Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4)

Publikasi Kejoangan45

Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4)

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Pemangku Pancasila Kepentingan Indonesia (PPKI)

Melengkapkan rekomendasi  *Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia‎*, 7 Juli 2017, sebagaimana

PRIORITASKAN KEBIJAKAN PROPANCASILA INDONESIA

Maka sebaliknya, masyarakat pengguna pelayanan publik direkomendasikan agar setiap saat berinteraksi dengan Penyelenggara Negara selaku penyedia pelayanan publik senantiasa bersedia mengingatkan pentingnya Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4).

Rekomendasi ini juga dapat berwujud tampilan spanduk dan selebaran di pusat2 pelayanan publik serta diingatkan secara resmi di awal setiap temu2 pelayanan publik.

Rekomendasi ini diharapkan agar dikiprahkan Pemangku Pancasila Kepentingan Indonesia sejalan dengan

‎1) Catatan peran kesejarahan Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 10 – 17 Juli 1945 yang berkiprah memantapkan kerja3 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 6 – 22 Agustus 1945.

2) UKP-PIP Siapkan Alat Ukur Implementasi Pancasila, Muhammad Ashari, 5 Juli 2017, sebagaimana

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/05/ukp-pip-siapkan-alat-ukur-implementasi-pancasila-404516‎

3) Pendapat Pakar ikhwal kiprah Ekonomi‎ Inkonstitusional

Revrisond Baswir, SENIN, 1 OKTOBER 2012,

https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2010/07/ekonomi-inkonstitusional.pdf‎

4) Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa), sebagaimana
Politik Kokohkan Performa Indonesia,

Senin, 2 Januari 17

Politik Kokohkan Performa Indonesia

5)‎ Lemhannas: Ketahanan Nasional Kurang Tangguh, Rabu 23 Nopember 2016, sebagaimana

http://www.beritasatu.com/hukum/400844-lemhannas-ketahanan-nasional-kurang-tangguh.html

Pelayanan Publik Pro Pancaila (P4) ini juga ditujukan bagi *Pancasila Perkokoh Koperasi Indonesia* sebagaimana amanat Penjelasan UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) Bab XIV Kesejahteraan Sosial

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah KOPERASI.

Perekonomian berdasar atas DEMOKRASI EKONOMI, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selamat HARI KOPERASI NASIONAL 12 JULI 2017

Tetap MERDEKA!

‎Jakarta, 12 Juli 2017

Presidium ‎PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta