Membangun Kembali Keteladanan

Membangun Kembali Keteladanan

ilustrasi /ist

JAKARTA – Polri berhasil mengungkap kelompok Saracen yang sangat membahayakan keutuhan negara. Berita-berita hoax dan ujaran kebencian yang diterbarkan sejak 2015 telah mengakibatkan kegaduhan yang luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dugaan berita bohong itu tidak hanya merugikan orang-perorang tetapi juga katanya memecah masyakat dengan menggunakan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Semua tahu bahwa mempertentangkan perbedaan SARA amat mudah menyulut emosi dan bahayanya dapat memecah persatuan dan kesatuan kebangsaan.

Tidak berlebihan apabila Presiden Joko Widodo menyatakan akibat dari berita hoax itu sangat mengerikan. Mengapa sangat mengerikan? Karena pembuat berita bohong itu berbuat seenaknya dengan menyerang pribadi harkat dan martbat orang-perorang, kelompok partai, juga pemerintah. Tanpa sungkan dan enggan.

Hal-hal seperti itu kalau dibiarkan akan sangat berbahaya dan mengancam kehidupan yang damai dan harmonis. Apa yang kita alami sekarang dengan kegaduhan akibat berita hoax bukanlah muncul tiba-tiba, melainkan itu timbul melewati suatu proses panjang dari suatu keadaan yang kita tidak sadari sebagai kesalahan bersama di masa lalu.

Kita tidak menyalahkan keadaan, tetapi kalau kita sadar sebagai saudara sesama anak bangsa yang cinta tanah air marilah kita merajut kembali kebersamaan kita dengan menyadari jika bangsa ini berantakan maka kita semua akan rugi dan akan menderita. Kalaupun ada yang mengambil keuntungan dari suatu kehancuran itu hanya sekejap dan ujungnya penyesalan yang tersisa.

Setuju atau tidak, apa yang kita alami sekarang adalah “buntut” dari reformasi yang seolah semua “tanpa batas” dan karenanya semua terbebas bagaikan “kuda lepas tali”, menilai dan mengkritik bagian dari hak, tidak ada lagi batas kritik dengan fitnah. Maka tanpa sadar dalam persaingan juga seolah halal memenangkannya dengan terlebih dulu menyakiti lawan.

Dalam rangka mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan penuh kesadaran bersama bahwa hoax itu bukanlah kepribadian Indonesia, maka marilah kita bersama-sama pula untuk kembali berbenah dan biarlah yang sudah berlalu tetap berlalu.

Sebagai konsekwensi negara hukum, siapa berbuat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka wajar jika yang tergabung dalam kelompok Saracen itu diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku.

Sebab, apapun tujuannya membuat berita bohong dan menyebarkannya apalagi menyerang pemerintah dan keutuhan negara adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dan kalau terbukti ada yang menggunakan hasil kerja dari pembuat berita hoax atau pihak yang menyuruh tentu juga harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai suatu penyertaan dalam hukum pidana.

Perintah Presiden kepada Kapolri agar mengusut tuntas pembuat berita hoax, tentu tidak hanya berlaku kepada kelompok Saracen, tetapi untuk semua yang berbuat berita bohong, adu domba dan menyerang harkat dan martabat orang. Tidak terkecuali pendukung Presiden Jokowi sendiri apabila ada yang berbuat tidak patut.

Dalam rangka pembenahan dan pencegahan berita hoax sekaligus penyadaran masyarakat, pihak Kepolisian perlu memberikan penjelasan apa dan bagaimana serta siapa saja yang terkena baik pembuat, pemesan dan termasuk korban dari berita hoax tersebut, tentunya tanpa mengabaikan azas praduga tak bersalah.

Karena berita hoax itu bagaikan pencuri yang dengan mudah memasuki rumah dan privasi kita masing-masing, maka boleh dikatakan bahwa pembuat berita hoax itu adalah musuh bersama, dan untuk itu perlu diatur agar ada persyaratan agar dengan mudah diketahui siapa yang mengunakan media sosial baik perorangan maupun kelompok sehingga dengan mudah diselesaikan.

Suatu kebutuhan mendesak untuk mengatur penggunaan media sosial baik kelompok maupun perorangan, Pemerintah dan DPR perlu membuat Undang-undang atau peraturan lainnya yang berbasis identitas badan hukum atau perorangan dengan rambu-rambunya sehingga jelas penangungjawab dan kesalahannya, namun tidak kembali ke jaman SIT, SIC dan SIUP di masa Orba.

Tetapi yang sangat diperlukan saat ini adalah keteladanan dari para pemimpin bangsa, baik politisi, pemimpin partai, pemuka masyarakat,dan akademisi. Dalam mengkritik sesuatu hendaknya memperhitungkan untung ruginya. Sebab bila tidak terukur, kita sebagai bangsa yang akan rugi.(*)