Pemilu Serentak

Pemilu Serentak

Ilustrasi (openclipart)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum. Salah satu dari materi krusial Pemilihan Umum 2019 berkaitan dengan pemilihan presiden yang serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Partai Politik yang berada di parlemen saat ini, tidak satu kata mengenai Pemilu serentak. Terutama mengenai syarat pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pemilu serentak ini merupakan konsekuensi dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan ini merupakan hasil uji materil terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008.

Putusan MK ini otomatis mengubah kebiasaan Pemilu Presiden yang digelar setelah Pemilu Legislatif. Sejak orde baru, MPR hasil pemilihan umum merupakan yang berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Sidang Umum MPR. Era reformasi yang disertai dengan perubahan berbagai undang-undang bidang politik, pengajuan pasangan calon dilakukan partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, Pemilu Legislatif berbeda dengan Pemilihan Presiden.

Akibat adanya Putusan MK itu, mau tidak mau, Pemilihan Presiden serentak dengan Pemilu Legislatif. Putusan MK mengamanatkan Pemilu serentak digelar mulai 2019. Kini, muncul pertanyaan serius dan pelik. Siapa yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden? Apakah pengajuan pasangan calon itu menggunakan ambang batas atau tidak?

Kalau menggunakan ambang batas, tentu akan muncul pertanyaan lanjutan, hasil pemilu mana yang digunakan untuk menentukan ambang batas. Sebab, pemilu legislatif 2019 digelar serentak, sehingga tidak mungkin dijadikan dasar ambang batas.

Kemudian, muncul wacana untuk menggunakan hasil Pemilu 2014 dalam mengajukan pasangan calon. Ide ini juga berpotensi menyimpan masalah atau setidaknya kontroversi. Karena hasil Pemilu 2014 sudah digunakan untuk mengajukan pasangan calon dalam Pilpres 2014.

Artinya, apakah mungkin hasil satu kali pemilu digunakan untuk mengisi dua kali periode jabatan politik? Logika sederhana, satu tiket tidak boleh digunakan untuk menonton dua kali. Sebab, nonton yang kedua berpotensi tidak sah.

Satu alternatif lain, memberikan peluang kepada semua partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Alternatif ini bisa menjadi pilihan realistis, karena setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Termasuk bagi partai politik baru. Sebab, meski baru tetapi dengan persyaratan yang ketat mengenai kepengurusan dan keanggotaan, maka partai politik barupun harus mendapat perlakuan setara dengan partai politik lama.

Kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya koalisi partai politik sebenarnya dapat dilakukan sejak awal. Belum tentu juga semua partai politik mengajukan pasangan calon, meski ada peluang untuk itu. Pemberian kesempatan yang luas ini sebenarnya juga memiliki sisi baik, karena pemilih memiliki beragam pilihan yang sesuai dengan aspirasi. Suka tidak suka, sistem ambang batas telah membatasi peluang bagi munculnya calon pemimpin untuk berkompetisi dalam memimpin Bangsa dan Negara ini.

Pilihan ini juga akan memaksa semua partai politik untuk menyodorkan figur terbaik sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sebab, figur yang diajukan akan sangat mempengaruhi perolehan suara partai politik. Ini juga hanya asumsi, karena bukan mustahil pilihan pemilih utnuk pasangan calon presiden dan wakil presiden berbeda dengan pilihan untuk kotak DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Hanya saja kita perlu menggarisbawahi, apapun pilihan yang dilakukan harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik, golongan dan kepentingan pribadi. Tentu, semua mengharapkan pemilihan umum melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk membawa kemajuan bagi Bangsa Indonesia dalam merealisasikan cita-cita para pendiri negara ini.***