Berantas Narkoba Harus Tegas

Berantas Narkoba Harus Tegas

Ilustrasi (www.mynd.work)

Sejak lama kita dengar keluhan pejabat bahwa negara kita sudah dalam keadaan darurat peredaran narkoba. Sebab, selain dijadikan lalu lintas antar benua juga sebagai pasaran terbesar. Berapa besar kerugian akibat narkoba juga sering diungkapkan pihak Kepolisian, BNN, maupun Gerakan Anti Narkotika (Granat). Semakin hari bandar dan kurir pengedar narkoba tambah meraja lela.

Mengapa itu terjadi? Bandar dan pengedar narkoba tidak muncul dan berkembang seketika, melainkan berproses mulai dari yang kecil sampai besar dan meluas sampai menguasai jalur-jalur yang aman. Termasuk mengetahui lemahnya hukum dan penegakannya serta aparat pelaksananya, sehingga sampai narkoba bisa diatur dari lembaga pemasyarakatan.

Di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dieksekusi putusan pengadilan yaitu hukuman mati terhadap para bandar narkoba di era sebelumnya jarang sekali dilakukan. Itulah barangkali suatu kelemahan sehingga para bandar justru semakin menancapkan kuku-kukunya mengatur peredaran narkoba dari balik jeruji besi serta memperdaya petugas dengan iming-iming materi.

Dua tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK tetapi masuknya narkoba ke Indonesia belum juga mereda. Sebaliknya, justru semakin mengkhawatirkan. Penangkapan terakhir sampai satu ton. Jika beredar bisa merusak lima juta orang.

Tidak dapat dibayangkan luluh lantaknya bangsa ini kalau narkoba satu ton itu beredar. Tak terkira kerugian materi, etika, dan moral serta duka kesedihan yang menimpa keluarga yang terkena imbas, pemerintah yang harus menanggung beban biaya rehabilitasi dan pengobatan.

Dengan demikian menurut hemat kita adalah tepat kebijakan tegas dari Presiden Jokowi yang memerintahkan aparat keamanan untuk memberikan tindakan tegas terukur kepada pengedar narkoba yang berusaha melarikan diri ataupun melawan.

Ketika menghadiri Musyawarah Kerja II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol Jakarta Utara Presiden dengan tegas menyatakan: “Pengedar yang dari asing kalau ada melawan sedikit langsung tembak saja.

Perintah itu hendaknya dilakukan secara simultan dan menyeluruh sebagai suatu semangat baru dan bersama-sama seluruh masyarakat untuk memberantas narkoba mulai dari pengedar/bandar sampai pengguna, pencegahan dan penindakannya. Tidak terkecuali aparat pemerintah yang bermain-main dalam pelaksanaan tugas.

Selama ini petugas Rutan dan Lapas ditengarai ada yang menjadi kaki tangan sindikat narkoba. Untuk itu, Pemerintah harus dengan sungguh-sungguh membersihkan jajarannya, dan aparat pemerintah termasuk hakim yang main mata dengan sindikat dan melawan juga ditembak saja.

Agar pemberantasan narkoba tidak sia-sia maka pelaksanaan putusan pengadilan juga harus segera dilaksanakan. Tidak ada untungnya ditunda-tunda, sebab sudah memakan biaya dan energi yang banyak menimbulkan kerugian di masyarakat akibat narkoba yang diedarkan, biaya petugas yang menangkap termasuk biaya persidangan. Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dilaksanakan, sama artinya dengan melanggar hukum.

Sudah waktunya juga para pegiat hak-hak asasi manusia untuk memulai berpikir ulang betapa dahsyatnya kerusakan yang diderita bangsa, masyarakat dan negara akibat narkoba? Sehingga sebaiknya tidak mudah menuduh pemerintah yang melaksanakan putusan pengadilan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa di negara ini masih berlaku hukuman mati, dan itupun tidak sembarangan dijatuhkan oleh pengadilan bahkan sampai kasasi dan kadang-kadang peninjauan kembali.

Oleh karena itu ketegasan bertindak melaksanakan ketentuan perundang-undangan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak usah terpengaruh dengan pendapat miring, bahwa dengan hukuman mati tidak menghilangkan narkoba. Pendapat tersebut harus dihargai tetapi masa depan masyarakat bangsa dan negara lebih utama harus dijaga dari sekarang.

Sama dengan pendapat nyinyir walaupun ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) korupsi tetap merajalela. Kita tidak tahu apakah pendapat-pendapat seperti itu jujur dan ikhlas atau sekedar asal bunyi? Sebab kalau KPK tidak ada atau korupsi tidak diberantas, bangsa ini akan jadi apa? Demikian juga pemberantasan narkoba harus ditingkatkan apapun risikonya, sebab negara harus memberikan kenyamanan bagi rakyat dan warganya.

Menurut hemat kita, semua warga negara dan masyarakat harus memberantas perbuatan yang merugikan masyarakat bangsa dan negara. Kalau ada yang bermain mata apalagi bekerja sama dengan bandar dan pengedar narkoba maka ia adalah penghianat kemanusiaan. Dengan demikian, memberantas narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.(*)