Pemerintah Dinilai Tidak Serius Membayar Gaji Guru Kontrak

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Membayar Gaji Guru Kontrak

Ilustrasi

SHNet, KUPANG-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak serius menyelesaikan persoalan gaji ratusan guru kontrak setelah adanya kebijakan pengalihan kewenangan SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dari kabupaten/kota ke provinsi. Sejak Januari hingga April 2017, pemerintah belum membayar gaji sejumlah guru kontrak di NTT.

“Kami berikan batas waktu tujuh hari dari sekarang untuk tuntaskan pembayaran gaji guru kontrak yang belum direalisasikan. Jika tidak bisa dituntaskan, kami tidak setuju bahas anggaran untuk membayar kekurangan gaji yang belum dibayar,” kata Ketua Komisi V DPRD NTT Jimy Sianto, Selasa (25/4).

Komisi V DPRD NTT memberi ultimatum kepada Dinas Pendidikan Provinsi selama tujuh hari ke depan untuk menuntaskan pembayaran gaji guru kontrak yang sudah empat bulan belum dibayar. Pemerintah tidak boleh berbelit-belit membayar gaji guru kontrak yang sudah empat bulan belum juga dibayar.

Jimy menegaskan jika gaji guru kontrak tidak direalisasi dalam waktu yang ditentukan, maka pembahasan untuk APBD murni 2018 pun tidak mengakomodasi gaji pegawai Dinas Pendidikan. Hal ini sebagai bentuk pembelajaran bahwa betapa susahnya bila tidak terima gaji seperti yang dialami guru kontrak saat ini.

Dia menilai sangat tidak manusiawi kalau selam empat bulan para guru kontrak belum dibayarkan gajinya. Selain itu, beras yang menjadi satu kesatuan dalam gaji guru PNS harus dikaji kembali. Karena beras yang diuangkan tidak sebanding dengan harga beras di pasar yakni Rp6.000 per kilogram, sementara harga beras di pasar paling rendah Rp9.000 per kilogram.

“Selisih harga antara gaji dengan harga beras di pasar tentunya sangat merugikan para PNS. Ke depan, sebaiknya para PNS tetap diberi dalam bentuk beras. Ini harus dikaji kembali karena sangat merugikan para guru kontrak,” tegas Jimy.(Dis Amalo)