Berpikir Termotivasi Politik

ilustrasi / ist

Oleh Lukas Luwarso

Apa hubungan kunjungan Raja Arab di Indonesia dan Pilkada Jakarta? Tidak ada. Namun kunjungan ini menjadi tema pertengkaran antara kelompok yang pro dan anti Ahok vs Anies-Rizieq di media sosial.

Kedatangan Raja Salman menjadi amunisi debat pro-kontra, senjata untuk saling ejek, antara kaum partisan yang mengidolakan masing-masing-masing kandidat Pilkada Jakarta.

Kunjungan Raja Arab menambah daftar panjang berbagai isu “politis” yang dijadikan tema pertengkaran/perdebatan di ranah media sosial. Raja Salman menjadi “proxy-war” antar para pendukung kandidat, wajahnya kerap tampil dalam Status Facebook, cuitan Twitter, dan meme.

Dan memicu perdebatan semakin melebar, bukan sekadar soal politik Pilkada Jakarta. Melainkan juga mempertentangkan alusi baik-buruk pengaruh Cina vs Arab untuk Indonesia, dari soal haji, investasi, sampai religi, secara over-simplifikasi.

Berbagai posting pembenaran dan penegasian memenuhi laman media sosial menyangkut ke-Arab-an dan ke-China-an, selama sepekan masa kunjungan Raja Salman. Mungkin karena kebetulan Ahok dan Anies/Rizieq adalah warga Indonesia berketurunan Cina dan Arab.

Kesia-siaan?
Padahal debat politik, dalam konteks ajang pemilu, adalah kesia-siaan. Karena, dalam soal politik pemilu, orang tidak ingin mencari kebenaran, selain memenangkan argumen dan berupaya memenangkan kandidat.

Kita merasa dapat meyakinkan dan mengubah paradigma lawan debat politik dengan informasi dan bukti akurat; tapi itu tidak akan terjadi. Seseorang yang memiliki pandangan politik berbeda akan semakin bersikukuh dengan pemahamannya meskipun diberi informasi yang lebih benar sebagai bukti.

Setidaknya begitulah kesimpulan riset yang diperoleh Dan M. Kahan, profesor hukum dan psikologi dari Universitas Yale, Amerika, dalam artikel berjudul: Science Curiosity and Political Information Processing (http://onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1111/pops.12396/ abstract).

Dalam risetnya, ia menguji sejumlah orang yang berpikir partisan di Amerika Serikat (pro-Demokrat dan pro-Republik), melalui pertanyaan jebakan. Individu dengan kemampuan matematika pas-pasan hanya dapat menjawab benar 25 persen pertanyaan ber-bias-politik. Jika si partisan jago matematika, persentase “jawaban benar” itu meningkat menjadi 45 persen.

Profesor Kahan menyimpulkan: “makin cerdas seseorang, politik akan membuatnya makin bloon,” (the smarter the person is, the dumber politics can make them).

Temuan Profesor Kahan merupakan pukulan telak bagi asumsi penting demokrasi: bahwa publik yang well-informed adalah prasyarat bagi berjalannya demokrasi yang sehat. Debat pro-kontra antar-pendukung kandidat dalam proses Pilkada Jakarta, seperti tergambar dalam pertengkaran di media sosial, memvalidasi temuan ini.

Motivasi seseorang untuk bersikukuh dengan cara pandang kubu politik nya lebih kuat, ketimbang motivasi untuk mendapatkan fakta dan kebenaran. Fenomena ini disebut sebagai politically motivated reasoning (berpikir termotivasi politik–BTP).

Seseorang yang berpikir bias-politis menyuarakan pemikirannya hanya untuk melindungi kelompoknya (kubu politiknya) dari dari serangan kubu lawan. Mengeluarkan pemikirannya untuk menunjukkan kompetensi sosialnya.

