PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

ist

SHNet – Kepada Yth Pimpinan Penyelenggara Negara,
prakarsa Istana Negara berupa PerPPU tentang Politik Kedaulatan PANCASILA ‎terjudul di atas direkomendasi bermuatan Refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 sekaligus disfungsikan UUD Reformasi 1999-2002 per Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 tersebab tidak terpadunya dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan sila-sila PANCASILA.

Prakarsa diatas diyakini untuk pemantapan keatas yakni bagi kedudukan hukum Daulat Ideologi Negara PANCASILA  secara struktural dan konstitusional berikut perkuat pemantapan kebawah sesuai Politik Benteng PANCASILA 45 :‎

http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎

Prakarsa itu sekaligus refleksi bagi peringatan 67 tahun Serah Terima Kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 di Istana Negara yang menurut logika kenegarawanan PANCASILA adalah juga serangkaian saja dengan kehendak mulia dari Presiden Jokowi “Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA‎” sebagaimana pemberitaan :

http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879‎

bahkan sejalan dengan pendapat pakar hukum

[http://www.suarakarya.id/2016/12/11/dpr-pancasila-tidak-dapat-diubah-kecuali-makar.html‎]‎  serta ‎senafas juga dengan

Suara Warga 812:‎ Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi sesuai dimaksudkan pada
[www.jakarta45.wordpress.com‎] merujuk berita 15 Desember 2015  :

http://www.teropongsenayan.com/24135-jika-uud-1945-tidak-dikembalikan-ketua-mpr-persilakan-rakyat-duduki-mpr  dan‎

http://www.teropongsenayan.com/24155-ketua-mpr-zulkifli-hasan‎

yang sebenarnya merupakan penegasan sikap politik Ketua MPR Zulkifli Hasan yang bersetuju Kembali Ke UUD 1945.

‎Adapun ajuan PerPPU diatas mengingat pula Landasan Perjuangan Organisasi Angkatan 45  yakni “cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945″[Pasal-2 KepPres No 50/1984] yang diharapkan menutup tahun 2016 dan membuka tahun 2017 dengan bijak bertujuan TRISAKTI PANCASILA (Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian) agar lebih mampu bekerja optimal sedemikian rupa bagi maksud-tmaksud peningkatan kebahagiaan masyarakat dan negarabangsa Indonesia baik per Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa] serta menjaga keutuhan Pusaka Bangsa Indonesia
[‎www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/]

Semoga prakarsa Istana Negara dimaksud diatas jadi terobosan aksi damai terbaik bagi Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia sejalan dengan pengkokohan Kedaulatan Indonesia‎.

Jakarta, 27 Desember 2016

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www.jakarta45.wordpress.com