Dukung Pariwiksata, Kemenhub Bangun Infrastruktur Transportasi

Dukung Pariwiksata, Kemenhub Bangun Infrastruktur Transportasi

Kementeriian Perhubungan mendukung pariwisata. Salah satu dukungannya adalah menyederhanakan perijinan kunjungan kapal pesiar dan yatch . (Beritabali.com)

SHNet, Jakarta- Sektor pariwisata merupakan salah satu dari lima sektor prioritas dari Kabinet Kerja selain dari sektor infrastruktur, maritim, energi dan pangan. Oleh sebab itu, semua kementerian harus mendukung keberhasilan sektor prioritas tersebut.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung pariwisata dengan program pembangunan infrastruktur khususnya aksesibilitas.

“Untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat, Kementerian Perhubungan sebagai regulator di bidang transportasi mempunyai tugas menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung mobilitas manusia dan kelancaran arus barang. Pembangunan sarana dan prasarana ini, juga untuk mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan efektif,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya yang disampaikan Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso pada Rakernas II-2017 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Banjarmasin, 26 April 2017 lalu.

Dalam hal pembangunan infrastruktur transportasi ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menggandeng sektor swasta dan BUMN melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Pembangunan infrastruktur yang commercially viable diserahkan kepada pihak swasta sedangkan yang non commercially viable tetapi economically feasible diserahkan kepada Pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan Koperasi.

Kemenhub terus melakukan perbaikan dengan mengarahkan kebijakan pengembangan aksesibilitas yang mengutamakan kemudahan akses dan kenyamanan serta keamanan. Kemudahan akses dapat tercapai dengan indikator berupa ketersediaan moda transportasi, kecukupan kapasitas dan keragaman moda transportasi yang tersedia. Sedangkan kenyamanan dan keamanan transportasi mempunyai indikator berupa tingkat kepuasan konsumen dan keselamatan perjalanan pengguna jasa transportasi.

Menurutnya, ada empat kebijakan Kementerian Perhubungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, yakni mempercepat realisasi peningkatan infrastruktur pelabuhan dan bandar udara di daerah tujuan wisata termasuk menyederhanakan perijinan kunjungan kapal pesiar dan yatch

Kedua, mendorong perusahaan pelayaran dan perusahaan penerbangan nasional menyediakan pelayanan dari dan ke destinasi pariwisata. Ketiga, meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan negara sumber pasar wisatawan, melalui bandara yang telah dibuka untuk ASEAN Open Sky

Selain itu, meningkatkan peran swasta dalam penyediaan angkutan wisata yang memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso mengatakan, untuk transportasi udara juga ada kebijakan khusus guna meningkatkan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah memberi kesempatan maskapai asing untuk meningkatkan frekuensi dari sumber wisman seperti Jepang, Australia, Taiwan, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Belanda, Inggris , Malaysia, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah, memberi kemudahan akses bagi maskapai asing untuk masuk ke daerah tujuan wisata di Indonesia, khususnya 10 destinasi pariwisata prioritas, mendorong peningkatan frekuensi maskapai nasional ke negara asal wisman.

Khusus untuk kargo, Kemenhub akan mendorong maskapai nasional / asing untuk mengembangkan rute dari / ke Batam, Makassar, Biak, Surabaya sehingga tercipta hub kargo.

Untuk penumpang, Kemenhub akan mendorong maskapai nasional / asing untuk mengembangkan rute dari / ke Batam, Padang, Palembang, Makassar, Manado, Kupang, Mataram dan Yogyakarta, sebagai tujuan wisata, selain kota-kota lain di Indonesia yang telah diterbangi oleh airlines nasional / asing

Memberikan hak co-terminalisasi pada sejumlah maskapai asing untuk kota-kota yang market demand-nya rendah dan mengusahakan dukungan diskon pada bandara dengan demand rendah

“Kami juga mengembangkan bandara-bandara yang terdekat dengan 10 daerah tujuan wisata unggulan Pemerintah. Bandara-bandara tersebut dikembangkan dan diperbaiki untuk menyambut penerbangan wisatawan yang lebih selamat, aman dan nyaman,” ujar Agus. (Stevani Elisabeth)