KPK Lambat Tangani Dugaan Korupsi Dana Pungutan CPO

KPK Lambat Tangani Dugaan Korupsi Dana Pungutan CPO

ilustrasi / ist

SHNet, JAKARTA – Situai terkini terkait penggunaan Dana Perkebunan menjadi dilematis, pasalnya pungutan dana ekspor CPO nominal 50 US dollar/ ton serta dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sejumlah puluhan trilyun rupiah, memperoleh kritikan pedas elemen masyarakat pegiat anti korupsi yang mengatasnamakan Komite Anti Korupsi Indonesia dan atau dikenal singkatnya ‘KAKI’.

Arifin Nur Cahyono, Ketum Komite Anti Korupsi Indonesia menyebutkan KPK lambat dalam menangani dugaan korupsi Dana pungutan CPO yang telah kami laporkan sebelumnya.

“Padahal banyak kejanggalan pengunaan Dana perkebunan itu oleh BPDP sudah jelas sekali,” ujar Arifin, Selasa (16/5).

“Persoalan dimulai semenjak penerbitan PP nomor 24 tahun 2015 dan Perpres 24 tahun 2016, indikasinya melanggar UU no 39 tahun 2014 yakni penggunaan Dana Perkebunan untuk mensubsidi Industri biofuel,” jelasnya.

Sementara, dirinya kembali menjelaskan hampir 2 bulan lembaga anti rasuah atau KPK berkoar-koar akan menindaklanjuti penyelidikan penggunaan Dana Perkebunan yang dipungut dari ekspor CPO itu.

Sejatinya, jika ditelusuri mendalam, sambungnya mengurai, sudah hampir 90% usai dua (2) tahun terakhir dana pungutan ekspor sejumlahnya puluhan trilyun yang digunakan mensubsidi Industri biofuel tanpa audit BPK.

“Inilah patut dicurigai penyelewengan oleh BPDP ‘kongkalikong’ bersama dengan kesebelas (11) perusahaan biofuel menggunakan bahan baku CPO,” bebernya.

Kemudian, Ketum KAKI menyatakan selama tidak ada audit, dana BPDP yang disalurkan ke industri biofuel dengan jumlah produksi biodiesel disubsidi oleh BPDP.

“Keanehan dan kejanggalan akan dana Perkebunan diambil dari pungutan ekspor CPO pelaku usaha Perkebunan sawit bahkan termasuk para Petani sawit, malah justru digunakan tanpa ada kontrol dan aturan jelas dalam alokasi besaran mensubsidi Industri Biofuel,” paparnya, seraya menjelaskan Dana Perkebunan juga tidak diperuntukan sesuai dalam UU Perkebunan no 39 tahun 2014 itu.

“Tentunya berakibat pada beban pungutan ekspor CPO serta berdampak tidak optimal harga Tandan Buah Segar sawit milik Petani, sehubungan pabrik CPO membebani pungutan pada harga beli Tandan Buah Segar Petani,” tukasnya.

Disamping itu, Kemukanya lebih lanjut selain pembiayaan subsidi biodiesel yang melanggar UU Perkebunan, ditambah pula Dana Perkebunan sawit juga BPDP juga memiliki tugas membiayai riset. “Anehnya lagi, lebih banyak riset untuk charity yang bertujuan membuat citra BPDP bagus,” celetuknya menimpali.

Padahal, menurutnya lebih baik sekali bila risetnya diarahkan yang bermanfaat langsung bagi kelapa sawit, ibaratnya seperti strategi-strategi menghadapi kampanye negatif ‘black campaign’ terhadap sawit.

“Imbasnya, 90% dana Perkebunan digunakan untuk program subsidi biofuel yang tak berdampak apapun bagi petani sawit. Bahkan, program seperti pembangunan sarana dan prasarana Perkebunan dan peremajaan kebun sawit rakyat praktis tidak ada hasil hingga kini,” kata Arifin.

Maka itulah kedepan Komite Anti Korupsi Indonesia akan terus mendesak dan mendorong KPK agar tidak lamban memeriksa penggunaan Dana Perkebunan yang digunakan susbisidi biodesel yang jumlahnya puluhan trilyun.”Diduga ada ‘mark up’ terkait jumlahnya  produksi biodiesel yang disubsidi dengan Dana Perkebunan sawit,” tudingnya.

“Selain itu, Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit untuk segera menghentikan sementara pengunaan Dana Perkebunan untuk subsidi industri biodiesel,” tandasnya. (nicholas mustamu)