Sikapi Situasi Politik Hukum Nasional, DPRD NTT Surati Presiden

Sikapi Situasi Politik Hukum Nasional, DPRD NTT Surati Presiden

Anwar Pua Geno

SHNet, KUPANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamati dan menyikapi situasi politik hukum nasional yang berdampak hingga daerah-daerah. Berdasarkan sikap Majelis Sinode GMIT dan Aliansi Peduli Keadilan Provinsi NTT terkait radikalisme yang mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI serta vonis Basuki Djahaja Purnama (Ahok), maka DPRD NTT harus memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan menyurati Presiden Joko Widodo.

“Menolak dengan tegas segala bentuk paham, gerakan, dan Ormas Radikal di seluruh Indonesia khususnya bumi Nusa Tenggara Timur,” demikian salah satu butir surat DPRD NTT yang akan dikirim ke Presiden Joko Widodo.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menegaskan, dalam surat yang dikirim ke peresiden itu juga disampaikan sikap dan keputusan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Menteri Koordinatot Politik Hukum dan HAM Wiranto yang telah mengumumkan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), harus didukung.

Pembubaran HTI melalui proses dan mekanisme hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentan organisasi Kemasyarakatan karena HTI oleh pemerintah diindikasikan melanggar Konstitusi Negara dan bertentangan dengan Ideologi Pancasila serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indinesia (NKRI).

Menurut Anwar, dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa sesuai pernyataan sikap Sinode GMIT terkait vonis Ahok sesuai himbauan Presiden RI agar semua menghormati proses hukum dan menghargai upaya hukum banding, maka DPRD NTT meminta kepada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk bersikap independen dalam menjatuhkan vonis pada tingkat banding tanpa terpengaruh oleh intimidasi dan tekanan dari pihak manapun.

Dia menambahkan DPRD NTT mendukung semua langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RKRI) dan tetap melindungi Ideologi Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika di seluruh wilayah NKRI ini.

“DPRD NTT meminta kepada TNI dan Polri untuk mengambil langkah tegas kepada pelaku anarkis dan gerakan radikal serta organisasi masyarakat atau kelompok penebar teror dan kebencian di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan proses dan mekanisme hukum yang berlaku,” kata Anwar.(Dis Amalo)