Separatisme di Papua dan Kalimantan Menggeliat Pasca Demonstrasi 4 November 2016

Separatisme di Papua dan Kalimantan Menggeliat Pasca Demonstrasi 4 November 2016

ilustrasi / ist

SHNet, JAKARTA – Implikasi demonstrasi puluhan ribu umat Islam di bawah kendali Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dan Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’aruf Amin, Jumat, 4 November 2016, ternyata hanya membangkitkan macan tidur di Papua dan Kalimantan.

Demonstrasi bertujuan menuntut proses hukum tudingan penistaan Agama oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen Protestan, membuat tidur panjang aksi radikalisme di Papua dan Kalimantan, kini menggeliat.

Orasi terbuka dalam aksi unjukrasa Rizieq Shihab, serta dua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah (kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang sudah dipecat) dan Fadli Zon (kader Partai Indonesia Raya atau Gerindra) yang menebar kebencian secara terbuka terhadap masyarakat di luar Agama Islam, berhasil menggoyahkan sendi-sendi kebersamaan dan semangat kebangsaan masyarakat di Papua dan Kalimantan.

Pukul 10.45 WIB, Selasa, 29 November 2016, Front Indonesia untuk West Papua (Fri West Papua), secara mengejutkan menggelar konferensi pers dengan tema:  Mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi bangsa West Papua, di Lantai 1 Gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat.

Jumpa pers dimotori juru bicara Fri West Papua, Surya Anta, secara gamblang mendukung masyarakat Papua menggelar rerefendum untuk menentukan nasib sendiri, terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konferensi pers, Surya Anta, menuding NKRI di West Papua ilegal. Pelaku

penjajahan (kolonisasi) itu, kata Surya Anta, adalah NKRI meskipun Rakyat Indonesia korban penjajahan Belanda. Meskipun Rakyat Indonesia korban fasisme Jepang meskipun Rakyat Indonesia korban rasisme kulit putih.

Akan tetapi, ujar Surya Anta, ingatan masa lalu tentang penindasan tak membuat Pemerintah Indonesia menjadi lebih manusiawi. Penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan dilakukan secara sistematis.

Hal yang sama secara diam-diam telah dilakukan konsolidasi di kalangan internal masyarakat Suku Dayak di Kalimantan. Di antaranya dengan segera memproklamirkan perubahan nama Pulau Kalimantan menjadi Pulau Dayak.

Dari kalangan garis keras, mulai muncul wacana untuk merampas lahan-lahan transmigrasi yang selama ini dimukimi masyarakat dari Pulau Jawa. Alasannya program transmigrasi telah memiskinkan masyarakat Suku Dayak.

Masyarakat dari Pulau Jawa mendapat tanah garis diberi sertifikat dan jatah hidup bertahun-tahun, tapi masyarakat Suku Dayak ditangkap aparat keamanan, jika ditemukan menebang tegakan pohon di hutan, hanya untuk sekedar bertahan hidup.

Isu Borneo Merdeka, terus menyeruak di Kalimantan, seiring permintaan referendum di Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, karena merasa ditipu di dalam pembagian royalti sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan.

Sebetulnya sejumlah pihak, tersadar ketika muncul peringatan amat sangat keras Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Bandung, Rabu, 23 November 2016, dimana aksi demonstrasi di Jakarta, Jumat, 4 November 2016, telah ditunggangi kepentingan asing, yakni Amerika Serikat dan Australia.

Berkaitan dengan itulah, dalam pertemuan Ketua Umum Pengurus Pusat MUI, Ma’aruf Amin dan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian di Jakarta, Senin, 28 November 2016, ditegaskan, demonstrasi susulan di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016, dijamin hanya berupa aksi damai.

Menyadari kekeliruannya, dua provokator dari DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, mengaku telah lemah syahwat berpartisipasi dalam aksi unjukrasa lanjutan di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sikap terbuka yang dengan sengaja menebar kebencian dan hinaan terhadap masyarakat di luar Agama Islam, dengan menyebut kata-kata kafir, telah membuat suasana tidak nyaman bagi masyarakat di Papua dan Kalimantan.

Stabilitas politik yang tengah mengalami goncangan di Indonesia dan Malaysia, telah membuat sumbu pendek menjadi gambang tersulut di Papua dan Kalimantan, serta di Sabah dan Sarawak.

Di Negara Bagian Sabah, sekarang warga lokal terus melakukan proteksi terhadap pihak lain yang bukan penduduk asli.

Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Adenan Satem, telah berkali-kali mendesak Kuala Lumpur untuk segera melunasi sisa royalti minyak yang selama ini hanya dibayar 5 persen.

Sedangkan sesuai perjanjian pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963, royalti minyak bagi negara bagian sebagai daerah penghasil ditetapkan sebesar 20 persen. Ini salah satu trik Tan Sri Adenan Satem, untuk referendum, memisahkan diri dari Federasi Malaysia.

Masa depan stabilitas politik di Indonesia, sudah diperingatkan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani tahun 1989. L.B. Moerdani memprediksi ancaman serius Bangsa Indonesia di masa mendatang, justru berasal dari dalam negeri, berupa ketidak adilan dan konflik antar pemeluk agama.

Delapan belas tahun kemudian, dalam seminar ”Mengungkap Eksistensi Separatisme” di Menara Kebon Sirih, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, 7 Juli 2007, Abdullah Mahmud Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), mengaku resah, meluasnya aksi radikalisme di Indonesia.

Menurut Hendropriyono, terus menggejalanya aksi separatisme pasca-Timor Timur pisah dari Indonesia pada 30 Agustus 1999, dan setelah penandatanganan damai Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 16 Juli 2005.

Pola Frente Revolucionaria de Timor Leste (Fretelin) di Timor Timur yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jadi negara berdaulat terhitung 20 Mei 2002, dan pola GAM di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), ujar Hendropriyono, membuat OPM di Papua percaya diri.

”Papua sangat siap merdeka, karena separatis OPM punya jaringan luas di luar negeri dan didukung dana sponsor kuat. GAM sewaktu-waktu bisa eksis jika merasa kepentingannya pada otonomi khusus tidak diakomodasi lagi. Sementara itu, pemerintah diminta tidak melihat sebelah mata terhadap potensi separatisme di Maluku dan Kalimantan,” ujar Hendropriyono tahun 2007.

Praktisi hukum dan politik di Pontianak, Tobias Ranggie, mengatakan, apapun bentuk aksi demonstrasi lanjutan di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016, tidak akan semerta-merta mampu menghapus perasaan hati yang luka masyarakat di luar pemeluk Agama Islam di Indonesia.

Diungkapkan Tobias, masyarakat Islam di Indonesia sebagai mayoritas di Indonesia yang seharusnya mampu menjadi panutan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, justru menjadi motor penggerak menciptakan sikap permusuhan di kalangan komponen bangsa.

“Sehingga sudah saatnya masyarakat di Papua dan Kalimantan, untuk mengevaluasi kembali keberadaannya dalam NKRI. NKRI terbukti sudah tidak mampu lagi melindungi kelompok minoritas,” ujar Tobias. (Aju)