirik ideologi lain selain Pancasila. Hal itu memunculkan teriak di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Utara untuk memisahkan diri.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika adalah pemersatu bangsa ini. Kalau ada yang mengganggu, ya kita tidak boleh tinggal diam,” tegas I Wayan Sudirta.

Ia juga menjelaskan dalam Perpu No 2 Tahun 2017, tidak ada yang hilang atau dikurangi hak-hak ormas (Organisasi Masyarakat). Dalam hal pembubaran ormas, pada UU sebelumnya diatur pengadilan pembubaran ormas dilakukan di awal. Sedangkan dalam Perpu No 2 tahun 2017, pengadilan dilakukan di belakang.

“Tetapi, cermati baik-baik. Malah sekarang lebih bagus, pengadilannya sampai dua kali. Kalau dulu sekali diputus, ya selesai,” tegas Wayan Sudirta.

Petrus Selestinus, anggota FAPP, mengatakan pihaknya ingin memperkuat Perpu tersebut dan akan mensosialisasikannya agar masyarakt luas lebih paham.

Ada situasi mendesak saat ini sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan perpu. Karena itu, pihaknya siap menghadapi gugatan HTI dalam sidang di MK nantinya. (Inno Jemabut)