Mendagri: Minggu Depan, Presiden akan Teken UU Pemilu

Mendagri: Minggu Depan, Presiden akan Teken UU Pemilu

2
0
SHARE
Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani UU Pemilu. Penandatanganan UU Pemilu tersebut akan dilakukan minggu depan.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah diteken Presiden. Tapi itu tidak mempengaruhi hanya beberapa redaksi saja,” ujar Tjahjo dalam diskusi publik bertajuk “Dinamika Politik dan UU Pemilu” yang diselenggarakan GK Center, di Jakarta, Sabtu (12/8).

Tjahjo menambahkan, meskipun UU Pemilu belum diteken presiden dan diberi nomor oleh Sekretariat Negara (Setneg), hak tersebut tak akan menghambat penyusunan Peraturan KPU (PKPU).

Sebab KPU tetap berpedoman pada undang-undang terbaru yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR bersama pemerintah.

Dengan demikian, Tjahjo menjamin PKPU yang disusun KPU tidak akan multitafsir karena sudah didasaari panduan yang jelas.

“Saya kira enggak ada masalah. Sudah selesai semua kok yang dikembalikan oleh Setneg untuk pansus merapihkan, sudah beberapa hari lalu, semua menteri sudah paraf, tim dari DPR sudah paraf dan sudah kami serahkan,” lanjut Tjahjo.

Terkait dengan masalah presidential threshold (PT) atau ambang batas untuk dapat mengajukan calon presiden, Tjahjo menjelaskan, hal itu sudah diterapkan dalam pemilu presiden sebelumnya dan tidak ada keberatan.

Ia mengatakan, dalam dua kali pilres, 2004 dan 2009, tidak ada partai atau ketua partai yang protes.

Tjahjo mengatakan pihak yang tidak setuju adanya PT untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan, partai politik tidak boleh mengatakan aturan itu bertentangan dengan konstitusi. “Yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Parpol, Mantan Presiden, pimpinan DPR tidak punya kewenangan,” katanya.

Ia mengatakan jumlah kursi atau suara yang digunakan untuk pilpres 2019 menggunakan hasil pemilu 2014.

Sementara itu guru besar hukum tata negara Satya Arinanto mengatakan PT sudah tepat diterapkan karena menjadi alat untuk konsolidasi demokrasi. Menurutnya, PT juga diterapkan di negara-negara lain. . (Stevani Elisabeth)