Sistem Politik Liberal di Pilgub DKI Jakarta Ancaman NKRI

Sistem Politik Liberal di Pilgub DKI Jakarta Ancaman NKRI

ilustrasi / hidayahtullah.co file

SHNet, JAKARTA  – Pengamat hukum dan politik di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tobias Ranggie, menilai, isu di seputar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), menjelang pencoblosan putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Rabu, 19 April 2017, membuktikan liberalisme telah menjadi ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok – Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat akan duel melawan Anies Baswedan – Sandiaga S Uno. Anies – Sandi yang diusung sejumlah partai oposisi, di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikelilingi massa kelompok Islam garis keras.

Hal itu dikemukakan Tobias Tanggie, Sabtu (8/4/2017), menanggapi Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil, menilai perkembangan politik pada Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah menjadi ancaman bagi kesatuan Indonesia.

Menurut Yaqut, kondisi panas seperti ini bisa merembet ke daerah lainnya. Yaqut menegaskan GP Ansor ada untuk menjaga keutuhan NKRI.

“Maka ketika ada acaman terhadap Indonesia, GP Ansor pastikan ada di garis terdepan. Saya pastikan dan saya bertanggungjawab atas pernyataan ini,” kata Yaqut di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jumat, 7 April 2017.

Diungkapkan Tobias, sistem politik liberal terbukti tidak cocok dengan negara Indonesia berideologi Pancasila yang mengutamakan persatuan, demi menjaga kebhinekaan dan keberagaman.

Liberalisme bertentangan dengan jatidiri Bangsa Indonesia, karena maka kelompok besar akan menekan kelompok kecil, dengan dalih demokrasi.

Alam demokratisasi pasca kejatuhan Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, pada dasarnya merupakan legalisasi sistem politik liberal di dalam sistem politik Indonesia. Semangat demokrasi Pancasila sudah ditinggalkan.

Diungkapkan Tobias, dibutuhkan sebuah komitmen mengikat secara politik dari seluruh komponen yang ada untuk mengembalikan sistem politik liberal ke dalam alam demokrasi Pancasila yang mengutamakan persatuan, keberagamaan dan kebhinekaan.

Dijelaskan Tobias, dampak Gerakan 30 September (G30S) 1965, sehingga terjadi peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, maka liberalisme sudah merasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Liberalisme di era Presiden Soeharto, 1 Juli 1966 – 21 Mei 1998, tidak terlalu dirasakan, karena pemerintah sangat kuat. Semua sendi-sendi kehidupan mampu dikendalikan Presiden Soeharto. Sekarang sejak 21 Mei 1998, situasi politik di dalam negeri berubah total, sehingga membuktikan liberalisme ancaman keutuhan NKRI,” ujar Tobias.

Di Jakarta, Yaqut mengatakan GP Ansor memilih berpolitik secara kebangsaan. Jika saat ini mereka mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, Yaqut katakan bahwa itu bukan karena sosok dua orang itu.

“Ini bukan karena saya cinta Pak Ahok, tidak. Juga bukan karena saya cinta Pak Djarot,” ujar Yaqut.

Yaqut mengatakan, Ahok dan Djarot bagaikan wasilah atau perantara untuk menyatukan kembali persatuan itu.

“Kita harus menggunakan momentum ini, Pak Ahok dan Pak Djarot sebagai wasilah atau perantara untuk mempertahankan negara ini. Ini wasilah,” ujar Yaqut. (Aju)