Perdebatan Pemberhentian Sementara Gubernur Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama /antaranews.com

SHNet – Jabatan Gubernur DKI Jakarta kembali dijabat oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) per tanggal 12 Februari 2017, hal itu dikuatkan dengan adanya Serah-terima jabatan (sertijab) antara  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dengan Plt Gubernur DKI Sumarsono yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2017.

Atas peristiwa tersebut, muncul beberapa perdebatan baik ditingkatan masyarakat maupun kalangan pemerhati hukum serta beberapa kalangan anggota DPR, mengingat status Ahok yang hingga saat ini menyandang sebagai Terdakwa dalam dugaan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.

Adapun alasan hukum yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
mengapa tidak memberhentikan sementara Ahok adalah menunggu sampai adanya
tuntutan resmi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, hal itu dikarenakan (Ahok)
didakwa dengan 2 (dua) pasal yakni Pasal 156 dan 156a KUHP, yang masing-masing
ancaman hukumannya berbeda-beda. Pada pasal 156 menyebutkan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan 156a menyebutkan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Kemendagri beralasan telah mengambil keputusan yang sudah benar secara aturan, serta
tidak spekulatif dengan tetap berpedoman pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu menurut Kemendagri akan
menjadi blunder apabila pemerintah mengambil sikap dengan memberhentikan sementara Ahok, ternyata JPU nantinya memberikan tuntutan mengacu Pasal 156 dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara, sehingga Kemendagri akan dinilai tidak patuh pada peraturan perundang-undangan, bahkan dinilai cenderung tak netral. Sehingga dengan dua dakwaan tersebut, Kemendagri menyatakann masih perlu menunggu kepastian pasal mana yang akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Disisi yang lain terdapat perdebatan atau berpedaan pandangan dalam hal ini antara
Mahfud MD dengan Refly Harun berkaitan dengan pemaknaan Pemberhentian Sementara
Kepala Daerah berdasar Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui
usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang
dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Mahfud MD Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, telah jelas dan tidak dapat diftafsirkan lagi, bahwa kepala daerah
berstatus terdakwa diberhentikan sementara jika ancaman hukuman atas kasusnya paling
singkat lima tahun. Selain itu menurut Mahfud, alasan yang dipakai Kemendagri bahwa
harus menunggu tuntutan itu pun tidak beralasan, dikarenakan dalam dakwaan sudah jelas terkait ancaman pidana kepada Ahok yakni pasal 156 atau pasal 156a dengan ancaman masing-masing empat dan lima tahun.

Namun menurut Mahfud apabila Pemerintah tetap berkeinginan mempertahankan Ahok
sebagai Gubernur, maka Pemerintah harus mencabut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Presiden mengeluarkan Perpu sesuai
dengan hak subjektifnya tentunya dengan segala akibat politik yang akan
dipertanggungjawabkannya.

Berbeda dengan Refly Harun yang secara tegas berbeda pandangan dengan Mahfud MD
dengan menyatakan Tak Ada Alasan untuk Menonaktifkan Ahok. Adapun alasan yang
menjadi argumentasi hukum Refly terdiri 2 (bagian), Pertama, Pasal 83 ayat (1) UU
23/2014 tidak dapat diterapkan kepada Ahok, dikarenakan dalam Pasal tersebut
mengandung Frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat     5     (lima)  tahun”, sehingga makna paling singkat tersebut menurut Refly tidak
mencakup Pasal 156a KUHP yang didakwakan kepada Ahok, mengingat pengertian makna
paling singkat lima tahun sudah pasti termasuk jenis kejahatan atau tindak pidana berat,
bukan tindak pidana ringan atau tindak pidana menengah yang ancaman hukumannya
kurang dari atau paling lama lima tahun.

Selain itu yang Kedua menurut Refly, Rumusan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan frasa “perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” bersifat multitafsir, sehingga tidak
dapat dikenakan kepada Ahok, mengingat menurut Refly Pasal tersebut bersifat subjektif
dan hingga saat ini belum ada institusi yang bisa menilai dan mengatakan hal tersebut.

Namun yang pasti baik pendapat hukum Mahfud MD dan Refly Harun sebagaimana
tersebut diatas, keduanya sama-sama menilai terhadap alasan dan argumentasi Kemendagri yang menyatakan tidak memberhentikan sementara Ahok karena menunggu sampai adanya tuntutan resmi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah alasan yang tidak tepat dan keliru. Hal itu mengingat menurut keduanya sudah jelas Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah berstatus “Terdakwa” bukan “Tertuntut”. Sehingga dengan demikian alasan Kemendagri menurut hukum tidak dapat dibenarkan.

Kontrol Parlemen dan Peradilan
Perdebatan diatas baik oleh Kemendagri, Ahli Hukum dan Masyarakat luas tentunya bukan merupakan Putusan Hukum yang dapat dikategorikan sebagai tafsir yang bersifat mengikat secara mutlak. Keputusan Kemendagri yang menyatakan tidak memberhentikan sementara Ahok karena menunggu sampai adanya tuntutan resmi oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara harus dianggap benar sesuai dengan Prinsip Praduga Rechtmatig/Presumtio Iustia Causa.

Selain itu terhadap tafsir yang diberikan baik oleh Mahfud MD maupun Refly Harun
ataupun masyarakat luas harus diposisikan sebagai Doktrin (pendapat) hukum yang tidak
bersifat mengikat. Doktrin-doktrin tersebut tidak lebih hanya sebagai argumentasi hukum
untuk memperkaya dan memberikan pemahaman tentang problematika perkembangan
hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.

Namun diluar itu tentu terdapat fungsi pengawasan DPR apabila kuat dugaan atas
Keputusan Kemendagri terhadap status aktif Gubernur Ahok tersebut diduga bertentangan
atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga DPR dapat
menggunakan fungsi pengawasan yang sah menurut hukum (baik berupa hak angket dan
hak interpelasi) utamanya berkaitan dengan pengawasan mengenai sejauhmana pelbagai
kebijakan yang tertuang secara mengikat dalam bentuk undang-undang itu dijabarkan
sebagaimana mestinya dalam pelbagai peraturan pelaksanaannya, dan dalam praktik di
lapangan oleh Pemerintah (ekskutif).

Selain itu masyarakat yang memiliki kepentingan secara langsung dan dirugikan atas
Keputusan Kemendagri terhadap status aktif Gubernur Ahok tersebut, maka dapat
melakukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari
sejak Keputusan Kemendagri mengaktifkan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dengan segala macam kekurangannya, upaya hukum ini tentu akan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain itu terhadap banyaknya tafsir liar atas Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersbut, masyarakat yang memiliki legal
standing dan terdapat kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal tersebut dapat
menempuh jalur uji materi (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi, untuk dapat
memastikan kebenaran atas tafsir konstitusional atas Pasal 83 ayat (1) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

Harapannya melalui 2 (dua) jalur tersebut baik melalui Pengawasan Fungsi Parlemen dan
Pengawasan Fungsi Lembaga Peradilan dalam hal ini melalui jalur Peradilan Tata Usaha
Negara dan Mahkamah Konstitusi dapat meminimalisir adanya perdebatan yang kurang
sehat seperti adanya saling tuduh dan saling curiga antar pihak pro dan kontra yang
akhirnya akan mengikis rasa kebihnnekaan dan persatuan dan kesatuan bangsa. (*)

SAIFUL ANAM
Advokat Konstitusi, Awardee LPDP-RI,
Kandidat Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia