Laiskodat Lakukan Bela Negara secara Sederhana dan Cerdas

Laiskodat Lakukan Bela Negara secara Sederhana dan Cerdas

Viktor B Laiskodat / intelijen.co.id

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai Vicktor B Laiskodat, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (F-Nasdem DPR RI), telah menerapkan sistem pendidikan bela negara secara cerdas dan sederhana.

Hal itu dikekukakan Petrus Selestinus, Minggu (6/8/2017), menanggapi pernyataan Vicktor B Laiskodat di Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 1 Agustus 2017, dengan menuding Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung paham kekhilafahan islam radilkal, sebagai pengganti Pancasila sebagai ideologi negara.

Parameternya, menurut Vicktor, empat partai politik ini tidak mendukung keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Melalui Perppu Ormas, Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena sejak kongres internasional di Jakarta, 12 Agustus 2007, secara terbuka mengharamkan demokrasi, bersikeras mengganti ideologi Pancasila ke dalam ideologi islam radikal, kekhilafahan.

“Pasca Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dikeluarkan empat partai politik ini memang tidak setuju. Perppu Ormas bertujuan menjamin pelaksanaan 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI). Kalau tidak setuju berarti tidak mendukung 4 Pilar Kebangsaan. Ini logika sederhanya. Mudah dimengerti dan cerdas,” kata Petrus Selestinus.

Diungkapkan Petrus Selestinus, secara ilmiah apa yang ditudingkan Vicktor B Laiskodat sangat bisa diperpetanggungjawabkan. Secara logika hukum juga bisa dipertanggungjawabkan.

Kualifikasinya jauh lebih kuat dibandingkan menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai sarang Partai Komunis Indonesia (PKI). Tudingan PDIP adalah identik dengan PKI, sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fransiskus Xaverius Arief Poyuono, Senin, 31 Juli 2017, sangat tidak bermutu, dan mudah dibantah secara ilmiah.

Bantahan ilmiah, PKI jadi momok karena dituding memberontak melalui Gerakan 30 September (G30S), 1965, sudah sepenuhnya tuntas dibantah secara ilmiah, berdasarkan analisis mantan diplomat Amerika Serikat, Peter Dale Scott dan disertai John Roosa yang sama-sama diterbitkan tahun 1998.

Menurut Peter Dale Scott dan John Roosa, G30S 1965, bukan pemberontakan PKI, melainkan kudeta Pangkostrad Letjen TNI Soeharto, dengan memanfaatkan konflik internal antara kubu Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani dan Panglima Komando Tempur (Pangkopur) IV/Mandau berkedududkan di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Brigjen TNI Soepardjo.

Soeparjo ditangkap dalam persembunyiannya di Jakarta, 12 Januari 1967 dan kemudian dihukum mati. Penangkapan Brigjen Soeparjo dipimpin Letkol (Inf) Soedjiman, Dandim Jakarta, dan kemudian menjadi Gubernur Kalimantan Barat, 1978 – 1988.

“Saya sarankan Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS tidak boleh reaktif seperti kebakaran jenggot menyikapi pernyataan Vicktor B. Laiskodat, karena bisa menjadi bumerang,” kata Petrus Selestinus.

Menurut Petrus Selestinus, pernyataan Vicktor B Laiskodat, mengkritisi  sikap Partai-Partai Politik yang menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017, berarti pula menolak pembubara HTI. Malah ada oknum pejabat partai politik dari empat partai ini, secara terbuka menolak pembubaran HTI.

“Mengapa? Karena ini bagian dari sikap patriotik Vicktor B Laiskodat untuk menyadarkan masyarakat tentang cara bagaimana membela negara dengan cara yang sederhana tetapi efisien. Vicktor sedang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik,” ujar Petrus Selestinus.

Vicktor sedang memberikan pendidikan politik kepada konstituennya tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan bahaya Khilafah dengan logika sederhana yang didasarkan kepada beberapa fakta empiris,” tambah Petrus Selestinus.

