Matinya Keadilan di Indonesia

ilustrasi / ist

oleh: Emmy Hafild

Hari ini, setelah putusan hakim untuk kasus Ahok, ingatan saya kembali ke tahun 71, pada saat selesai Pemilu pertama di masa Orde Baru. Ayah saya, waktu itu masih bekerja di PTP V, Sumatera Utara, diangkut oleh tentara dari rumah tidak tahu dibawa kemana. Ayah saya pendukung PSII dan hanya ayah dan ibu saya yang memilih PSII di kompleks perumahan perkebunan dimana kami tinggal. Ayah tidak mau masuk Golkar, seperti saran pimpinannya.

Selama berminggu-minggu kami mencari ayah kami dimana, akhirnya berkat bantuan Prof Maryam Darus, yang kebetulan famili ibu saya, ayah saya ditemukan dan dipindahkan ke penjara di Binjai. Ayah saya dituduh menipu tanpa ada proses peradilan. Ayah saya minta agar diproses peradilankan, tapi tidak pernah terjadi. Akhirnya 6 bulan kemudian, Ayah saya dilepaskan begitu saja tanpa ada proses hukum.

Tahun 1984, kejadian yang sama berulang pada mertua saya, alm Let.Jen. (Purn) H.R.Dharsono. Setelah kejadian bom BCA dan Tanj. Priuk, mertua saya memang ditarget oleh rejim Suharto, karena kelantangan beliau memprotes kebijakan Orde Baru dan Suharto. Suatu hari mertua saya hilang, tidak diketahui dimana , ditemukan oleh suami saya di Rutan Militer Guntur. Kemudian terjadilah rekayasa persidangan selama setahun. Mertua saya dituduh ikut merestui pengeboman karena dituduh mengetahui dan tidak melaporkan adanya orang-orang ingin ngebom beberapa titik di Jakarta. Kemudian beliau dihukum 7 tahun penjara. Beliau meninggal tahun 1996, dan tidak diijinkan dimakamkan di Makam Pahlawan. Sesudah reformasi, mertua saya direhabilitasi namanya dan diberi bintang Mahaputera  oleh Presiden Habibie tapi tidak diterima oleh keluarga. Lalu ditawarkan agar makamnya dipindahkan ke makam pahlawan, tapi keluarga juga menolak. Mertua saya adalah pahlawan, berjuang dalam kemerdekaan RI.

Hari ini, Ahok dihukum 2 tahun langsung masuk penjara, suatu putusan hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Hati saya remuk redam, teringat kembali pengalaman hidup saya menghadapi ayah dan mertua yang dihukum karena politik. Kemudian, Gubernur yang saya kagumi, juga mengalami hal yang sama, untuk tindakan yang bahkan dalam tuntutan jaksa tidak terbukti.

Kebetulan ke-3 orang yang saya kagumi ini punya kesamaan. Mereka adalah orang yang apa adanya, lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri, lurus, dan bersih dari korupsi, dan sangat cinta kepada negerinya. Ketiganya adalah orang-orang baik, yang tidak pernah mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Ketiganya adalah pribadi yang cenderung hitam putih, tidak bisa kompromi pada hal-hal yang prinsip, dan lurus ikut aturan, tetapi selalu mencari terobosan atas kesulitan yang ada. Ini adalah orang-orang yang langka di negeri ini.

Kalau Ayah dan mertua diperlakukan tidak adil oleh rejim Suharto, saya bisa mengerti. Rejim Suharto adalah rejim yang otoriter, semua perlawanan dan kritik diberangus. Oleh karena itulah, saya ikut dalam gerakan reformasi untuk mendirikan demokrasi di negeri ini. Mencari keadilan adalah selalu motivasi saya, dan saya selalu terusik, dalam kehidupan pribadi, dimasyarakat atau dalam pekerjaan saya, apabila terjadi ketidak adilan di hadapan saya.

Sembilan belas tahun setelah reformasi, ternyata keadilan itu masih sangat jauh. Ternyata kekuatan gerombolan massa yang menggoreng issue sektarian mampu mendikte hukum dan politik di negeri ini. Kasus Ahok adalah kasus kriminalisasi demi Pilkada yang didukung oleh kelompok kepentingan yang terusik dengan kebijakan Ahok. Kasus hukum yang sangat dipaksakan, oleh Wapres (berkas perkara harus selesai dalam 2 minggu ) karena tekanan massa, melanggar aturan Kapolri sendiri yang tidak boleh memproses kasus hukum Kandidat Pilkada. Anehnya, Presiden pun tidak bisa berbuat apa-apa atas tindakan semena-mena ini, atas pidato-pidato pimpinan gerombolan yang didominasi dengan perkataan-perkataan kotor dan menghina yang tidak bisa diterima orang beradab, diucapkan oleh orang-orang yang mengaku ulama agama mayoritas.

Ahok kalah dalam Pilkada karena issue agama, sudah sangat sulit diterima. Kemudian dihukum atas suatu tindakan yang menurut Jaksa tidak terbukti? Itu tidak bisa diterima oleh akal sehat manapun. Lalu langsung    penjara seperti penjahat narkoba? Itu lebih aneh lagi.

Seumur hidup saya, saya terlibat langsung dalam gerakan demokrasi di negeri ini. Umur saya sudah hampir 60 tahun, saya sebenarnya sudah ingin istirahat, membangun rumah sederhana di Labuhan Bajo yang indah,  menikmati masa tua sambil membantu masyarakat sekitar. Tapi rasa keadilan saya sangat terusik, ternyata perjuangan masih panjang. Kita tidak boleh putus asa, saya masih menginginkan keadilan terjadi sebelum saya menutup mata di hadirat Illahi. Seorang Gubernur yang baik, yang kinerjanya diakui 76% warganya, dikalahkan oleh issu agama dan dijatuhkan habis lewat issu agama juga. Orang baik dihukum secara tidak adil. Ahok, ibarat sudah dijatuhkan, ditimpuk pula lagi dengan tangga.

Ternyata, perjuangan masih panjang. Bangsaku, jangan tunduk pada kekuatan gerombolan yang mengatasnamakan agama, didukung oleh dana konglomerat hitam yang selalu mengambil untung untuk dirinya sendiri, tidak pernah puas dengan kekayaannya. Hari ini adalah dimulainya perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kelompok yang mengaku mewakili agama mayoritas negeri ini, memaksakan kehendaknya atas hukum di negeri ini.

Tarik nafas panjang, mulai berlari marathon untuk mencapai keadilan hukum di negeri ini.

Kita mungkin tidak lagi bisa melihat Ahok menerima warga di Balai Kota, tapi Ahok ada dimana-mana. Sungai yang bersih, jalanan yang bersih dari sampah, anak kampung yang bisa sekolah, rumah sakit daerah yang megah, RPTRA-RPTRA… PBB yang dibebaskan, lingkar Semanggi, dia ada dimana-mana. Pak Ahok, kami tetap bersama Anda.