Kaum Intoleran di Indonesia Belajarlah dari Marawi

Kaum Intoleran di Indonesia Belajarlah dari Marawi

ist

SHNet, JAKARTA – Di dalam situs http://www.rappler.com/nation/172683-tearful-flag-raising-marawi-philippines-independence-day, mengungkapkan suasana haru kelompok mayoritas Islam di Kota Marawi, Mindanao, Pipilna Selatan.

Saat bendera Pilipina dikibarkan, Senin, 12 Juni 2017, sebagai bukti wilayah itu dinyatakan resmi direbut kembali Pemerintah Pilipina dari kekuasaan Islamic State of Indonesia dan Pilipina (ISIP) sejak 23 Mei 2017, sejumlah kelompok masyarakat tampak berbaris.

Dari kalangan perempuan yang sebagian besar menggunakan jilbab, kaum lelaki menggunakan kopiah putih, tampak sangat terharu, meneteskan air mata, karena Pemerintah Pilipina berhasil memulihkan situasi keamanan.

Dalam reportase bertemakan Penyelesan para Silent Majority, melaporkan, sebuah penyesalan kelompok mayoritas Islam, melihat hancurnya kampung halamannya, akibat keganasan ISIP.

Berbulan-bulan lalu, para silent majority ini hanya diam saat menyaksikan ideologi ISIP sebagai metamorfosa dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan radikalisme tumbuh dan berkembang di antara mereka di Pilipina Selatan.

zeibiz.com
zeibiz.com

Di antara teman, kerabat, tetangga… itulah silent majority…. so typical… Hanya diam, penuh toleransi, saat aksi intolerans berupa tebar teror dan kebencian terhadap pihak non Islam, berkembang pesat di bawah kendali kelompok radikal bernama Maute.
“ISIP sempat berkuasa di Marawi, berkat dukungan kombinasi dari sejumlah politisi, warga negara sipil, dan anggota Maute, dan para pemimpinnya. Sebagian politisi yang terlibat sudah ditangkap,” kata Panglima Militer Filipina, Jenderal Eduardo Ano kepada Reuters.

Kasus di Marawi, agar dapat dijadikan pelajaran sangat berharga bagi Bangsa Indonesia, terutama dari kalangan intoleran. Sebuah kekuasaan yang diliputi suasana kebencian, aksi teror dan saling bunuh antar kalangan sendiri, kemudian terbukti hanya menjadi sebuah penyesalan, karena kekerasan politik tidak akan menyelesaikan masalah.

Radikalisme yang berujung dari sikap intoleran dan berbagai aksi teror, tengah tumbuh marak di Indonesia, akibat praktik pembiaran selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Agustus 2004 – 20 Agustus 2014.

Mereka dengan lancang dan terbuka ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi Syariat Islam atau paham kekhilafahan, sebagai sering dikumandangkan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sebagian besar penganut paham wahabi yang sangat dilarang di Arab Saudi dan Mesir.

Di belakang dua kelompok radikal FPI dan HTI ada kelompok lain yang sudah dinyatakan pemerintah sebagai jaringan teroris, di antaranya Jamaah Islamiah (JI), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamah Anshorud Tauhid (JAT) dan Jamaah Anhorud Daullah (JAD).

JAD di antaranya bermarkas di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, karena memiliki jaringan serupa di Mindanou, Pilipina Selatan. Di antaranya kelompok radikal Maute di Kota Marawi yang kemudian bermetamorfosa menjadi ISIP.

Memang ada alasan kaum radikal ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi Syariat Islam dan paham kekhilafahan. Bahkan menurut Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam berbagai kesempatan mengatakan, para pendukung sistem khilafah sering mengatakan, sistem negara Pancasila telah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan.

Kalau itu masalahnya, maka dari sejarah khilafah yang panjang dan beragam (sehingga tak jelas yang mana yang benar) itu banyak juga yang gagal dan malah kejam dan sewenang-wenang terhadap warganya sendiri.

Semua sistem khilafah, selain pernah melahirkan penguasa yang bagus, sering pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang. Kalaulah dikatakan di dalam sistem khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di dalam sistem Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur.

Mahfud menilai, sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan ”demokrasi haram” dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia, gerakan itu berbahaya bagi Indonesia.

“Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri. Mengapa? Kalau ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasar Al Quran dan Sunah. Situasinya bisa saling klaim kebenaran dari ide  khilafah yang berbeda-beda itu. Potensi caos sangat besar di dalamnya,” ujar Mahfud.

Oleh karena itu, ujar Mahfud, Bangsa Indonesia harus bersatu dalam keberagaman di dalam negara Pancasila yang sistemnya sudah jelas dituangkan di dalam konstitusi menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. (Aju)