Pertama, ujar Petrus Selestinus, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah merupakan hukum positif yang mengikat semua pihak.

Kedua, terdapat fakta ada 4 Partai Politik yang menolak Perppu. Ketiga, sikap ke-4 Partai Politik itu juga sama-sama menentang pembubaran HTI yang dalam aktivitas plitik keagamaannya hendak mendirikan khilafah.

Substansi dari pernyataan Vicktor sesunguhnya adalah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hakekat hidup berbangsa dan bernegara dalam negara hukum Indonesia.

Vicktor mengajak masyarakat  di Provinsi NTT untuk bersama-sama menjaga NTT sebagai bagian yang integral dari wilayah NKRI untuk menjaga kebhinekaan, Pancasila, UUD 1945.

Terlebih lagi NTT sebagai Provinsi yang warga masyarakatnya terkenal sangat toleran di tengah etnisnya yang beragam.

“Vicktor tahu bahwa masyarakat tradisional  NTT sudah menempatkan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 adalah pilar-pilar negara yang harus dijaga,” ungkap Petrus Selestinus.

Sebagaimana negara dengan kedaulatan yang dimiliki telah mengeluarkan Perppu Nomor  2 Tahun 2017 dan langsung mengeksekusinya dengan membubarkan HTI karena negara memiliki bukti-bukti adanya aktivitas HTI yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia dengan menggusur ideologi Pancasila.

Sebagai putra daerah Provinsi NTT, dalam segala kapasitas yang dimiliki, baik sebagai anggota DPR RI maupun sebgai pimpinan Parti Politik Nasdem, maka Vicktor memiliki legal standing.

“Vicktor juga memiliki kewenangan konstitusional untuk mengelaborasi hakekat Perppu Nomor  2 Tahun 2017 sebagai hukum nasional yang memberi wewenang kepada pemerinah untuk serta merta mengeksekusi pembubaran ormas radikal,” ujar Petrus Selestinus.

Karena di dalam konsiderans Perppu Nomor  2 Tahun 2017 pemerintah dengan tegas menyatakan Ormas dalam aktivitas sosial kemasyarakatannya bertindak bertentangan dengan asas Pancasila, dinyatakan “sebagai perbuatan tercela”.

Dampaknya Ormas dimaksud mesti dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara maksimun 20 tahun. Untuk hal ini pemerintah telah memiliki bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itu pula pemerintah membubarkan HTI.

Dengan demikian, menurut petrus Selestinus, maka sikap Vicktor yang mengingatkan warga NTT untuk tidak memilih kader-kader dari Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang mengikuti kontestasi pilkada di NTT.

Sangat beralasan hukum bahkan sebagai sikap sangat patriotik, karena meminta warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dari ancaman perpecaahan sebagai akibat dari sikap politik ke-4 Partai Politik dimaksud.

Sikap demikian adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan masyarakat bahwa warga masyarakat memiliki kekuatan dan hak konstitusional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Partai Politik dengan cara tidak memilih kader-kader Partai Politik dalam pilkada dan pileg yang sikap politiknya menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan menolak Pembubaran HTI.

Karena bagaimanapun juga Perpu Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebagai hukum positif yang mengikat semua pihak termasuk ke-4 Partai Politik dimaksud, demi menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman perpecahan.

Oleh karena itu Vicktor sedang mencoba pendekatan “Bela Negara” dengan cara damai  yaitu mengedukasi masyarakat memberikan sanksi kepada Parpol yang tidak mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

“Dan pembubaran HTI dengan cara tidak memilih kader-kadernya dalam Pilkada, Pemilu legislatif, bahkan Pilpres. Di samping  atau Pemerintah juga memiliki kewenangan konstitusional untuk membekukan Partai Politik atau melalui Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan Partai Poltik yang melakukan perbuatan tercela dan mengancam keselamatan negara,” ujar Petrus Selestinus. (Aju)