Politik Kenegaraan Pancasila Indonesia

Politik Kenegaraan Pancasila Indonesia

ist

SHNet – Memperhatikan Politik Kokohkan Performa Indonesia‎ 1 Januari 2017 sebagaimana
http://sinarharapan.net/2017/01/politik-kokohkan-performa-indonesia/‎
maka Politik Kenegarabangsaan Pancasila Indonesia mantap bilamana bersandarkan
doktrin/pakem Pusaka Bangsa Indonesia : ‎
‎http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/‎

Sebagai salah satu faktor Pusaka Bangsa Indonesia, UUD 1945 yang terpadu dengan sila-sila Pancasila per amanat Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia 75 Th 1959] adalah Konstitusi Pro Pancasila yang de jure sampai kini belum/tidak pernah secara legal formal dinyatakan dicabut sehingga seharusnya masih berlaku dan dipanuti bersama.

Dibandingkan UUD Reformasi produk dari Amandemen 1999-2002 yang de jure tidak terpadu dengan sila-sila Pancasila karena terpisah dengan Pembukaan UUD 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia 11-14 Th 2006] maka Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 itu lebih Pro Aksi2 Pemantapan Pancasila per pencanangan Presiden RI di Hari Bela Negara 19 Desember 2016 :
‎http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879‎

Oleh karena itulah dalam rangka optimasi kondusifitas bernegarabangsa, mari segera bersama kita refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pro Pancasila itu dalam kiprah keseharian kita sekarang juga oleh seluruh rakyat NKRI. Apalagi Politik Konstitusi *Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD 1945* memang lebih mantap dikiprahkan daripada Politik Konstitusi *Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Bab XIV UUD Reformasi 1999-2002* yang termaknai dualistik bahkan bias. ‎

Hal ini strategik ditimbang bersama, karena terbukti kini fakta empiris bahwa indeks Gini Ratio 0,32 diawal era Reformasi justru  meningkat buruk jadi 0,41 pada tahun 2015 berikut juga indeks penguasaan lahan 0,67 yang menunjukkan hanya segelintir orang menguasai lahan, sedangkan penguasaan properti, terutama di wilayah Jabodetabek indeksnya makin parah yaitu mencapai 0,87 yang artinya 1% penduduk Jabodetabek menguasai properti 87%. Inilah pertanda nyata ketimpangan otentik, yg sebenarnya mengkudeta sila ke-2 dan ke-5 Pancasila yang masing2 representasi kata *ADIL*‎ yang kemudian berdampak buruk bagi sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Semua data2 tersebut menunjukkan bahwa sejak angin Reformasi bergulir pada 1998 hingga sekarang, daya rekat identitas makin luntur, bertalian makin congkaknya diimpor identitas dan ideologi bangsa lain. Impor ideologi liberalisme terutama dari Barat dan masuknya ideologi trans-nasional Timur Tengah yg mengimpor *tiket instan masuk sorga*, membuat kita semakin jadi limbung. Beriringan dengan itu dirasakan bahwa ketimpangan dan kesenjangan semakin mendapat lahan empuk untuk tumbuh dan terus berkecambah. Sehingga hanya satu tekad : *kembali pada identitas kita, Jatidiri Bangsa yakni Pancasila*.‎

Merujuk amanat Bung Karno *Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri* maka sudah saatnya kini seluruh anak bangsa berkiprah mengisi Indonesia Merdeka dengan selalu mengutamakan Keadilan demi Persatuan Indonesia yang berorientasi bagi aksi2 pemantapan Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia termaksud diatas demi upaya2 Bela Negara antara lain perjuangan bagi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional diatas 5% dengan penurunan Gini Ratio sebagai cerminan bagi Politik Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang berKeadilan.

‎Jakarta, 11 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www.jakarta45.wordpress.com‎