Mau Kemana Angket DPR RI?

Mau Kemana Angket DPR RI?

Ilustrasi Logo DPR

Kisah hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermula dari rapat KPK dan Komisi III DPR pada 18 April 2017, dimana ketika itu anggota DPR meminta rekaman pemeriksaan Miryam Haryani. KPK tidak dapat memenuhi keinginan itu, sehingga memunculkan wacana untuk menggunakan hak angket.

Rupanya anggota DPR bukan sekadar menggertak, karena ternyata pada paripurna DPR pada 28 April 2017, penggunaan hak angket itu disampaikan dalam paripurna. Meski diwarnai dengan walkout dari beberapa fraksi, tetapi sidang paripurna memutuskan untuk menggunakan hak angket. Aksi walkout ini menjadi dinamika tersendiri, karena sebelumnya perwakilan partai itu memberikan dukungan penggunaan hak angket.

Hak angket merupakan salah satu hak anggota DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Selain hak angket, DPR juga memiliki hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah) dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kelanjutan interpelasi/angket dan yang berkaitan dengan presiden/wakil presiden.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Di sini, sebenarnya menimbulkan pertanyaan seberapa penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam persoalan penggunaan hak angket itu. Sebab, tafsiran yang subjektif dan tentu itu berpulang kepada DPR sendiri. Tafsiran bisa apa saja, tetapi masyarakat memiliki tafsiran sendiri.

Kemunculan hak angket ini tidak lepas dari mencuatnya kasus KTP elektronik yang menyebut sejumlah anggota DPR RI, mantan pejabat ataupun mantan anggota DPR. Hal ini menimbulkan spekulasi hak angket ke KPK itu merupakan bagian untuk “meredam” KPK.

Kalau dirunut ke belakang, tak terhitung upaya untuk “melemahkan” KPK, melalui revisi undang-undang. Bahkan, sejumlah bekas pimpinan KPK juga terseret dalam berbagai persoalan. Yang paling mutakhir, tentu serangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

Bisa jadi rangkaian peristiwa ini hanya kebetulan belaka, meski tak dapat dipungkiri setiap peristiwa itu dilihat sebagai satu rangkaian untuk melemahkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Siapapapun pihak yang hendak melemahkan KPK, tentu tidak mudah karena KPK mendapat dukungan masyarakat luas untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Kelanjutan hak angket akan ditentukan setelah DPR menyelesaikan masa reses. Saat itu, DPR akan membentuk pansus, yang biasanya terdiri dari perwakilan semua fraksi. Walau Pansus belum dibentuk, tetapi dari beberapa partai sudah memberikan sinyal untuk tidak mengirimkan wakil di Pansus. Ini juga menarik, karena selama ini tidak pernah ada perlawanan seperti ini, yakni menolak mengirimkan wakil ke Pansus.

Melalui persidangan kasus KTP elektronik, sangat jelas siapa-siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, sehingga tidak ada cara lain kecuali membuktikan itu di persidangan. Biarkan pengadilan yang memutus seseorang bersalah atau tidak. Kita juga mendorong KPK untuk tidak tanggung dalam menyelesaikan kasus yang ada di KPK.

Pengalaman selama ini, hampir semua kasus besar tidak ada benar-benar tuntas, karena menyisakan teka-teki. Kita berharap kasus apapun yang ditangani benar-benar tuntas. Ketika yang lain menjalani proses hukum, sedangkan yang lain tidak mendapat perlakuan sama, maka lambat laun KPK akan terjerumus dalam citra “tebang pilih”. Kokoh atau rontoknya KPK sangat tergantung dari orang KPK sendiri, apakah tetap setia menjalankan cita-cita penegakan hukum atau ikut-ikutan terlena dan larut dalam kekuasaan. Sebab, ungkapan lama, kewenangan yang besar juga mengandung potensi penyimpangan yang besar. Kita berharap KPK tetap teguh melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.***