Ayo, Putuskan Rantai Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Ayo, Putuskan Rantai Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama ratusan perempuan mengkampanyekan Mari Bersama Lindungi Perempuan dan Anak, di Tugu Proklamasi Jakarta, Jumat (9/6). (SHNet, stevani elisabeth)

SHNet, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise bersama Ketua Umum Bhayangkari, Trie Tito Karnavian serta Para Ketua 100 organisasi perempuan melaksanakan Deklarasi untuk mengkampanyekan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan persekusi, di Tugu Proklamasi Jakarta, Jumat (9/6).

Berbagai kasus kekerasan dan aksi persekusi yang saat ini sedang ramai diberitakan oleh sejumlah media massa, diantaranya kasus yang dialami PMA (15) di Jakarta, Afi Nihaya Paradisa di Banyuwangi, Ibu Nuril di Lombok, dan Dokter Fiera di Solok, Sumatera Barat menyita perhatian kita bersama. Mereka dinilai telah melakukan penghinaan terhadap salah satu ketua organisasi masyarakat.

“Kita harus memutuskan rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini kampanye global dan kampanye PBB dimana Indonesia masuk 10 besar serta menjadi role model bagi negara-negara Islam,” ujar Menteri Yohana. Dia menambahkan, Indonesia masuk 10 besar di PBB karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar, perempuan dan anak di Indonesia sudah maju.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyerukan kepada kaum laki-laki untuk melindungi perempuan dan anak.

Dalam deklarasi tersebut, sekitar 100 organisasi masyarakat dan organisasi perempuan hadir untuk mengkampanyekan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dinilai kondisinya sudah darurat dengan memperkuat barisan aksi nyata sebagai upaya pencegahan, penolakan, dan penghentian segala bentuk kekerasan, eksploitasi, ketidakadilan, diskriminasi, dan persekusi terhadap perempuan dan anak.

Acara deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan rapat bersama Lembaga Masyarakat peduli perempuan dan anak pada selasa lalu sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dalam situasi darurat saat ini.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Yohana mengecam keras tindakan persekusi yang dilakukan oleh oknum atau masyarakat terhadap perempuan dan anak karena tindakan tersebut jelas melanggar undang-undang yang berlaku serta telah menghilangkan hak perempuan dan anak.

“Jika perempuan dan anak diduga melakukan pelanggaran hukum harusnya diselesaikan melalui proses hukum, jangan main hakim sendiri. Hentikan sekarang juga segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Menteri Yohana menambahkan perlakuan persekusi terhadap perempuan dan anak, meski tidak menimbulkan luka fisik, namun perlakuan tersebut merendahkan martabat yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan dan anak. Mereka dikhawatirkan akan menjadi kehilangan rasa percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya. (Stevani Elisabeth)