Pemindahan Ibukota

Pemindahan Ibukota

ilustrasi (screenshot)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan adanya keinginan pemerintah untuk memindahkan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Rencana ini masih dalam tahap kajian untuk menentukan daerah mana yang cocok untuk pemindahan Ibukota. Bambang memperkirakan perpindahan akan dimulai pada 2018 atau 2019.

Ungkapan Kepala Bappenas ini membuka kembali wacana lama mengenai pemindahan Ibukota. Biasanya, wacana ini muncul ketika Jakarta dilanda banjir parah atau kemacetan luar biasa. Karena pemerintah sudah bergerak untuk melakukan kajian, maka hal ini bukan lagi wacana, tetapi sudah pada tahap aksi, meski masih sebatas kajian sampai saat ini.

Kalau melihat ke belakang, sebenarnya perpindahan Ibukota sudah pernah terjadi pada masa silam, meski dilakukan karena situasi darurat dan terpaksa. Tapi, Presiden Pertama, Ir. Soekarno sudah menyiapkan Palangka Raya sebagai Ibukota Indonesia masa depan pada 1957. Bisa jadi, bukan hal kebetulan ketika hanya ada dua kota provinsi di Indonesia yang menggunakan “raya”, yakni Jakarta Raya dan Palangka Raya.

Hanya saja, keinginan Bung Karno tdiak pernah terwujud sampai saat ini. Meski pemelihan Palangka Raya dianggap strategis dan minim resiko bencana. Namun, 60 tahun setelah Bung Karno atau tepatnya pada 2017 ini, pemerintah menghidupkan kembali kemungkinan itu. Pemerintah masih menutup rapat pemindahan lokasi ibukota, karena mengungkapkan ke publik sejak dini hanya akan menghasilkan permasalahan baru dengan munculnya spekulan tanah dadakan. Jadi sangat wajar kalau pemerintah masih enggan untuk menyebutkan lokasi.

Kompleksitas persoalan di Jakarta mulai dari kemacetan, kepadatan penduduk, banjir dan sebagainya sudah cukup menjadi alasan untuk memindahkan Ibukota Negara. Tapi, pemerintah belum memberikan penjelasan, apakah yang dipindahkan itu Ibukota Negara atau hanya memindahkan pusat pemerintahan. Sebab, keduanya memiliki makna yang berbeda. Kalau Ibukota Negara yang dipindahkan, maka Indonesia beribukotakan lokasi yang baru. Tetapi, kalau pusat pemerintahan yang dipindahkan, maka tidak perlu perlu mengubah Ibukota Negara.

Pemindahan Ibukota akan berimplikasi serius, sebab bukan hanya persoalan pemindahan fisik, tetapi juga berkaitan dengan personil dan dokumen. Masalaha dokumen ini tidak bisa dianggap sepele, karena ada banyak yang UU yang mewajibkan, kantor pusatnya berkedudukan di ibukota negara. Jadi, pemindahan Ibukota akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Sedangkan, pemindahan pusat pemerintahan, maka hanya memindahkan lembaga kepresidenan dan kantor pemerintah pusat. Selebihnya, masih bisa tetap berkedudukan di Ibukota Negara.

Di sisi lain, pemindahan Ibukota atau pusat pemerintahan akan membawa perubahan yang sangat positif, karena akan menghasilkan pusat pertumbuhan baru. Namun, pemerintah juga perlu memastikan agar pemindahan ibukota tidak memicu peminggiran masyarakat di ibukota yang baru. Jika ini yang terjadi, maka bukan penyelesaian masalah, tetapi hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik yang lain. Kita semua tentu tidak berharap, masyarakat asli akan tergusur dengan hadirnya ibukota atau pusat pemerintahan.

Pemerintah harus memastikan, masyarakat asli juga tidak tergusur dari tanahnya, meski tidak bisa dihindari, pembangunan satu kawasan, apalagi ibukota negara ataupun pusat pemerintahan membutuhkan lahan yang memadai, termasuk daya dukung kawasan untuk pengembangan di masa yang akan datang.

Kita tentu berharap, kajian yang sedang dilakukan benar-benar mempertimbangan semua sisi, sehingga pemindahan ibukota bukan memindahkan masalah, tetapi menjadi solusi untuk mengatasi Jakarta yang sudah kelebihan beban.(*)