Empat Pilar Kebangsaan Batasan Etika Berdemokrasi

Empat Pilar Kebangsaan Batasan Etika Berdemokrasi

Ist

SHNet, PONTIANAK – Pengamat politik di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tobias Ranggie, mengatakan, batasan etika berdemokrasi di Indonesia adalah 4 Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Di negara manapun berdemokrasi punya batasan etika berperilaku. Tidak boleh seenaknya mencerca pihak lain yang dilandasi sikap kebencian, permusuhan dan dendam kesumat,” kata Tobias Ranggie, Minggu (13/8/2017), menanggapi Konferensi Umat Katolik Seluruh Indonesia di Kampus Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Diungkapkan Tobias Ranggie, tolok ukur situasi mendesak keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), karena adanya bentuk ancaman cukup serius terhadap 4 Pilar Kebangsaan.

Itulah sebabnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan Pemerintah, karena sejak kongres internasional di Jakarta, 12 Agustus 2007, secara terbuka mengharamkan demokrasi dan bersikeras menggantikan ideologi Pancasila dengan paham kekhilafahan.

Menurut Tobias, adanya sejumlah Ormas menolak Pancasila sebagai azas tunggal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai bentuk ancaman serius terhadap 4 Pilar Kebangsaan.

Ancaman bukan dalam bentuk fisik, tapi berupa ideologi, sehingga bisa berubah menjadi gerakan masif yang mengancam stabilitas keamanan, apabila tidak segera diantisipasi.

Diungkapkan Tobias, “Indonesia harus dirawat sesuai alam dan budaya internal. Tidak boleh mengadopsi sistem demokrasi di negara lain. Indonesia sangat beragam. Cara merawat keberagaman adalah 4 Pilar Kebangsaan.

“Ini ideologi yang disepakatkan para pendiri bangsa dari berbagai suku dan agama. Ideologi kekhilafahan bertentangan dengan Pancasila, sehingga harus diberangus,” ungkap Tobias. (Aju)