Menyikapi Pengakuan Gerindra Tentang Upaya Lemahkan KPK

Menyikapi Pengakuan Gerindra Tentang Upaya Lemahkan KPK

Ilustrasi/Ist

Dalam Editorial, 9 Juli 2017 lalu yang berjudul: “Mengapa Pansus KPK Tidak Temui Nazaruddin”, kita mengemukakan; “Partai Gerindra, yang tetap memainkan peranan oposisi terhadap pemerintahan sekarang, walaupun Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra menunjukkan sikap ke-negarawan masing-masing mendahulukan kepentingan nasional di atas segala kepentingan. Tetapi pertanyaan juga, apakah Prabowo setuju dengan “perlakuan” politik terhadap KPK saat ini?”

Anggota DPR dari Partai Gerindra Desmond J Mahesa telah menjawab pertanyaan tersebut, karena Gerindra mengundurkan diri dari Pansus Hak Angket KPK. Salah satu alasan pengunduran Gerindra dari Pansus adalah adanya upaya oknum-oknum untuk melemahkan KPK.

Selama ini publik mengkhawatirkan adanya upaya Pansus oleh KPK. Oleh karenanya, keberadaan pansus tersebut ditolak. Penolakan itu terlihat dari sikap para ahli dan pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Forum Rektor, civitas Akademika UI dan UGM. Dengan pernyataan Desmond tersebut, kekhawatiran publik menjadi terbukti.
Menurut Desmond selain pelemahan, pembentukan Pansus oleh KPK juga tidak sesuai dengan UU MD3. Pelaksanaannya juga sudah melenceng, terutama setelah mengunjungi nara pidana tipikor di Lapas Sukamiskin.

Kenegarawanan tokoh partai dan elit politik diukur dari seberapa jauh sepak terjangnya mempertahankan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan.
Bukan karena pintarnya memutarbalikkan fakta, menolak kebijakan pemerintah, dan selalu ingin tampil beda serta memaksakan kehendak dengan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan sendiri.

Kalaulah ada kekurangan KPK sebagai lembaga yang ditugaskan UU untuk memberantas korupsi, memperbaikinya haruslah dengan cara yang membangun, tidak sembrono meminta keterangan dari koruptor. Memperbaiki kinerja polisi tidak pada tempatnya bertanya apalagi belajar dari pencuri ayam, tukang copet, dan pemerkosa.

Dengan mundurnya Gerindra dari Pansus KPK, mungkin akan jadi perhatian petinggi partai lain, untuk meninjau kembali keberadaan serta kinerja Pansus ke depan. Pemanggilan saksi seperti Yulianis, mantan anak buah Nazaruddin, ada sisi baiknya karena publik diingatkan kembali bahwa Nazaruddin ketika melakukan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK adalah sebagai anggota DPR dan anggota partai politik.

Nasaruddin sebagai anggota DPR dan Bendahara Umum Partai Demokrat memiliki 162 proyek yang melibatkan tokoh politik dan anggota DPR. Ketua Pansus pasti tahu bagaimana kiprah Nazaruddin.

Kata pepatah “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri” atau “meludah ke langit muka yang basah” begitulah kehadiran Yulianis di DPR, masyarakatpun semakin tahu.
Kalau mau memperbaiki KPK, apakah tidak lebih baik sapu itu dibersihkan lebih dahulu?

Karena Nazaruddin dulu anggota partai dan DPR. Menurut nalar sehat yang harus dibenahi dan diperbaiki haruslah sistem pada insitusi DPR mengapa itu semua bisa terjadi? sehingga tidak lahir lagi nazaruddin-nazaruddin baru.

Dalam kaitan itulah semua pihak tergugah agar mencegah keinginan atau upaya Pansus melemahkan KPK sebagaimana diungkapkan Desmond Mahesa. Perlu pula kita ingatkan anggota DPR dan partai-partai pendukung Pansus apakah tidak takut ditinggal pemilih pada Pemilu 2019 nanti?

Setelah keluar Gerindra, hanya partai pendukung Pemerintah yang ada di Pansus, kecuali Partai Amanat Nasional (PAN) akan ambil sikap seperti terhadap Perpu No. 2/2017 dan UU Pemilu. Partai Golkar mungkin masih tetap risih terhadap KPK dengan kasus Ketua Umumnya termasuk Ketua Pansus yang sering dijadikan saksi oleh KPK.

Demikian juga Partai Hanura karena kadernya yang mencabut keterangan dalam BAP di depan Pengadilan dalam kasus E-KTP sebagai sebab musabab pembentukan Pansus.
Kalaulah Pansus itu sebagai suatu keterlanjuran, maka para petinggi partai pendukung pemerintahan hendaknya mengarahkan agar Pansus itu menempuh cara-cara yang santun sebab bisa saja semakin membuka borok partai dan anggota DPR seperti keterangan Yulianis.

Kelemahan KPK menurut Yulianis adalah tidak tuntas menyelesaikan perkara, seperti 162 proyek Nasaruddin. Hanya lima orang yang diproses sehingga terkesan pilih bulu, pandang bulu, pilih kasih, dan tebang pilih. Padahal itulah sebenarnya yang diinginkan masyarakat, sapu bersih para koruptor.(*)