Politik Keadilan Pancasila Indonesia

Politik Keadilan Pancasila Indonesia

Ilustrasi / ist

SHNet – Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017, sebagaimana

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/‎

maka *Politik Keadilan Pancasila Indonesia* ini perlu dicetuskan tanggapi ungkapan *Keadilan* yang diargumentasikan kedua CaGub DKI Jakarta di MetroTV Senin malam 27 Maret 2017, sebagai berikut :

Sebagai mantan penggiat Tiga Pilar Kemitraan 2007-2008‎ yang ikut saksikan pemberian anugerah Bersih Transparan Profesional (BTP) 2007 kepada Basuki Tjahaja Purnama selaku Bupati Kabupaten Belitung Timur ketika itu di Kantor MenPAN, maka saat menyaksikan tayangan MetroTV tentang debat CaGub DKI Jakarta 27 Maret 2017 berpendapat sebagai berikut :

1) bahwa promosi BTP 2007 itu jadi andalan kampanye birokrasi dan Pilkada oleh CaGub Basuki Tjahaja Purnama adalah mantap, semoga berkelanjutan membahana;

2) bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta ikhwal proporsi 15% pembagian manfaat investasi pengembangan properti pulau2 artifisial produk reklamasi kepada pihak masyarakat pemangku kepentingan ibukota Jakarta, menurut kami justru *tidak berkeadilan sosial* mengingat bahwa dominasi/mayoritas proporsi kemanfaatan adalah harusnya di pihak masyarakat pemanglku kepentingan ibukota Jakarta yaitu 85%. Alasannya karena sumber daya alam urugan pasir laut pembentuk pulau2 artifisial dan kewilayahan lokasi  serta faktor-faktor kedaulatan komersial pengembangan properti adalah hak milik asli masyarakat Jakarta, sebagaimana layaknya terapan proporsi 15 : 85 bagi hasil antara *pengembang* sumber daya alam minyak dan gas bumi dengan *negara* selaku wakil masyarakat pemilik dan pemangku kepentingan minyak dan gas bumi.

‎Demikianlah disampaikan dan Salam Joang45 kepada kedua CaGub DKI Jakarta 2017.

Jakarta, 28 Maret 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan‎ 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www.jakarta45.wordpress.com