Pengusaha Yang Tidak Manusiawi

Pengusaha Yang Tidak Manusiawi

Ilustrasi/Ist

Beras bersubsidi itu menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) beras miskin (raskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Program itu sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi.

Tujuannya jelas untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah serta pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dan segala efek positifnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik.

Namun, baru saja ada temuan Satuan Tugas (Satgas) Pangan di gudang PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang mengoplos beras bersubsidi (beras untuk orang miskin-raskin). Beras untuk orang miskin jenis IR 64 yang harganya Rp 9.000 dialihkan menjadi beras premium dengan merek “maknyuss” dan cap “ayam jago” dengan Rp. 20.400,– dan diperuntukkan untuk orang-orang kaya ditemukan sebanyak 1.161 ton.

Berarti beras subsidi jatah orang miskin sebanyak 1.161 ton telah dicaplok, sehingga kalau 1 Kg beras untuk 10 orang, berarti 11.610.000 orang kehilangan jatah beras akibat perlakuan curang tersebut. Itu hanya yang tertangkap dan ketahuan. Sudah berapa lama perlakuan curang itu berlangsung dan sudah berapa banyak beras miskin yang dicaplok? Artinya jumlah di atas sangat-sangat rendah.

Di luar nalar sehat jika benar PT IBU anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, berbuat seperti itu. Apalagi menurut media, Komisaris Utama/Komisaris Independen-nya mantan Menteri Pertanian (20004-2009) Dr. Ir. Anton Apriyantono, yang pasti memiliki nurani meningatasi kemiskinan, seorang negarawan dan akademisi.

Penyaluran beras miskin menjadi program pemerintah sebagai Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 1998 (krisis moneter) menjadi raskin tahun 2002 kemudian diupayakan dengan indikator 6T di atas.

Rapinya cara pekerjaan PT IBU sebagaimana diungkapkan Kapolri Tito Karnavian menunjukkan , pekerjaan itu sudah berlangsung lama sehingga kesimpulannya ada yang tidak beres dalam penanganan dan pengadaan pangan kita khusus beras.

Dalam penggerebekan ke lokasi pabrik itu, Tito hadir bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua KPPU M Syarkawi Rauf. Oleh karena itu, perlu pembersihan, siapa oraknya dan keuntungannya ke mana serta siapa di belakangnya?

Perbuatan tidak manusiawi itu harus dihentikan. Kok teganya mereka merampas jatah makan orang-orang miskin, suatu hal yang tidak wajar dilihat dari tanggung jawab sosial etika dan moral termasuk dari segi iman dan kepercayaan orang beragama.

Kita hormati presumption of innocence (praduga tidak bersalah), tetapi kalau dugaan itu terbukti, perbuatan para pengusaha yang tidak manusiawi sudah waktunya dikenakan sanksi tegas dan membuat jera pengusaha lain untuk berbuat curang.

Juga sudah waktunya asosiasi pengusaha membentuk kode etik dan dewan kehormatannya, untuk membina para pengusaha agar memiliki rasa tangung jawab, etika, dan moral dalam berbisnis sehingga tidak merongrong program pemerintah.

Mereka juga harus mendukung Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila. Nasionalisme para pengusaha kelihatannya juga sudah perlu ditingkatkan sehingga tidak menghalalkan segala cara dalam mencari keuntungan.

Kita juga ingatkan kepada penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dengan para hakimnya agar terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana apalagi yang tidak manusiawi supaya dipedomani Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Tidak seperti selama ini pilih bulu, pilih kasih atau tebang pilih sehingga hanya operator lapangan yang ditindak sementara para penanggung jawab seperti direksi dan komisarisnya dibebaskan dari tanggung jawab.

Dalam rangka penegakan hukum dan perwujudan keadilan sudah waktunya menghukum para pengusaha dengan menyita harta-hartanya untuk mengganti kerugian negara dan kalau dimungkinkan pencabutan ijin perusahaan.

Tanpa tindakan tegas dan kemauan politik dari Pemerintah dan para penegak hukum, perlakuan curang dari para pengusaha hitam tidak akan terbendung, tentu harus dimulai dari pengawasan rutin dan konsisten agar perlakuan curang dan tidak manusiawi itu tidak terulang lagi.(*)