Kemendagri Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Politik Dalam Negeri

Kemendagri Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Politik Dalam Negeri

Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Bahtiar, M.Si

SHNet, MAKASSAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Polpum yang diwakili Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Bahtiar, M.Si secara resmi membuka Bimtek Aplikasi Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Seluruh Indonesia, Rabu (9/8/2017) di Hotel D’Maleo, Makassar-Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam sambutannya, Bahtiarmengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut terutama untuk memperkenalkan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri. Dengan demikian, setiap jajaran Kesbangpol di daerah dapat memasukan data perkembangan politik dan situasi daerah secara aktual dan cepat (up date).

Data ini pada akhirnya menjadi kebutuhan informasi aktual politik untuk deteksi dini dan menjaga stabilitas politik nasional. Ia berharap pada akhir tahun 2017 ini data peta dan perkembangan politik tersebut sudah bisa diakses secara umum.

Bahtiar berharap, dengan adanya data tersebut masyarakat akan disajikan informasi perkembangan politik yang obyektif dan sekaligus mengacu pada informasi yang berkualitas. Saat ini berseliweran informasi hoax, yang jika tidak dicermati dengan baik bisa merusak situasi sosial di masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Makassar tersebut diikuti peserta dari Provinsi Sulsel, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jakarta serta 6 kabupaten/kota di Sulsel. Kegiatan yang sama juga akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 dan 22 Agustus 2017.

Ia juga menjelaskan pada saat ini seluruh provinsi yang menggelar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2018 sudah siap. Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Kemendagri, Bangun Sitohang mengatakan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Politik Dalam Negeri ini masih akan berkembang kontennya sesuai masukan Kesbangpol daerah yang juga sebagai user informasi politik daerah. Keberadaan data aplikasi tersebut sangat memudahkan pelaksanaan perehelatan politik di daerah. (TH)