PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*

ilustrasi /ist

SHNet – Kepada Yth *Pemangku Kebangsaan Pancasila Indonesia*,

PERTAMA, mempertimbangkan *Petisi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 5 Pebruari 2017*‎
http://sinarharapan.net/2017/02/petisi-presidium-koalisi-penyelamat-indonesia%E2%80%8E/‎

KEDUA,  mengingat‎ lintasan sejarah Kebangsaan Indonesia‎
2.1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908.
2.2. Putusan Kongres Pemuda Indonesia (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).
2.3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2.4. Pembukaan UUD 1945. 18 Agustus 1945

‎KETIGA, memperhatikan pendapat ahli hukum Advokat Syarifuddin Simbolon SH‎ tentang *UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 itulah NEGARA INDONESIA (NKRI)*, selengkapnya sebagai berikut :‎

UUD 1945 merupakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17.8.1945 yang disusun menjadi Undang Undang Dasar Negara Indonesia [Alinea keempat UUD 1945].

Oleh karena itu, mengubah atau mengganti UUD 1945 sama dengan mengubah atau mengganti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17.8.1945.

UUD 1945 itu merupakan produk Bangsa Indonesia bukan produk MPR.

Kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada MPR.

MPR bukan lembaga BANGSA melainkan lembaga Rakyat.

UUD 1945 tdk memberi wewenang kepada MPR untuk menetapkan atau mengubah UUD 1945 melainkan menetapkan UUD [Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945].

Menurut Hukum, perbuatan tanpa kewenangan adalah TIDAK SAH dan BATAL, \’nietig\’

Masih menurut Hukum, akibat yg timbul dari dan oleh karena atau didasarkan pada yg TIDAK SAH adalah TIDAK SAH dan BATAL, \’nietig\’

UUD 1945 tergolong HTN *Staatrechts*, bukan Hukum Administrasi Pemerintahan, *administratiefrecht, govermentlaw*.

Menurut Hukumnya NEGARA tidak sama dengan Pemerintah.

Negara Indonesia itu tergolong subjek Hukum badan hukum (Rechts persoon) eksistensinya ada pada UUD 1945 itu yg sekaligus berfungsi sebagai AKTA PENDIRIAN atau AKTA KELAHIRANNYA.

UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 itulah HUKUM TERTINGGI (Sumber Hukum) yg berlaku bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Air (Negeri) Indonesia serta Rakyat Indonesia dan tiap2 WNI.

Sebagaimana AD atau Akta Pendirian suatu badan Hukum isinya adalah ketentuan-ketentuan atau aturan.

Oleh karena itu jika ingin Mengamankan NEGARA INDONESIA dan Menegakkan HUKUM marilah SEGERAKAN berjuang agar UUD 1945 berlaku lagi secara de facto.

REKOMENDASI :
Maka saatnyalah kini direkomendasikan agar UUD 1945 [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75 Th 1959] yang sesungguhnya adalah *Konstitusi Pro Pancasila* patut diakui oleh seluruh Bangsa Indonesia dan direfungsikan aktif. sebagai payung struktural politik hukum nasional bagi perundang-undangan yang berlaku di NKRI demi kemantapan dan kepastian penguatan kiprah *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia* mengarus utama, dalam hal ini Persatuan Indonesia per Sila-3 Pancasila yang saling erat berlekatan dengan Sila-sila 1, 2, 4 Pancasila untuk terkiprahkannya Sila-5 Pancasila.

Jakarta, ‎7 Pebruari 2017

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,‎
Pandji R Hadinoto, Hari Setiawan, Darmawan, Letty ismet,‎ Mustafa Kamal, Cuk Conk Narasipati, Wahyu Raja Intan, Djoenarsono Bardosono, Aby Surya Simatupang ‎

Publikator :‎
Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
www.jakarta45.wordpress.com