Layanan Keuangan Digital Hadapi Empat Risiko Utama

Country Manager MicroSave Indonesia Grace Retnowati (kedua kiri) dan Director of Financial Inclusion Development Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eko Ariantoro (kedua kanan) menjadi pembicara dalam Konferensi Pers "Emerging Risks and Consumer Protection in Digital Financial Services in Indonesia" di Jakarta, Selasa (16/5). (SHNet/Job Palar)

SHNet, Jakarta – Layanan keuangan digital masih menghadapi berbagai risiko dan hambatan. Layanan keuangan digital merupakan infrastruktur yang disediakan untuk masyarakat yang selama ini tidak mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal.

Microsave Indonesia‎ mencatat setidaknya ada empat risiko utama penghambat penetrasi layanan keuangan digital.

Empat risiko ini dipetakan dari hasil riset yang melibatkan 1.414 pelanggan dan tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Pelanggan yang diteliti merupakan perpaduan dari 886 pelanggan laku pandai dan 528 pelanggan layanan keuangan digital (LKD) dari sembilan provider utama di Indonesia.

Adapun dari 1.414 pelanggan, sekitar 1.011 merupakan pelanggan yang masih aktif menggunakan laku pandai dan LKD. Sebanyak 403 merupakan pelanggan tidak aktif.

“Empat risiko layanan keuangan digital terdiri dari kesadaran yang rendah terkait provider, produk, dan biaya layanan,” Country Manager MicroSave Indonesia Grace Retnowati dalam Konferensi Pers “Emerging Risks and Consumer Protection in Digital Financial Services in Indonesia” di Jakarta pada Selasa (16/5).

Selain itu, tambah Grace, kurangnya dukungan terhadap pelanggan, mekanisme penyampaian keluhan yang kurang memadai, serta masih rendahnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap provider dan layanan yang disediakan, juga menjadi salah satu risikonya.

Menurut Grace, pertumbuhan layanan keua‎ngan digital di Indonesia cukup pesat, seiring adanya 290.000 agen dan 3,2 juta akun atau rekening yang terdaftar di seluruh Indonesia.

Namun, bila tidak dikelola dengan baik, pertumbuhann ini malah bisa melahirkan berbagai risiko yang merugikan. Hal ini disebabkan hanya 22 persen masyarakat yang melek terhadap layanan keuangan dan delapan persen di antaranya yang tahu akan layanan keuangan digital.

“Dari 1.414 responden ditemukan pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan digital melalui Laku Pandai maupun LKD tergolong masih rendah. Dampaknya 42 persen dari total pelanggan tidak puas dengan agen laku pandai dan LKD,” jelas Grace.

Oleh karena itu, untuk menggenjot layanan digital keuangan, regulator dan penyedia layanan harus memastikan keamanan saluran layanan keuangan digital dan meningkatkan perlindungan pelanggan. Pasalnya, pelanggan tetap rentan terhadap berbagai risiko apabila tidak ada inisiatif perlindungan pelanggan dan manajemen risiko yang kuat.

Terkait peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait layanan keuangan digital, Grace mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki program literasi yang spesifik berbicara tentang layanan keuangan digital.

OJK sendiri menargetkan 1 juta agen di tahun 2020. Agen yang dimaksud adalah agen inklusi keuangan dan agen literasi keuangan. “Jadi si agen tidak hanya mengajak masyarakat untuk menabung tetapi para agen juga meliterasikan masyarakat tersebut,” kata Director of Financial Inclusion Development Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eko Ariantoro.

Dengan demikian diperlukan agen yang cerdas dalam menjangkau masyarakat. Hal ini dilakukan dalam menghindari resiko-resiko meskipun belum masif terjadi di lapangan.

“Karena agen merupakan sumber informasi bagi nasabah terkait layanan keuangan digital maka kualitas layanan dari agen menjadi sangat penting dan juga informasi atau pengetahuan yang dimiliki agen terkait produk dan layanan provider juga menjadi penting,” kata Eko.