PBB Desak Korea Utara Penuhi Kewajiban Internasional

PBB Desak Korea Utara Penuhi Kewajiban Internasional

SHNet, NEW YORK –  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu, 16 Agustus 2017, menegaskan, Korea Utara (Korut), atau Republik Rakyat Demokratik Korea Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) harus “sepenuhnya mematuhi kewajiban internasional” dan “terlibat dalam dialog yang kredibel dan bermakna” untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

Kantor Berita Nasional Republik Rakyat China, Xinhua News Agency, Kamis (17/8/2017), mengatakan, Dewan Keamanan bersatu dalam mengadopsi Resolusi 2371 pada 5 Agustus 2017.

Ditambahkan resolusi ini mengirimkan sebuah pesan yang tidak ambigu mengenai kewajiban perdamaian dan keamanan Republik Rakyat Demokratik Korea.

“Secara khusus, ketegangan yang berkaitan dengan Semenanjung Korea berada pada tingkat yang tidak terlihat dalam beberapa dekade. Kami mengingat penderitaan besar yang disebabkan oleh Perang Korea yang dimulai 67 tahun lalu,” kata Antonio.

Dewan Keamanan PBB, Sabtu petang, 5 Agustus 2017 menjatuhkan sanksi ekononomi ke-8 bagi Korea Selatan, sebagai hukuman ujicoba rudal balistik antar benua Pyongyang, Selasa, 4 Juli 2017 dan Jumat malam, 28 Juli 2017.

Antonio Guterres menekankan lebih dari tiga juta orang terbunuh dalam Perang Korea. Banyak negara terlibat langsung dan mengalami kerugian besar.

“Kita perlu mengindahkan pelajaran sejarah, bukan untuk mengulangi kesalahannya,” tegas Antonio.

Guterres mengatakan bahwa “jelaslah peran saya sebagai Sekretaris Jenderal PBB untuk mendukung pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan secara menyeluruh, yaitu yang terakhir ini.”

Antonio mendesak semua negara anggota untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka terkait.

“Semua pihak yang berkepentingan juga harus menyadari bahwa adopsi Resolusi 2371 secara terpadu merupakan kesempatan untuk keterlibatan diplomatik dan dialog baru untuk menyelesaikan krisis ini.” tegasnya.

“Saya menyambut baik pertunangan kritis yang terus berlanjut oleh Negara-negara Anggota dan mendukung seruan Republik Korea ke DPRK untuk terlibat dalam dialog yang kredibel dan bermakna,” kata Antonio Guterres.

Ada banyak kemungkinan jalan untuk dialog ini, dari berbagai formasi bilateral hingga Pembicaraan Enam Pihak. Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan menyampaikan pesan ini pada hari Selasa, 15 Agutus 2017, kepada perwakilan dari Pembicaraan Enam Pihak, menambahkan bahwa “untuk bagian saya, saya ingin mengulang bahwa kantor baik saya selalu tersedia.”

Antonio Guterres juga meminta masyarakat internasional untuk mengirim pesan yang jelas dan koheren kepada pimpinan DPRK: “sepenuhnya mematuhi kewajiban internasional, bekerja untuk membuka kembali saluran komunikasi dan mendukung upaya untuk mengurangi situasi.”

“Solusi untuk krisis ini harus bersifat politis,” ujar Antonio Guterres menekankan, mencatat bahwa konsekuensi potensial dari tindakan militer “terlalu mengerikan bahkan harus direnungkan.” (Aju)