Performa Kebudayaan Pancasila Indonesia

Performa Kebudayaan Pancasila Indonesia

Suara Warga Joang45 :

Ilustrasi / ist

SHNet – Menimbang Indeks Performa Indonesia sebagaimana Politik Kokohkan Performa Indonesia‎, January 1, 2017

http://sinarharapan.net/2017/01/politik-kokohkan-performa-indonesia/‎

Dan memperhatikan berita2 pemeringkatan Indonesia

1) Memperbaiki Daya Saing Indonesia, 11 April 2017

http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2017/04/11/memperbaiki-daya-saing-indonesia/

dimana Indonesia di peringkat 41 dari 138 negara yang disurvey (faktor performa = 70% berarti masih > 65%)

2) Daya Saing Pariwisata Indonesia Melejit 8 Poin
7 April, 2017 – 12:11

http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2017/04/07/daya-saing-pariwisata-indonesia-melejit-8-poin-398361

Dimana Indonesia kini berperingkat 42

3) LOGISTIC PERFORMANCE INDEX 2016

http://lpi.worldbank.org/international/global‎
dimana Indonesia berperingkat ‎63 dari 160 negara yang disurvey (faktor performa = 61%)

Maka sebenarnya daya mampu perbaiki Indeks Performa Indonesia  dimungkinkan dipercepat antara lain melalui optimalisasi *Performa Kebudayaan Pancasila Indonesia* cakupi baik Politik Negara  perbaikan Budaya Pancasila bagi AWAK Pemangku Kepentingan Publik Indonesia (penyelenggara negara dan publik) maupun perbaikan SISTIM Politik Kenegaraan Pancasila Indonesia (Konstitusi dan turunan perundang-undangannya)

Perbaikan AWAK adalah seperti yang kini dirancang oleh UKP-PIP (Politik Negara PerPres 54/2017) sedangkan perbaikan SISTIM adalah dimulai dari aktivasi *Konstitusi Pro Pancasila (BRI Th II,1946 jo LNRI 75/1959)* dan deaktivasi *Konstitusi Non Pro Pancasila (LNRI 11-14/2006,  http://ngada.org/ln/2006‎ )* sehingga Spesifikasi Politik Negara adalah sepenuhnya melekat tatanilai Pancasila (Politik Negara Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003)

Kinerja harmonisasi terbaik antara AWAK Pancasilais dan SISTIM  Politik Negara Pancasila diyakini turut serta menghemat APBN/APBD dari belanja seperti Pesta Demokrasi  yang untuk Saksi ParPol di TPS saja ditaksir Rp 10-11 Triliun itu.

Artinya, lebih baik belanja2 APBN/APBD  itu digunakan untuk kerja3 perbaikan *Kesejahteraan Sosial* seperti reduksi nilai ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio) dari (> 6 menjadi < 3) dan Gini Ratio dari (> 0,4 menjadi < 0,2) daripada kerja3 *Kesejahteraan Politik*.

Jakarta Selatan, 13 Juni 2017

Tetap MERDEKA!
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www.jakarta45.wordpress.com