LBH Jakarta Berkirim Surat kepada Presiden Mendukung Petani Teluk Jambe

LBH Jakarta Berkirim Surat kepada Presiden Mendukung Petani Teluk Jambe

Foto: Fahreza R

SHNet, JAKARTA – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) menggelar aksi di depan Istana Negara sejak kemarin (Kamis/17/3/2017). Mereka terdiri dari 250 orang laki-laki dan perempuan, termasuk 40 anak kecil.

Menurut Endar Hidayat, salah satu petani, mereka sempat terlantar dan akhirnya menginap di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, jalan Menteng Raya 62. Belum jelas sampai kapan para petani akan bertahan. Namun, mereka bersyukur dan berterima kasih karena telah mendapat bantuan dari banyak pihak termasuk pemuda Muhammadiyah.

“Kami sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Muhammadiyah karena telah menampung dan memberi bantuan,” kata Endar.

Dalam aksinya kali ini, petani Telukjambe mendapat dukungan dari LBH Jakarta yang selama ini konsern pada masalah konflik agraria. LBH Jakarta, diwakili oleh Alldo Fellix Januardy, SH, selaku pendamping hukum petani Teluk Jambe, turut melayangkan surat kepada presiden Joko Widodo agar segera menyelesaikan konflik tanah di Telukjambe tersebut. 

Berikut adalah Surat kepada Presiden Joko Widodo yang dilayangkan oleh LBH Jakarta dalam upaya mendukung perjuangan petani Telukjambe:

 

Jakarta, 14 Maret 2017

 

Kepada Yth. Bapak. Ir. H. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

di Istana Negara Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta 10160

 

Dengan hormat,

Perkenalkan kami, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, merupakan lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Telah datang kepada kami Bapak Maman Nuryawan selaku perwakilan dari Serikat Tani Teluk Jambe (STTB) (“Para Pelapor”) mengadukan pelanggaran hak yang dialaminya berkaitan dengan peristiwa penggusuran paksa para petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, oleh PT. Pertiwi Lestari pada tanggal 11 Oktober 2016, padahal Para Pelapor telah menghuni dan menggarap lahan tersebut selama lebih dari 30 tahun.

Para Pelapor kini hidup terlantar karena kehilangan rumah dan lahan garapannya, juga tidak diberikan bantuan sosial sama sekali oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sejak tanggal 13 Februari 2017. Sebagai dampak dari konflik agraria yang terjadi antara Para Pelapor dan PT. Pertiwi Lestari, 40 orang petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, sempat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Karawang yang 11 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, atas dasar tuduhan melakukan tindak pidana pengeroyokan—ketika mereka sebenarnya adalah korban kekerasan dan perusakan lahan pertanian oleh petugas keamanan PT. Pertiwi Lestari. Hanya 5 orang yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Karawang dan 6 orang lainnya dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui surat Nomor S.467/MENLHK/PHLHK/GKM.2/11/2016 tertanggal 7 November 2016, telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertahan Nasional RI untuk mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5/Margamulya, No. 11/Wanajaya, dan No. 30/Wanajaya yang terbit pada tahun 1998 atas nama PT. Pertiwi Lestari karena diterbitkan di atas kawasan hutan negara yang telah ditetapkan sejak tahun 1954 (surat terlampir). Permohonan tersebut sama sekali tidak mendapatkan respon dari PT. Pertiwi Lestari sampai dengan hari ini.

Para Pelapor datang ke Jakarta dan mengadakan aksi massa di depan Istana Negara Republik Indonesia untuk memohon kepada Presiden Republik Indonesia agar:

Pertama, Menyelesaikan konflik agraria antara petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Jawa Barat, dengan PT. Pertiwi Lestari. No 343/SK.ADV.PMU/III/2017 Perihal Surat Permohonan Lampiran 1. Kronologi peristiwa.

Kedua, Surat KLHK RI. 3. Lampiran berita. Halaman 2 dari 2 LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 Telp. (62-21) 3145518 Hunting Fax. 3912377 | e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | www.bantuanhukum.or.id 2. Mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5, 11, dan 30 atas nama PT. Pertiwi Lestari yang telah dinyatakan ilegal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Ketiga, Mengembalikan para petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Jawa Barat ke hunian dan lahan garapan asalnya.

Keempat, Menerbitkan sertifikat hak atas tanah untuk para petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Jawa Barat. Besar harapan kami Presiden Republik Indonesia dapat menemui Para Pelapor untuk mendengarkan aspirasi Para Pelapor dan juga mengabulkan permohonan Para Pelapor agar dapat segera memperoleh rumah dan lahan garapannya seperti sedia kala.

Presiden Republik Indonesia adalah harapan terakhir dan satu-satunya yang dimiliki oleh Para Pelapor untuk memulihkan hak-hak mereka yang telah terlanggar. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

 

Alldo Fellix Januardy, S.H.

Pengacara Publik

 

 

Tembusan:

  • Kantor Staf Presiden RI.
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
  • Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu. 6. Arsip.