Dalam politik kubu-isme, individu terdorong untuk memenuhi ekspektasi kelompok. Semakin cerdas individu semakin pintar untuk menggunakan otaknya untuk berpikir bias (baca: manipulatif). Dan dalam soal politik partisan, semakin pintar seseorang semakin bodoh logika berpikirnya.

Polarisasi
Temuan riset Profesor Kahan sedikitnya bisa menjelaskan polarisasi pemikiran pada sejumlah isu perdebatan politik terkait dengan Pilkada Jakarta yang tersebar di media sosial.

Misalnya, perdebatan menyangkut adanya 22 calon kepala daerah non-muslim yang didukung partai Islam. Bagi kubu pro-Ahok informasi ini membuktikan bahwa “sentimen agama hanya tertuju pada Ahok.” Karena faktual, partai-partai Islam ternyata mendukung dan memenangkan kandidat non-Islam dalam Pilkada di berbagai wilayah lain di luar Jakarta.

Isu agama menjadi masalah besar di Pilkada Jakarta. Terlihat dengan kampanye terus menerus: “jangan pilih calon non-muslim”.

Namun, bagi kubu anti-Ahok, fakta yang sama juga menjadi basis argumentasi bahwa sesungguhnya “tidak ada sentimen agama” dalam penolakan terhadap Ahok. Buktinya, di wilayah lain isu agama kandidat sama sekali bukan persoalan, calon beragama minoritas bisa menang di wilayah yang mayoritas berbeda agamanya.

Kubu anti-Ahok berargumentasi, aksi penolakan semata-mata karena perilaku/ucapan Ahok. Dan pemicu terbesar adalah pidato yang mengutip surat Al-Maidah. Namun, jika agama bukan faktor penting, bagaimana menjelaskan masif-nya kampanye kelompok muslim garis keras (dimotori FPI) yang lantang menyuarakan agar: “jangan pilih calon non-muslim.”

Terdapat banyak contoh lain terkait polarisasi pemikiran yang diakibatkan oleh bias-politik. Contoh terbaru adalah kontroversi soal profesionalisme dan independensi  Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sepertinya juga akan dipertentangkan.

BTP
Politically motivated reasoning (berpikir termotivasi politik–BPT)) cenderung hanya akan membenarkan logika kubu politiknya. Paradigma BTP adalah untuk konformitas, mencari pembenaran, bukan untuk mendapatkan kebenaran.

Hanya ada satu cara, sebagai antidote, untuk menetralisir BTP, yaitu dengan mengasah rasa ingin tahu (curiosity) dan sikap skeptis–bahkan terhadap informasi dan asumsi kubu politiknya. Sesederhana itu.

Mungkin tidak mudah, karena Pemilu/Pilkada adalah masa eforia politik. Seperti-nya kurang “nge-hip” atau terkesan “apolitis” jika tidak ikut terlibat dalam “pertengkaran politik” dan memihak¬† kubu-kubu politik yang sedang bersaing dalam Pilkada.

“Pertengkaran politik” dalam Pilkada mustinya hanya terjadi di kalangan pegiat partai politik pendukung dan ‘tim sukses” kandidat–yang dibayar untuk itu. Publik adalah massa mengambang (floating mass) yang ikut menikmati “pertengkaran” sejauh menyadari itu bagian dari permainan yang disepakati dalam sistem demokrasi.

Civil society sebaiknya cukup menjadi penonton dan penilai yang adil atas pertengkaran politik dalam pertandingan Pemilu, sebagai basis untuk memilih kandidat saat pemungutan suara.

Politik adalah soal sistem dan struktur, juga policy. Bukan soal figur. Yang lebih penting dari sekedar hiruk-pikuk debat siapa yang layak menang Pemilu, adalah etos civil society untuk memastikan, siapapun yang menang, harus aspiratif dan akuntabel.
__________
Penulis adalah Aktivis Golput, yang akan memberikan suaranya dalam Pilkada Jakarta.