Gugatan Yusril di MK tentang Pembubaran HTI Tidak Sah

Gugatan Yusril di MK tentang Pembubaran HTI Tidak Sah

Ist

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mengatakan, pernyataan praktisi hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahwa Pemerintah dianggap tidak memiliki bukti tentang kegentingan yang memaksa ketika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), mesti diluruskan.

“Meskipun Yusril Ihza Mahendra punya hak untuk berbeda pendapat atau berpendapat lain, akan tetapi pendapat demikian hanyalah isapan jempol, karena tanpa didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat,” kata Petrus Selestinus, Sabtu (12/8/2017).

Sebagai sebuah Organisasi, meskipun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan dibubarkan, namun dengan argumentasi Yusril Ihza Mahendra bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah tidak sah.

Mestinya HTI masih memiliki legal standing dan Yusril Ihza Mahendra seharusnya mendapat Kuasa dari HTI untuk mengajukan pandangan umum kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dan atas nama HTI.

Namun kenyataannya Yusril Ihza Mahendra hanya mendapat kuasa dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan HTI dari Ismail Yusanto yang adalah seorang Juru Bicara HTI yang tidak memiliki kewenagan mewakili HTI ke dalam dan ke luar.

Dengan demikian demikian dari aspek legitimasi, maka baik Ismail Yusanto maupun Yusril Ihza Mahendra jelas sangat lemah, karena tidak didukung oleh HTI.

Menurut Pertus Selestinus, lemahnya legitimasi untuk posisi Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukum yang berjuang untuk dan atas nama serta demi kepentingan HTI dan posisi Ismail Yusanto sebagai Juru Bicara HTI sesungguhnya tidak cukup memenuhi syarat  secara hukum.

Bahkan tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan kepentingan HTI, hal mana mengindikasikan bahwa di internal HTI tidak sepenuhnya mendukung upaya hukum yang dilakukan Ismail Yusanto sebagai Jubir HTI mengatasnamakan HTI, apalagi  menguasakan kepentingan HTI kepada Yusril Ihza Mahendra.

Terdapat argumentasi Yusril Ihza Mahendra yang menggelikan (untuk tidak dikatakan sebagai dagelan) adalah ketika Yusril Ihza Mahendra mepertanyakan prosedure pembentukan Perppu Ormas yang menurut  Yusril Ihza Mehendra tidak ada kegentingan yang menerangkan perihal pembentukan Perppu Ormas, namun juga dalam waktu yang bersamaan Yusril Ihza Mahendra menerima pembubaran HTI karenanya Yusril Ihza Mahendra tidak mewakili HTI sebagai Organisasi.

Secara logika dan hukum, kewenangan menentukan kriteria kebenaran, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai kondisi kegentingan memaksa yang memenuhi syarat dan kehendak pasal 22 ayat (1) UUD 1945, hanya ada di tangan Presiden Jokowi bukan di tangan Yusril Ihza Mahendra atau HTI.

Begitu pula dengan argumentasi Yusril Ihza Mahendra soal materiil mengenai dihapuskannya kewenangan Pengadilan untuk menilai suatu ormas bertentangan dengan Pancasila atau tidak juga sama sekali tidak mengndung kebenaran.

Karena di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 jelas mengatur secara eksklusif kewenangan Badan Peradilan untuk memproses secara  pidana anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan yang bertentangan Pancasila dengan ancaman pidana maksimum 20 tahun.

Itu berarti fungsi badan peradilan terkait pembubaran Ormas masih berfungsi dengan sangat efektif.

Selain dari pada itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2017, tentang Ormas, sama sekali tidak menghapus hak dan kewenangan konstitusional Ormas untuk menempuh upaya hukum melalui badan peradilan yang tersedia.

“Manakala Pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ketika melakukan penindakan terhadap Ormas yang dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatannya melanggar beberapa larangan sesuai ketentuan pasal 59 Perppu Nomor  2 Tahun 2017,” ungkap Petrus Selestinus.

Dengan demikian argumentasi Yusril Ihza Mahendra dalam Permohonan Uji Formil dan Uji Materril Perppu Nomor 2 Tahun 2017 selain tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, juga banyak argumentasinya memperlemah dalil-dalil permohonannya sendiri.

Petrus Selestinus, menilai, pilihan sikap Yusril Ihza Mahendra tidak mendapatkan legitimasi publik bahkan melawan arus cita-cita publik. (Aju)