KAKI : Belum Periksa Wakil Bupati Usut Korupsi UPJJ senilai 800 juta, Kejari Sintang Masuk Angin

ilustrasi / ist

SHNet, JAKARTA – Penanganan dan pengusutan kasus korupsi di Unit Perbaikan Jalan dan Jembatan (UPJJ) ruas Jerora II – Sungai Ana yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta, dan tengah ditangani pengusutannya saat ini oleh Kejaksaan Negri Kab. Sintang, Kalimantan Barat, Arifin Nur Cahyono, selaku Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyampaikan,”Pengusutan kasus UPJJ II fiktif tahun anggaran 2013 yang tengah bergulir itu, dan diduga melibatkan Wakil Bupati Sintang yang saat itu menjabat sebagai kepala dinas Pekerjaan Umum terkesan lamban ditangani,” imbuhnya menyampaikan singkat. Jakarta, minggu (15/4).

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) pun melayangkan surat kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar turun tangan mengawasi pengusutan kasus UPJJ II yang disinyalir fiktif untuk tahun anggaran 2013 itu.”Kami sampaikan kepada Jaksa Agung RI agar turun tangan dan turut mengawasi pengusutan kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Kab Sintang yang terkesan lamban. Tidak ada tebang pilih dalam kasus UPJJ II,” katanya mempertegas.

Adapun, perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa berdasarkan SK Bupati 1185 Tahun 2012 Tentang pelimpahan atas sebagian atau seluruhnya kekuasaan Bupati Sintang selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Sintang, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Anggaran Tahun Anggaran 2013. Jelas sekali bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diserahkan langsung kepada Pejabat kepala SKPD.

Selain itu, tercatat pula dalam Surat BPKP Perwakilan Kalbar No. SR 327/PW14/5/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 atas perkara tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.886.128.760 dari total pagu anggaran Rp. 1 Miliar.

“Dalam proyek jalan Jejora Dua-Sungai Ana, ada satu item yang tidak dikerjakan, yakni pengaspalan. Dan disebutkan sudah dilakukan pencairan 100%. Proyek dikerjakan secara swakelola oleh UPJJ dinas Pekerjaan Umum Sintang dengan proyek jalan sepanjang 2 km,” sambung Arifin Nur Cahyono menjelaskan.

Ketum KAKI berkata sejauh ini sudah ada belasan saksi dalam kasus di atas, dimana yang telah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Pontianak dengan 2 terdakwa, yaitu Ramadhansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Aef Subanjiri Hadi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Namun, belum diperiksanya Wakil Bupati selaku KPA Tahun anggaran 2013 mengindikasikan Kejaksaan Negeri Sintang mulai masuk angin,” ungkapnya kecewa.

Padahal, menurutnya kewenangan Kepala SKPD terhadap Persetujuan Pencairan Keuangan Negara yang disebut Surat Perintah Membayar (SPM) dapat disinyalir menjadi alasan kuat keterlibatan Wakil Bupati.”Saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum,” bebernya.

“Jangan karena Askiman adalah Wakil Bupati Sintang terpilih dari Partai Nasdem, lalu dilindungi Kejaksaan dimana jaksa agung juga dari Partai Nasdem,” tudingnya, seraya menduga sarat muatan politis dalam penanganan itu.

Maka itu ke depan Komite Anti Korupsi Indonesia bakal mendorong supaya tidak ‘tebang pilih’ penanganan kasus UPJJ II ini.”Pihak Kejaksaan Agung harus segera memerintahkan Kejati Kalimantan Barat untuk memeriksa secara cepat Askiman yang Mantan Kepala dinas PU Sintang yang pernah Penjara akibat kasus Korupsi di Dinas PU Sintang dan juga diduga terlibat dalam kasus Korupsi  Korupsi UUPJ 2 di Sintang,” pungkasnya singkat. (nicholas mustamu)