Penguatan Pendidikan Karakter dan Ideologi Khilafah

Penguatan Pendidikan Karakter dan Ideologi Khilafah

Ilustrasi / TsukitoHateru file

Oleh: Aju

SHNet, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, melarang penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah, secara mandiri, sehingga harus bekerjasama dengan sekolah-sekolah formal yang ada dalam pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Hal itu dikemukakan, Menteri Muhadjir di Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, belum lama ini sebagaimana dilansir Kompas.com, Sabtu, 1 Juli 2017.

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal.

Pemerintah memandang sangat strategis Program PPK, agar sejak awal para calon penerus bangsa, tidak direcoki paham dan atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial.

Pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas 2045, pemerintah menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21.

Selain lima nilai utama karakter, melalui PPK, pemerintah mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda.

PPK dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Program PPK diharapkan dapat mendorong kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki hak yang sama untuk menerapkan program yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental di bidang pendidikan ini.

Gerakan PPK menjadi semakin mendesak diprioritaskan karena berbagai persoalan mengancam keutuhan dan masa depan bangsa seperti maraknya tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama yang mengancam kebinekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), munculnya gerakan dan ideologi radikalisme yang berujung kepada aksi separatisme dan terorisme.

Salah satunya keberadaan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah paham wahabi yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mesir dan Arab Saudi. Di Indonesia, sejak tahun 2007 HTI bertekad menerapkan ideologi kehilafahan sebagai pengganti ideologi Pancasila.

HTI sekarang sudah menggeliat di kalangan perguruan tinggi. Indonesia Congress of Muslim Students (ICMS), sebagai motor utama HTI di perguruan tinggi yang acara akbar bertekad merebut 1000 pergerakan mahasiswa seluruh Indonesia dalam rangka meraih dukungan generasi penerus bangsa, atas upaya perjuangan penerapan syariah dalam naungan khilafah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, saat memberikan kuliah umum bertema “Resonansi Kebangsaan dan mencegah Radikalisme” di Universitas Negeri Semarang, Sabtu, 6 Mei 2017, mengakui, penyebaran paham radikal terorime dimotori HTI sudah sangat mengkhawatirkan di kalangan perguruan tinggi.

Bahkan sudah terlihat sistemik dengan masuk ke instansi-instansi pendidikan termasuk ke perguruan tinggi. Hal tersebut tentunya memerlukan perhatian yang khusus bagi para rektor perhuruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia.

“Radikalisme bukan hanya karena kemiskinan, kebodohan, kekecewaan ataupun ketidakadilan. Karena saat ini radikalisme sudah terpapar di kaum intelektual. Termasuk adanya Deklarasi Khilafah dinisiasi HTI, pihak kampus harus bisa mendeteksi kegiatan yang dilakukan mahasiswamya. Kami harapkan ini tidak terjadi lagi di institusi pendidikan lainnya,” kata Suhardi Alius.

Demi mengantisipasi paham kehilafahan terus berkembang di kalangan perguruan tinggi, pemerintah memutuskan penganggakatan rektor, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, bukan lagi di tangan menteri teknis, melainkan langsung di tangan presiden.

Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis, 1 Juni 2017, sambil menegaskan, pembubaran HTI sudah matang. “Pengumumannya tinggal tunggu waktu yang tepat. Nanti diumumkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Wiranto,” kata Menteri Tjahjo.

Semenjak Konferensi Internasional Hizbut Tahri di Jakarta, 12 Agustus 2007, dengan mengatakan ”demokrasi haram” untuk terus memperjuangkan berdirinya negara  khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia, gerakan ini berbahaya bagi Indonesia.

Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri. karena di dalam  khilafah tidak ada sistem yang baku, sehingga masing-masing menginterpreasikan dari sudut pandang dan kepentingan masing-masing di kalangan tokoh.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), 2008-2013, Mahfud MD, mengatakan, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.

Menurut Mahfud, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku.

Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.

Khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya bisa bermacam-macam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.

Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri.

“Para ulama yang ikut mendirikan dan membangun Indonesia menyatakan, negara Pancasila merupakan pilihan final dan tidak bertentangan dengan syariah sehingga harus diterima sebagai mietsaaqon ghaliedzaa atau kesepakatan luhur bangsa,” kata Mahfud.

Pengamat gerakan radikalisme Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Muhammad Hikam, menilai, penyebaran paham-paham anti-nasionalisme yang identik dengan HTI, membuktikan nasionalisme Indonesia sudah berada di persimpangan jalan.

Kelompok radikal tidak segan-segan menampilkan sikap anti-nasionalisme. Kelompok radikal tidak takut bersikap ektrem untuk menunjukkan intoleransi pada golongan lain.

Kelompok-kelompok takfiri (golongan yang sanggup mengkafirkan golongan lain) ini memang sudah ada sejak lama di Indonesia. Tapi tumbuh semakin subur pasca demokratisasi sejak tahun 1998. Dalam menanganinya pemerintah  jangan sampai salah. Mereka memang tumbuh dalam lindungan demokrasi, tapi tujuannya justru ingin menghancurkan demokrasi.

Contohnya, ujar Mumammad Hikam, mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden Abdurahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001), HTI sebagai organisasi mempropagandakan ihwal anti-konstitusi, namun di saat bersamaan berlindung di bawah Hak Azasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam konstitusi Indonesia.

Pertanyaan kemudian, apakah HTI akan mempertahankan HAM? Jawabannya, tentu saja tidak mungkin. Karena dalam paradigma HTI, HAM sendiri adalah sesuatu yang enggak ada.

Muhammad Hikam mengingatkan pemerintah, gerakan-gerakan radikal yang seperti HTI, dapat mengancam ideologi negara bisa jadi berbahaya, karena keterbukaan, sehingga harus dibubarkan.

Untuk membendung paham radikal, pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UPK PIP), didasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017. Personilnya dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka,  Rabu, 7 Juni 2017.

UPK PIP bertugas memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.

Pasal 3 Perpres Nomor 54 tahun 2017, menyatakan UKP-PIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.