Pilkada Jangan Hilangkan Kebersamaan

ilustrasi (openclipart)

 

Pemilihan kepala daerah baik bupati/walikota dan gubernur memiliki satu tujuan untuk mencari pemimpin yang terbaik. Rakyat memiliki kesempatan untuk memilih sendiri pemimpinnya. Berbagai aturan mengenai pilkada ini diatur sedemikian rupa, agar melalui kompetisi di Pilkada benar-benar melahirkan pemimpin yang menjadi idaman rakyat.

Pemilihan langsung hanya salah satu cara untuk mencari pemimpin. Sebelumnya Indonesia pernah menerapkan pemilihan melalui DPRD. Itu juga sah. Bahkan, dalam praktek pemerintahan, seringkali penjabat kepala daerah ditunjuk presiden. Jadi, pemilihan langsung hanya satu cara, bukan satu-satunya.

Sedikit ke belakang. Pilihan cara pemilihan langsung tidak lepas dari praktek pemilihan kepala daerah pada masa orde baru, dimana harapan rakyat tidak senantiasa sejalan dengan praktek yang terjadi di DPRD. Sistem dibuat sedemikian rupa, sehingga hampir tidak ada kepala daerah yang tidak melalui seleksi pemerintah di tingkat atas. Calon yang dipilih DPRD telah lolos seleksi di tingkat pusat.

Pemilihan langsung seakan menjadi jawaban dari kekangan selama orde baru. Padahal, sebagai sebuah sistem hampir tidak ada yang sempurna, karena selalu ada celah untuk sebuah kelemahan. Pemilihan langsung telah menjadi pilihan sehingga tidak ada cara lain, sebelum ada perubahan aturan untuk itu.

Praktek pemilihan gubernur DKI Jakarta, memperlihatkan satu kelemahan pemilihan langsung. Pendukung para calon terlibat dalam kompetisi “belah bambu”.  Menekan lawan sedemikian rupa seraya memuji calon sendiri setinggi langit. Kompetisi itu dilakukan secara serampangan dan cenderung menggunkana segala cara. Bahkan, perang di media sosial yang berisi cacian, hinaan dan makian jauh lebih dahsyat daripada beradu program.

Masa pilkada seolah sah untuk mempertajam perbedaan suku, agama, ras, golongan dan berbagai perbedaan lainnya. Masa pilkada seolah sah untuk menghina dan menghujat calon lain atau pendukung. Situasi ini menimbulkan kerusakan luar biasa. Pendukung terbelah menjadi mereka dan kita; kita dan mereka. Kita semua seolah kehilangan kata “kami”. Pilkada yang semula menjadi ajang untuk mencari yang terbaik, justru melahirkan situasi yang cenderung merusak.

Kita khawatir pada suatu titik, pilkada akan menjadi ajang untuk merusak yang baik, kemudian menghabiskan energi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama pilkada. Kalau seperti ini yang terjadi, mungkin membutuhkan cara lain untuk memilih kepala daerah. Meski juga perlu dicatat, melalui pilkada langsung, ada banyak hal yang positif. Kita tentu ingin ke depan, pilkada bukan menjadi ajang untuk saling menghina dan menghujat, tetapi menjadi ajang bagi calon pemimpin untuk meraih dukungan karena memiliki cita-cita dan visi besar bagi masyarakat yang lebih baik.

Pemilihan kepala daerah baru diterjemahkan sebatas demokrasi politik, yang mengedepankan prosedural, kalah dan menang, tetapi belum menyentuh demokrasi substansial yang lebih mengutamakan sisi keadilan. Kita juga berharap setiap even pilkada menjadi menjadi ajang untuk memperkuat semangat kebersamaan sebagai Indonesia.

Pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung lagi pada 2018. Kesuksesan pilkada serentak bukan hanya dilihat dari keberhasilan dalam memilih pemimpin di tingkat lokal, tetapi juga bagaimana pembelajaran dan pencerahkan yang ditularkan selama masa pilkada. Berbagai sisi negatif selama pilkada serentak selama ini, tentu harus menjadi bahan evaluasi dan pelajaran berharga untuk menata dan memastikan, pilkada bukan ajang untuk merusak tetapi ajang untuk meneruskan kebaikan dan memperbaiki kerusakan.

Ajang pilkada harus menjadi ajang kompetisi program, ide dan gagasan yang benar-benar untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kalah dan menang dalam pilkada itu semestinya menjadi hal biasa. Kemenangan bukan segala-galanya dan kekalahan bukan akhir dari segalanya. Tetapi, kalah atau menang harus memastikan kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan untuk alasan apapun.***