Setahun Kasus Vaksin Palsu, Pemerintah Abaikan Keadilan Korban

Setahun Kasus Vaksin Palsu, Pemerintah Abaikan Keadilan Korban

Ilustrasi/Ist

JAKARTA – Sudah satu tahun merebaknya peredaran vaksin palsu dan satu tahun pula penanganan vaksin oleh pemerintah belum menyentuh sisi keadilan masyarakat. Satu tahun silam telah ditetapkan 14 Rumah Sakit dan Bidan yang terindikasi dengan vaksin palsu oleh Bareskrim Polri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Namun proses penegakkan hukum belumlah maksimal hanya pembuat, pengedar dan distribusi vaksin palsu saja yang sudah diadili. Disisi lain rumah sakit (pihak swasta) yang menggunakan atau menadah vaksin palsu belumlah tersentuh. Dalam konteks ini,  keadaan seperti ini dapat juga disebut sebagai diskriminasi penegakan hukum.

Penanganan yang diskiriminasi seperti ini tidak menimbulkan efek jera, sehingga pelaku korporasi dapat bertindak seenaknya sendiri melakukan pelanggaran hukum. Tindakan pemerintah melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan teguran tertulis kepada 14 rumah sakit (temuan Bareskrim) dan 37 rumah sakit/klinik (temuan BPOM).

Atas tindakan pemerintah tersebut, belumlah cukup membuat keluarga korban vaksin palsu merasa puas justru kami menanyakan penetapan sanksi ringan tersebut sedangkan dampak vaksin palsu ini sangat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan anak-anak Indonesia.

Catatan lainnya adalah tentang keberadaan Satgas Vaksin Palsu yang kini telah dibubarkan. Hasil kinerja satgas ini pun tidak dilaporkan ke public, mengenai hal apa saja yang telah dilakukannya. Sehingga public tidak memiliki gambaran dan arah penanganan vaksin palsu ini secara komprehensif dan jelas.

Satgas hanya melakukan penegakan hukum dan vaksinasi ulang. Sedangkan seperti yang sudah kami jelaskan bahwa penegakan yang ada hanya bersifat diskriminatif yang tidak menyentuh pihak korporasinya. Selanjutnya anak-anak yang terindikasi sebagai vaksin palsu tidaklah cukup melakukan vaksinasi ulang.

Padahal cairan yang masuk ke anak-anak tersebut apakah berbahaya atau tidak dan apakah akan berdampak dikemudian hari ataukah tidak, inipun masih menjadi perdebatan.

Seharusnya kebijakan pemberian vaksinasi ulang didasari dengan kajian atau analisis kesehatan yang dapat dipertangungjawabkan dan dipublish ke public agar masyarakat dapat terdidik mengenai apa yang mendasari kebijakan tersebut itu dilakukan sehingga tidak ada kekhawatiran dari para orang tua.

Belum lagi permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai pola pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, BPOM RI dan Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten terhadap sediaan farmasi, fasyankes dan distribusi yang masih lemah sehingga hal ini dapat terjadi.

Dan mengenai pengelolan lembah rumah sakit/klinik yang belum diawasi dan dibina secara baik sehingga membuka celah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan sampah-sampah tersebut untuk tindakan kejahatan dalam hal ini seperti botol-botol vaksin dsb.

Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi ini, kami selaku kuasa hukum aliansi keluarga korban vaksin palsu akan melakukan upaya hukum yang serius terhadap mereka.

Kami telah mengirimkan notifikasi/somasi terhadap pemerintah baik itu Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Menteri Kesehatan, BPOM, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang selama ini memberikan celah bagi para pelaku kejahatan yang sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Batas notifikasi selama 60 hari sudah terlampaui, oleh karena kami akan segera melayangkan gugatan Citizen Law Suit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tujuan gugatan ini agar pemerintah dapat bertanggung jawab dan belajar dari peristiwa ini  agar kedepan peredaran vaksin palsu tidak terulang lagi dan tidak jatuh banyak korban.

Material disediakan Hermawan Partner, kuasa hukum Aliansi Keluarga Korban Vaksi Palsu