Polri Harus Bina Profesi Debt Collector

Polri Harus Bina Profesi Debt Collector

(Ilustrasi/Ist)

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengatakan, Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak boleh membunuh profesi “debt collector” dengan menyampaikan ancaman tembak di tempat dan menggeneralisir profesi debt collector sama dengan begal.

“Karena dampaknya akan menimbulkan sikap permusuhan secara masif. Bahkan bisa timbul tindakan main hakim sendiri dari masyarakat terhadap profesi debt collector, sebagai akibat pernyataan perintah Kapolres Sumenep, untuk “tembak di tempat” terhadap debt collector yang melakukan praktek tidak terpuji dalam menjalankan tugasnya atau disamakan dengan begal,” kata Petrus Selestinus, Kamis (24/8/2017).

Pernyataan Kapolres menyamakan profesi “debt collector” identik dengan “kelompok begal”, sebagai pernyataan yang sangat berlebihan, tidak bertanggung jawab dan tidak berperikemanusiaan.

Ini adalah “pembunuhan karakter” profesi debt collector, karena diucapkan oleh beberapa Kapolres akibat sikap tidak terpuji bebearapa oknum debt collector dalam menjalankan profesinya.

Dikatakan Petrus Selestinus, sebagai sebuah profesi dalam bidang jasa, Polri wajib memberikan pembinaan terhadap profesi “debt collector” karena jumlah debt collector di Indonesia ini cukup besar.

Ratusan ribu orang dan jasanya sangat besar dalam membantu pebisnis dan masyarakat umum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang rumit yang dihadapi oleh masyarakat.

Diungkapkan Petrus Selestinus, profesi “debt collector” merupakan sebuah profesi yang lahir karena adanya hubungan hukum hutang piutang antara debitur dan kreditur dalam lalu lintas hukum perjanjian.

Karena itu jika suatu saat ada pihak yang didatangi “debt collector” menagih hutang, kemudian pura-pura panik, lantas lapor polisi. Itu namanya tidak fair karena kehadiran debt collector dalam urusan hutang piutang sudah ditentukan dan menjadi bagian di dalam perjanjian hutang.

Dengan demikian maka debitur seharusnya tahu bahwa ketika dirinya didatangi debt collector maka berarti terdapat persoalan hukum yang sudh sangat serius antara si debitur dengan kreditur yang sudah sulit dikomunikasikan lagi dengan cara biasa.

Munculnya peran debt collector dalam dunia bisnis, hal itu merupakan sebuah realitas sosial yang kehadirannya dalam hubungan hukum didasarkan pada perjanjian hutang atau karena perbuatan hukum lain yang kemudian melahirkan hubungan hutang piutang. Kehadiran debt collector dalam masyarakat karena tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap perjanjian dan/atau hukum sangat rendah.

Ada beberapa alasan mengapa profesi debt collector laris manis dalam dunia bisnis, alasannya. Di antaranya, rendahnya tanggung jawab para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan, sehingga tingkat wanprestasi menjadi makin tinggi.

Kemudian, merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, selain karena biayanya mahal juga waktunya bertele-tele tanpa ada jaminan untuk mendapatkan keadilan.

“Keinginan pebisnis agar perputaran uangnya berjalan cepat. Biaya Jasa debt collector lebih murah, cepat selesai dan tidak ada resiko ongkos bisnis yang merugikan. Tugas Polri membina debt collector, bukan menyerahkan kepada masyarakat untuk menghakimi debt collector di lapangan ketika menjalankan tugas,” ungkap Petrus Selestinus. (Aju)