Presiden Terkena Asinnya Garam

Presiden Terkena Asinnya Garam

Ilustrasi / ist

Berbagai alasan dikemukakan pihak yang berwenang sebagai penyebab langkanya garam di pasaran. Kalaupun ada, harganya bisa sampai dua kali lipat. Kelangkaan garam seperti ini sebenarnya bukan baru sekarang atau saat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin.

Era sebelumnya juga terjadi. Malah hal semacam ini seperti kejadian tahunan. Setiap musim kemarau, produksi garam berkurang. Kali ini mungkin kedengarannya luas karena sebagai konsekwensi dari keterbukaan era kebebasan mengemukakan pendapat. Sehingga kedengarannya seru. Tetapi bisa juga karena ada yang dirugikan akibat kebijakan pemerintah yang ketat dan terukur, yang tidak bisa dipermainkan spekulan importir garam.

Dibandingkan penanganan masalah kebutuhan pokok oleh pemerintah sekarang kelihatannya tidak seperti era sebelumnya, di mana di saat ada kelangkaan apa saja tidak ribut-ribut, pokoknya kebutuhan tersedia di pasaran, tidak ada yang mempersoalkan.
Tidak seperti sekarang, “batuk saja” Presiden sudah ditanggapi macam-macam dan aneh oleh pihak lain.

Tetapi lepas dari sikap dan ulah para spekulan dan kritikus terhadap kebijakan Pemerintah, harus jujur bahwa kita sebagai bangsa sering terlena sehingga lupa bertindak dalam mengatasi persoalan. Sudah menjelang HUT ke-72 Indonesia merdeka, akan tetapi industri garamnya saja tidak memiliki pijakan yang mampu mengatasi permasalahan serta tidak mampu menjawab tantangan.

Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan, harga garam harus sama dengan harga gula. Ini sebenarnya suatu hal yang memalukan. Dan bagi semua orang menganggap itu semua akibat ketidak-mampuan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tetapi para komentator atau kritikus kurang menoleh ke belakang kepada pemerintah sebelumnya. Mengapa pemerintah tidak meletakkan dasar-dasar ketahanan pangan dan kebutuhan lainnya termasuk garam?

Kita tidak tahu bagaimana tata niaga garam dengan PT. Garam (persero) sebagai BUMN yang mengurusi pergaraman nasional. Apa PT. Garam selama ini terlupakan atau sengaja dilupakan, atau ada yang menyebabkan sehingga terjadi seperti sekarang kelangkaan dan kenaikan harga? Apakah keuntungan dari harga garam itu dituai PT. Garam atau dikantongi spekulan, pemerintah yang mengawasinya.

Harapan kita supaya pemerintah menyiasati produksi dan industri garam ditangani dengan baik sebagaimana telah dilakukan terhadap daging sapi yang ternyata pernah dimainkan spekulan dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan beras yang telah ditetapkannya Direktur PT. Indo Beras Unggul (IBU) yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Kita juga masih menunggu apakah ada permainan dalam kelangkaan garam ini atau memang murni faktor kekeringan? Kalau ya, mengapa PT. Garam tidak mengantisipasi pada hal sarana untuk memindai cuaca sudah tersedia dan canggih?

Tetapi, apapun penyebabnya yang jelas bahwa pemerintah sudah membuka kran import untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi kita juga berharap agar penumpang-penumpang gelap tidak berperan atau jangan sampai mutu garam tidak sesuai dengan kebutuhan kandungan sodiumnya.

Untuk hari-hari yang akan datang kita berharap tidak harus Presiden yang terkena asinnya garam, di mana para pembantunya serta alatnya seperti BUMN mengapa tidak bekerja efektif mengatasi persoalan sesuai bidangnya masing-masing, jangan sedikit-sedikit Presiden.

Belajar dari kelangkaan garam yang menghebohkan ini, Pemerintah hendaknya melakukan langkah konkrit dan menyeluruh sehingga tidak terulang lagi kejadian yang memalukan, “urus garam saja tidak mampu pada hal sudah 72 tahun merdeka”.

Mengapa selama ini kita tidak lakukan seperti yang digagas Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatasi kelangkaan garam dengan mengadakan sentra produksi menggunakan hasil penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), langkah itu sekaligus mengatur tata niaga garam secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan perencanaan terpadu, kebutuhan garam menurut kita bukan masalah sulit bagi Indonesia tetapi tergantung Pemerintah memang menyiapkan sentra produksi, penyediaan gudang serta transportasi dengan kerja sama semua pihak yang terkait.

Pemerintah juga perlu tegas menindak perusahaan apabila ditemukan bermain dalam kelangkaan dan kenaikan harga garam, tidak petugas lapangan saja, pengusaha dan perusahaannya juga perlu dimiskinkan agar menimbulkan efek jera, walaupun harus membersihkan aparat pemerintah terlebih dahulu.(*)